- Beranda
- Berita dan Politik
Krisis Moneter, Utang LN, dan Cadangan Yang Menipis
...
TS
soekirmandia
Krisis Moneter, Utang LN, dan Cadangan Yang Menipis
Krisis Moneter, Utang LN, dan Cadangan Yang Menipis
MAY 20, 2018
Sri Mulyani, Menkeu RI
Bayang-bayang krisis moneter mulai samar terlihat. Tekanan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) semakin hebat meski Bank Indonesia sudah menggunakan dua instrumen yang dianggap ampuh yakni menggelontorkan cadangan devisa dan menaikkan suku bunga acuan dari 4,25% menjadi 4,5%.
Dengan nilai tukar Rp 14.100 per dollar AS dan total utang pemerintah mencapai 4.180 triliun per April 2018, tidak bisa anggap enteng.
Kehilangan cadangan devisa US$ 2 miliar lebih di bulan Maret dari sebelumnya US$ 128,05 miliar menjadi tinggal US$ 126 di bulan April adalah gambaran betapa rumitnya kondisi ekonomi saat ini.
BI dalam siaran persnya mengakui penurunan cadangan devisa di antaranya untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, di samping membayar utang luar negeri pemerintah. Namun upaya tersebut sia-sia karena nilai tukar rupiah terus merosot dan melewati angka psikologis Rp 14.000 per dollar AS.
Menaikkan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate, awalnya dianggap bisa mengurangi tekanan terhadap rupiah. Tetapi nyatanya rupiah terus tertekan. Padahal menaikkan suku bunga bank bukan tanpa resiko karena pelaku bisnis juga tidak mau mengambil pinjaman bank dengan bunga selangit. Orang juga cenderung memarkir uangnya di bank daripada diputar di pasar valuta asing (valas) yang bergejolak.
Kondisi ini diperparah dengan tingginya utang luar negeri berdenominasi dollar, yuan, yen dan mata uang asing lainnya, yang mencapai Rp 5.000 triliun di mana US% 184,7 miliar atau sekitar Rp 2.585 triliun milik pemerintah sementara sisanya utang swasta, termasuk BUMN.
Dengan merosotnya nilai tukar rupiah, otomatis cicilan pokok utang dan bunga menjadi berlipat-lipat jika dikurs dengan rupiah. Oleh karenanya, kondisi ini sudah lampu merah bagi perusahaan swasta terutama BUMN yang memperoleh pendapatan dengan mata uang rupiah namun harus membayar utang dengan valas.
Pertanyaan menariknya lagi adalah berapa rerata utang yang dipikul tiap warga negara Indonesia dengan posisi utang Rp 4.180 triliun atau hampir 2 kali APBN 2018? Dengan asumsi pertambahan penduduk sebesar 4 juta jiwa pertahun maka saat ini penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah 266 juta jiwa. Dengan demikian tiap penduduk, termasuk yang baru lahir, sudah menanggung utang negara sekitar Rp15,4 juta.
Benar, itu hanya analogi karena tidak mungkin juga negara-negara pemberi utang mengirim debt collector untuk menagih tiap warga negara Indonesia. Tetapi utang yang besar mendorong pemerintah menjadi agresif menarik pajak dari penduduk dan menghilangkan berbagai subsidi yang dianggap membebani keuangan negara.
Penduduk dijadikan “sapi perahan” tanpa diberi asupan yang memadai. Lonjakan harga kebutuhan pokok yang tidak pernah turun sejak setahun terakhir, adalah salah satu contoh nyata bagaimana tidak berharganya nilai rupiah. Di satu sisi pendapat, terutama para pegawai dan buruh nyaris tetap.
Kita mendukung langkah-langkah pemerintah. Kita rela membeli harga BBM sesuai dengan harga minyak dunia, bahkan sama dengan penduduk di negara yang tidak memiliki ladang minyak. Kita tidak mengeluh harus membeli LPG untuk memasak dengan harga sama seperti warga negara di belahan dunia lain yang tidak punya ladang gas.
Kita rela membayar listrik dengan harga yang nyaris sama dengan harga listrik di negara-negara yang tidak dikaruniai sumber daya alam. Kita sebagai warga bangsa Indonesia, yang mewarisi darah pejuang, siap dan rela berkorban demi negara.
Tetapi sampai kapan? Kita belum melihat bukti konkret penambahan panjang jalan tol bermanfaat menurunkan harga komoditi pangan karena lancarnya arus barang dari produsen ke konsumen.
