RMOL. Presiden Joko Widodo memastikan hak keuangan dewan pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sudah melalui kajian.

Menurut Jokowi, penentuan hak keuangan dewan pengarah BPIP ada mekanismenya. Termasuk mengenai analisa jabatan.

Untuk analisa jabatan, sambung Jokowi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) yang mengkaji.

Sementara untuk gaji diserahkan kepada Kementerian Keuangan.
Jokowi juga menyinggung bahwa Menteri Keuangan sudah membeberkan kalkulasi besaran gaji dewan pengarah BPIP.

"Itu kan bukan hanya gaji, ada gaji ada tunjangan ada asuransi ada di situ semuanya," jelas Jokowi dilansir dari pemberitaan Sestab.go.id , Selasa (29/5).

Lebih lanjut Jokowi menyarankan agar pihak yang masih mempertanyakan kalkulasi gaji dewan pengarah BPIP bertanya langsung ke Menteri Keuangan. Begitu juga dengan analisa jabatan dari dewan pengarah BPIP bisa ditanyakan ke Kemen PAN RB.

"Tanyakan saja, ditanyakan saja ke Kementerian Keuangan, angka-angka itu didapatkan dari mana," tegas Jokowi. [nes]


http://politik.rmol.co/read/2018/05/...kan-Dari-Mana-


silahkan tanya gan