Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo membantah pernyataan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD soal gaji para wakil rakyat di Senayan. Bambang mengaku setiap bulan dirinya menerima gaji Rp 50-60 juta.

"Tidak benar (pernyataan Mahfud MD). Gaji kami paling Rp 50, 60 (juta)-an," kata Bambang setelah mengikuti Upacara Hari Kelahiran Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (1/6/2018).

Baca juga: Saat di DPR, Mahfud MD Pernah Balikin Honor Rapat Rp 160 Juta!


Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mempersilakan rakyat mengecek sendiri gaji anggota DPR per bulan. "Bisa dicek kok di website atau di DPR, (gaji anggota) di bawah Rp 50-an juta," ujar dia.

Bamsoet juga mengaku seluruh gajinya sebagai anggota DPR tak pernah dia lihat dengan rinci. Sebab, gaji itu disumbangkannya.

"Saya sendiri tidak pernah lihat nilainya berapa karena seluruh gaji saya itu saya sumbangkan. Yang terakhir untuk Papua, yang masalah gizi. Yang sebelumnya gaji saya setahun saya sumbangkan untuk polisi pemulung di Surabaya," ucap Bambang.

Bambang lalu bercerita saat mendengar kabar DPR mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Dia menyampaikan seluruh THR-nya nanti akan dia sumbangkan untuk korban serangan teroris di Surabaya.

"Nah sekarang ini saya juga kaget, baru tahu kalau ternyata ada THR, di mana kemarin sampai pukul 15.00 WIB sore ada pemberitahuan ada keputusan bahwa anggota DPR dan pimpinan DPR dapat THR," cerita dia.

"Saya sendiri sebagai Ketua DPR dapat, katanya karena saya belum baca keputusannya, itu Rp 25 juta. Saya sudah lama memiliki keinginan untuk membantu korban teroris yang saya lihat sendiri korbannya ketika saya kunjungan kerja dengan komisi I dan III di Surabaya. Dan itu akhirnya alhamdulillah ada THR, saya bisa memenuhi keinginan saya itu. Seluruh THR itu saya berikan kepada mereka," imbuh politikus Golkar itu.

Baca juga: Balas Serangan Mahfud MD, Wakil Ketua DPR: Sing Waras Ngalah!


Mahfud MD, sebelumnya, membeberkan penghasilan pejabat lainnya. Dia mengatakan, pada 2004, gaji anggota DPR sebesar RP 150 juta.

"Coba DPR berapa itu gajinya. Saya pernah anggota DPR tahun 2004 saja saya kalau di luar gaji pokok itu sudah membawa pulang rata-rata Rp 150 juta tahun 2004. Ini udah 14 tahun berarti di sana udah lebih dari Rp 200 juta udah pasti DPR ya," kata Mahfud dalam jumpa pers di kantor BPIP di kompleks Wantimpres, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis (31/5).(aud/idh)

https://m.detik.com/news/berita/d-4048658/jawab-mahfud-ketua-dpr-gaji-kami-paling-rp-60-juta

Balas Serangan Mahfud MD, Wakil Ketua DPR: Sing Waras Ngalah!

Jakarta - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD turut menyerang anggota DPR terkait polemik gaji. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menanggapi dingin pernyataan Mahfud itu.

"Sing (yang) waras ngalah. Artinya itu (pernyataan Mahfud) tidak dalam porsi sebenarnya. Kalau dikatakan anggota DPR Rp 1 M masuk kantong masing-masing anggota DPR, itu ngawur. Karena semuanya (anggaran) soal anggota DPR sudah diatur dalam persetujuan Menkeu," ungkap Taufik menanggapi pernyataan Mahfud, Kamis (31/5/2018).

Dalam pernyataannya, Mahfud menyinggung soal dana aspirasi setiap anggota DPR yang diberikan pemerintah. Taufik membantah dana aspirasi digunakan untuk pribadi.

Baca juga: Mahfud: Anggota DPR Dapat Rp 1 Miliar, Kenapa Nggak Diributkan?


"Soal dana aspirasi saat masa reses, setiap reses anggota DPR memang dapat sarana untuk komunikasi ke masyarakat. Tapi itu dipertanggungjawabkan. Dana reses tergantung geografis daerah pemilihannya, diatur secara proporsional. Itu diatur oleh peraturan Menkeu, untuk aspirasi dan satunya untuk akomodasi-transportasi," paparnya.

"Misal dapil Bandung dengan Maluku/Papua lain. Tak ada Rp 1 M gelondongan masuk kantong, itu ngawur. Rp 1 M dari mana? dari Hongkong," lanjut Taufik.

Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan itu menyebut sebelumnya memang ada rencana soal anggaran untuk usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) yang bisa diajukan masing-masing anggota DPR. Besarannya adalah Rp 20. Namun Taufik memastikan rencana itu tidak berjalan karena ditolak pemerintah.

"Yang Rp 20 M per orang itu dalam bentuk program, walau di paripurna sudah setuju tapi pemerintah nggak setuju, jadi tidak jadi itu dilaksanakan," tutur Waketum PAN itu.

Baca juga: Fadli Zon Tepis Ada Dana Rp 1 M DPR yang Diungkit Mahfud MD


Taufik tak mau menanggapi lebih lanjut soal 'serangan' Mahfud ke anggota DPR. Namun dia menepis tudingan eks Ketua MK itu.

"Biar masyarakat yang menilai," kata Taufik.

Mahfud MD sebelumnya meluruskan informasi soal hak-hak keuangan anggota BPIP termasuk sang pimpinan, Megawati Soekarnoputri. Saat memberi pernyataan itu, dia juga menyinggung soal besarnya penghasilan pejabat negara lainnya.

"Coba DPR berapa itu gajinya. Saya pernah anggota DPR tahun 2004 saja saya kalau di luar gaji pokok itu sudah membawa pulang rata-rata Rp 150 juta tahun 2004. Ini udah 14 tahun berarti di sana udah lebih dari Rp 200 juta udah pasti DPR ya," ucap Mahfud dalam jumpa pers di Kantor BPIP di Komplek Wantimpres, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis (31/5).

"Malah sekarang DPR itu sudah tambah lagi satu komponen uang serap aspirasi masing-masing anggota DPR Rp 1 miliar, kenapa tidak itu yang diributin," sambungnya. (elz/van)

https://m.detik.com/news/berita/4047605/balas-serangan-mahfud-md-wakil-ketua-dpr-sing-waras-ngalah

Sudahlahh, urus pancasila itu berat, kamu ga akan kuat, biar kami sajaa