Kita belum merasakan banyaknya jembatan megah yang dibangun berkorelasi dengan penurunan gini ratio –kesenjangan sosial ekonomi, yang dulu menjadi jargon kampanye. Meski diklaim turun dari 0,414 (2014) menjadi 0,393 (2017), tetapi itu angka yang masih sangat tinggi.
Dengan kondisi saat ini, pemerintah terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani, tidak perlu lagi mengumbar cerita sukses. Menyuruh masyarakat membedakan antara utang luar negeri milik pemerintah dan swasta adalah hal aneh karena kedua utang tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dalam negeri. terlebih swasta yang dimaksud di sini adalah juga BUMN.
Bukan rahasia lagi, banyak utang luar negeri BUMN yang dijamin oleh pemerintah, termasuk yang digunakan untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Artinya, manakala BUMN tersebut kolaps, pemerintah yang harus mengembalikan utang plus bunganya.
Sudah tidak ada waktu lagi untuk bermain dengan kata-kata. Masyarakat membutuhkan tindakan konkret, minimal di saat sulit seperti sekarang ini.
https://daimca.com/2018/05/20/krisis-moneter-utang-ln-dan-cadangan-yang-menipis/
-------------------------------
Hidup itu bagai roda pedati.
Terkadang diatas, terkadang dibawah ...
tapi sang roda tetap bergerak ke depan, bukan?
makanya jangan jumawa di saat roda berada diatas ...
tapi jangan juga kecewa dan putus asa, manakala si roda sedang berada di bawah
MAY 20, 2018
Sri Mulyani, Menkeu RIBayang-bayang krisis moneter mulai samar terlihat. Tekanan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) semakin hebat meski Bank Indonesia sudah menggunakan dua instrumen yang dianggap ampuh yakni menggelontorkan cadangan devisa dan menaikkan suku bunga acuan dari 4,25% menjadi 4,5%.
Dengan nilai tukar Rp 14.100 per dollar AS dan total utang pemerintah mencapai 4.180 triliun per April 2018, tidak bisa anggap enteng.
Kehilangan cadangan devisa US$ 2 miliar lebih di bulan Maret dari sebelumnya US$ 128,05 miliar menjadi tinggal US$ 126 di bulan April adalah gambaran betapa rumitnya kondisi ekonomi saat ini.
BI dalam siaran persnya mengakui penurunan cadangan devisa di antaranya untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, di samping membayar utang luar negeri pemerintah. Namun upaya tersebut sia-sia karena nilai tukar rupiah terus merosot dan melewati angka psikologis Rp 14.000 per dollar AS.
Menaikkan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate, awalnya dianggap bisa mengurangi tekanan terhadap rupiah. Tetapi nyatanya rupiah terus tertekan. Padahal menaikkan suku bunga bank bukan tanpa resiko karena pelaku bisnis juga tidak mau mengambil pinjaman bank dengan bunga selangit. Orang juga cenderung memarkir uangnya di bank daripada diputar di pasar valuta asing (valas) yang bergejolak.
Kondisi ini diperparah dengan tingginya utang luar negeri berdenominasi dollar, yuan, yen dan mata uang asing lainnya, yang mencapai Rp 5.000 triliun di mana US% 184,7 miliar atau sekitar Rp 2.585 triliun milik pemerintah sementara sisanya utang swasta, termasuk BUMN.
Dengan merosotnya nilai tukar rupiah, otomatis cicilan pokok utang dan bunga menjadi berlipat-lipat jika dikurs dengan rupiah. Oleh karenanya, kondisi ini sudah lampu merah bagi perusahaan swasta terutama BUMN yang memperoleh pendapatan dengan mata uang rupiah namun harus membayar utang dengan valas.
Pertanyaan menariknya lagi adalah berapa rerata utang yang dipikul tiap warga negara Indonesia dengan posisi utang Rp 4.180 triliun atau hampir 2 kali APBN 2018? Dengan asumsi pertambahan penduduk sebesar 4 juta jiwa pertahun maka saat ini penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah 266 juta jiwa. Dengan demikian tiap penduduk, termasuk yang baru lahir, sudah menanggung utang negara sekitar Rp15,4 juta.
Benar, itu hanya analogi karena tidak mungkin juga negara-negara pemberi utang mengirim debt collector untuk menagih tiap warga negara Indonesia. Tetapi utang yang besar mendorong pemerintah menjadi agresif menarik pajak dari penduduk dan menghilangkan berbagai subsidi yang dianggap membebani keuangan negara.
