Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 42 tahun 2018 yang mengatur hak keuangan dan fasilitas bagi pejabat, pimpinan, serta pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Yang kemudian memicu polemik adalah, hak keuangan Dewan Pengarah yang diketuai Megawati Soekarnoputri, mencapai di atas Rp 100 juta per orang per bulan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian menjelaskan, gaji pokok para pejabat dan pimpinan di lembaga itu setara dengan pimpinan lembaga negara lainnya yakni Rp 5 juta, hanya saja tunjangannya yang berbeda-beda. Namun dalam Perpres tersebut, memang tidak dijelaskan secara detail rincian perhitungan gaji, tunjangan, asuransi serta fasilitas lain yang diterima pimpinan atas besaran hak keuangan yang mereka terima.
"Perpres biasanya hak keuangan, saya akan lihat rinciannya," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/5).

https://today.line.me/id/pc/article/...h+Besar-lq90kg

ketua MPR sama DPD kok segitu ya ??