Sukoharjo - Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad di awal pemerintahannya membuat gebrakan yang jadi sorotan publik. Dia mengumumkan memangkas gaji menteri di kabinetnya sebagai upaya mengurangi utang negara yang mencapai 1 triliun ringgit.
Tak tanggung-tanggung, Mahathir memangkas 10% gaji dari masing-masing menteri. Melihat hal tersebut, apakah kondisi seperti ini relevan jika diterapkan di Indonesia? Mengingat jumlah utang pemerintah Indonesia yang saat ini terus membengkak, mencapai Rp 4.180,6 triliun.

Merespons hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kondisi di Malaysia berbeda dengan di Indonesia. Dia bilang, APBN Indonesia sudah didesain berdasarkan kebutuhan kondisi sosial perekonomian Indonesia, sehingga tak membutuhkan kebijakan pemangkasan anggaran seperti memotong gaji menteri demi mengurangi utang.
"Jadi kita memang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan Malaysia. Kalau Pak Mahathir memilih seperti itu, ya pilihan politik," katanya saat ditemui di IAIN Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (26/5/2018)

Sri Mulyani meyakini APBN Indonesia sudah disusun sesuai porsinya untuk mencapai target pertumbuhan ekonominya.
"Dalam hal ini kebutuhan APBN kita itu untuk tujuan kita membangun sumber daya manusia, apakah itu pendidikan, kesehatan, untuk membangun infrastruktur, memperbaiki sektor-sektor unggulan termasuk untuk perbaiki birokrasi," tambahnya.

https://m.detik.com/finance/berita-e...ilihan-politik

disebelah udah ada itung itunganya. kalau potong 10% gaji mentri ma presiden cuman dapet sekian ratus juta. kagak ngefek bray.