Penduduk dijadikan “sapi perahan” tanpa diberi asupan yang memadai. Lonjakan harga kebutuhan pokok yang tidak pernah turun sejak setahun terakhir, adalah salah satu contoh nyata bagaimana tidak berharganya nilai rupiah. Di satu sisi pendapat, terutama para pegawai dan buruh nyaris tetap.
Kita mendukung langkah-langkah pemerintah. Kita rela membeli harga BBM sesuai dengan harga minyak dunia, bahkan sama dengan penduduk di negara yang tidak memiliki ladang minyak. Kita tidak mengeluh harus membeli LPG untuk memasak dengan harga sama seperti warga negara di belahan dunia lain yang tidak punya ladang gas.
Kita rela membayar listrik dengan harga yang nyaris sama dengan harga listrik di negara-negara yang tidak dikaruniai sumber daya alam. Kita sebagai warga bangsa Indonesia, yang mewarisi darah pejuang, siap dan rela berkorban demi negara.
Tetapi sampai kapan? Kita belum melihat bukti konkret penambahan panjang jalan tol bermanfaat menurunkan harga komoditi pangan karena lancarnya arus barang dari produsen ke konsumen.
Kita belum merasakan banyaknya jembatan megah yang dibangun berkorelasi dengan penurunan gini ratio –kesenjangan sosial ekonomi, yang dulu menjadi jargon kampanye. Meski diklaim turun dari 0,414 (2014) menjadi 0,393 (2017), tetapi itu angka yang masih sangat tinggi.
Dengan kondisi saat ini, pemerintah terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani, tidak perlu lagi mengumbar cerita sukses. Menyuruh masyarakat membedakan antara utang luar negeri milik pemerintah dan swasta adalah hal aneh karena kedua utang tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dalam negeri. terlebih swasta yang dimaksud di sini adalah juga BUMN.
Bukan rahasia lagi, banyak utang luar negeri BUMN yang dijamin oleh pemerintah, termasuk yang digunakan untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Artinya, manakala BUMN tersebut kolaps, pemerintah yang harus mengembalikan utang plus bunganya.
Sudah tidak ada waktu lagi untuk bermain dengan kata-kata. Masyarakat membutuhkan tindakan konkret, minimal di saat sulit seperti sekarang ini.
https://daimca.com/2018/05/20/krisis-moneter-utang-ln-dan-cadangan-yang-menipis/
Quote:
Fuad Bawazier:
Siap-siaplah krisis melebihi tahun 1997
April 5, 2018
Oleh : DR. FUAD BAWAZIER
JANGAN SEWOT, KAMI EKONOM JUGA TAHU SOAL UTANG.
Utang pemerintah selama 3 (tiga) tahun lebih pemerintahan Jokowi naik sekitar Rp1200Triliun, jauh melebihi kenaikan pendapatan pajak yang stagnan sebagai ukuran kemampuan bayar utang.
Pemerintah selalu berdalih bahwa utang negara yang kini berjumlah Rp4000triliun atau sekitar 29,5% dari PDB adalah masih jauh dibawah ketentuan Undang-undang Keuangan Negara yang batas maksimalnya 60% PDB, dan jauh pula dibawah ratio utang negara-negara lain.
Utang Jepang yang sering dijadikan pembanding ratio utangnya terhadap PDB jauh diatas 200% tetapi Jepang mempunyai ciri-ciri tersendiri yaitu :
Berbeda dengan Indonesia yang net international investment positionnya negatif lebih dari USD400Miliar alias mempunyai net external liabilities atau benar-benar negara dengan neraca sebagai negara debitor.
Pemerintah tidak membandingkan tax ratio Jepang yang 31% PDB sementara tax ratio Indonesia kurang dari 11% atau praktis yang terendah di Dunia. Pemerintah juga tidak membandingkan dengan ratio APBN terhadap PDB di Indonesia yang amat rendah dibandingkan dengan ratio yang sama dari negara- negara lain yang sering dijadikan pembanding. Begitu pula dengan debt service ratio di Indonesia yang 40% atau tertinggi di Asia Tenggara, sementara batas yang dianggap aman maksimal 25%. Sementara itu sekitar 41% utang negara dalam valuta asing. Dengan average time to maturity 9 (Sembilan) tahun dan yang bertenor (jatuh tempo) 5 (lima) tahun sebesar 40% nya, akan menjadi beban berat APBN dalam 5 (lima) tahun kedepan.
