RAKYATKU.COM - Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bahwa pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp35,76 triliun ternyata tak sesuai kenyataan. Belakangan, pemerintah daerah yang diminta menyiapkan anggaran dengan menggeser beberapa pos.
Pemda pun dibuat kelabakan. THR telanjur diumumkan, sementara anggarannya tidak siap. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Ahmad Bahtiar mengatakan, pihaknya perlu melakukan utak-atik APBD terkait pembayaran THR dan gaji ke-13.
"Kalau presiden sudah mengeluarkan peraturan pemerintah (PP), ya harus siap. Walaupun cukup berat memikirkan geser sana, geser sini, apa yang harus digeser," ujar Bahtiar, Senin (4/6/2018).
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla turut memberi solusi. Dia meminta pemerintah daerah berhemat agar bisa menyisihkan anggaran untuk THR kepada pegawai pemda. Cara berhemat itu misalnya mengurangi perjalanan dinas, rapat-rapat, dan kegiatan lain yang menyedot banyak anggaran.
"Itu sudah bisa bayar THR. Kan tidak besar juga," ujar Kalla di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (5/6/2018).
JK menambahkan, jika pemerintah daerah tidak sanggup memberikan THR, ia meminta pemda menyampaikan persoalan itu kepada pegawainya. "Ya coba disampaikan kepada pegawai bahwa pemerintah (daerah) tidak sanggup," kata JK.
Sebelumnya, pemerintah telah memberikan penjelasan mengenai pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi pegawai pemerintah daerah (pemda). Namun, pemda tetap diminta memberikan THR sesuai dengan kemampuan keuangannya.
"Kami ingatkan itu, memperhatikan kemampuan keuangan daerah," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagr) Syarifuddin di Gedung Parlemen, Senin (4/6/2018).

http://news.rakyatku.com/amp/104266

Pejabat zaman now.
Harga cabai mahal tanem sendiri
Harga beras mahal tawar dan diet aja
Cacing di dalam sarden kalengan berprotein
Ternak kalajengking
Pemda Gak sanggup bayar THR pegawai, tinggal bilang aja gak sanggup.

Tambah koplak aja

Bikin peraturan malah nyusahin sendiri dan orang lain.