Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, menyesalkan sikap sejumlah pihak yang mempersoalkan rencana penyelenggaraan acara bertajuk Kajian Sistem Politik dan Pemerintahan Islam di Gedung Wakaf Pro, Bandung, Jawa Barat pada Minggu (27/5).

Menurutnya, langkah yang membuat rencana penyelenggaraan acara tersebut batal menunjukkan ketidakbenaran sedang terjadi di Indonesia saat ini.

"Maka itu, ini sudah tidak benar. Ini negara sudah tidak benar," ucap Ismail kepada CNNIndonesia.com, Minggu (27/5).


Dia menerangkan, acara bertajuk Kajian Sistem Politik dan Pemerintahan Islam bersifat pribadi dan hanya berisi tentang penyampaian dakwah dari Ustaz Luthfi Afandi.



Ismail pun mempertanyakan sikap sejumlah pihak yang mempersoalkan acara tersebut di tengah bulan Ramadan seperti saat ini.

Dia menyatakan, acara bertajuk Kajian Sistem Politik dan Pemerintahan Islam tidak terkait dengan HTI --yang kini tengah berjuang mengajukan banding di PTUN karena tak terima dibubarkan pemerintah.

"Itu kegiatan pribadi, dia mau bikin acara dakwah. Katanya boleh dakwah tidak boleh dirintangi, kemudian digitukan bagaimana," ujar dia.

Lebih jauh, Ismail meminta kepolisian bisa bersikap lebih adil. Menurutnya, polisi tidak boleh tunduk pada tekanan kelompok-kelompok yang tidak jelas.

Bila sikap seperti yang terjadi di Bandung saat ini dibiarkan, kata Ismail, maka berpotensi merambat menjadi hal yang tidak keruan.

"Bersikaplah adil. Kegiatan dakwah dilindungi. Tidak boleh polisi tunduk pada tekanan kelompok tidak jelas itu,"tuturnya.

Deputi Chief Executive Officers Sinergi Foundation, Asep Irawan, selaku pengelola gedung telah mendapat informasi pembatalan tersebut dari panitia acara pada Sabtu, sekira 19.59 WIB.

Kajian berdurasi enam jam itu digelar oleh Mercusuar dan Islamkaffah. Hadir sebagai pembicara adalah Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat, Luthfi Afandi.

CNNIndonesia.com masih berusaha meminta penjelasan Luthfi tentang alasan pembatalan acara tersebut.

Kepolisian Resor Kota Bandung pun telah mengimbau panitia membatalkan kegiatan tersebut.

"Belum dapat izin," ujar Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Komisaris Santhi kepada CNNIndonesia.com. "Tadi diimbau tidak dilaksanakan."