Kekhawatiran lain adalah membengkaknya utang pemerintah karena kurs rupiah yang cenderung melemah sehingga diperlukan uang dari pendapatan pajak yang lebih banyak lagi untuk pembayaran utang dalam valas. Kekhawatiran lebih lanjut adalah keterbatasan valas untuk membayar utang dalam mata uang asing mengingat 5 (lima) hal, yakni;
Jadi dari segi kajian dengan memperhatikan berbagai variabel yang berkaitan dengan kemampuan membayar kembali utang plus bunganya, utang pemerintah memang mencemaskan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai target dan perdagangan yang lesu, pihak swastapun mulai merasakan kesulitan membayar utangnya.
Kredit berma salah di bank-bank cenderung meningkat dan restrukturisasi utang kabarnya semakin banyak untuk mengurangi status kredit macet.
Karena itu atas berbagai kajian ilmiah dan kritik para ekonom, pemerintah tidak perlu sewot apalagi menudingnya sebagai provokasi.
Ingat bahwa krisis ekonomi dahsyat 1997 bermula dari ketakutan pasar bahwa swasta Indonesia akan kesulitan membayar utang utangnya terlebih utang dalam valas.
Ketakutan ini mengawali melemahnya kurs rupiah. Padahal saat itu (1997) kondisi keuangan negara amat bagus dan indikator ekonomi makro pada umumnya bagus termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca perdagangan yang surplus dan cadangan devisa yang memadai.
Bahkan saat itu (1997) berkali kali pemerintah menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat. Tetapi masalah atau issue yang dihadapi / dilihat kreditur berbeda yaitu apakah debitur akan mampu membayar kembali utangnya?
Ini adalah issue mikro yang unik yang tidak selalu berkaitan langsung dengan indikasi ekonomi makro. Dari issue pokok inilah krisis yang bersumber dari utang itu seperti tiba tiba saja terjadi dan Indonesia benar benar kalang kabut.
Karena itu kita,- khususnya pemerintah,- sebaiknya tidak menganggap enteng persoalan utang ini. Jangan pula menganggap bahwa para ekonom pengkritik tidak tahu persoalan alias merasa pintar sendiri. Karena cepat atau lambat pasar akan menyadari bahwa pemerintah akan memasuki masa-masa sulit untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, dan itulah awal dimulainya krisis.
http://www.zonasatunews.com/nasional...hi-tahun-1997/
Siap-siaplah krisis melebihi tahun 1997
April 5, 2018
Oleh : DR. FUAD BAWAZIER
JANGAN SEWOT, KAMI EKONOM JUGA TAHU SOAL UTANG.
Utang pemerintah selama 3 (tiga) tahun lebih pemerintahan Jokowi naik sekitar Rp1200Triliun, jauh melebihi kenaikan pendapatan pajak yang stagnan sebagai ukuran kemampuan bayar utang.
Pemerintah selalu berdalih bahwa utang negara yang kini berjumlah Rp4000triliun atau sekitar 29,5% dari PDB adalah masih jauh dibawah ketentuan Undang-undang Keuangan Negara yang batas maksimalnya 60% PDB, dan jauh pula dibawah ratio utang negara-negara lain.
Utang Jepang yang sering dijadikan pembanding ratio utangnya terhadap PDB jauh diatas 200% tetapi Jepang mempunyai ciri-ciri tersendiri yaitu :
- Utangnya kepada rakyatnya sendiri dan kepada Bank Sentral Jepang dengan ratio masing-masing sekitar 50%.
- Utangnya dalam mata uangnya sendiri yaitu Yen.
- Bunganya sangat rendah hanya sedikit diatas 1%. Bandingkan dengan bunga utang Indonesia yang tertinggi di Asia dan bahkan sebagiannya masih 2 digit.
- Kredit rating jepang A+ alias sangat secure sementara rating Indonesia BBB.
- Meskipun utang Jepang tinggi tetapi dari kaca mata riil ekonomi Jepangmempunyai net international investment positions USD2.8Triliun yang berarti memiliki net external assets positif alias bangsa kreditor.
-
Berbeda dengan Indonesia yang net international investment positionnya negatif lebih dari USD400Miliar alias mempunyai net external liabilities atau benar-benar negara dengan neraca sebagai negara debitor.
Pemerintah tidak membandingkan tax ratio Jepang yang 31% PDB sementara tax ratio Indonesia kurang dari 11% atau praktis yang terendah di Dunia. Pemerintah juga tidak membandingkan dengan ratio APBN terhadap PDB di Indonesia yang amat rendah dibandingkan dengan ratio yang sama dari negara- negara lain yang sering dijadikan pembanding. Begitu pula dengan debt service ratio di Indonesia yang 40% atau tertinggi di Asia Tenggara, sementara batas yang dianggap aman maksimal 25%. Sementara itu sekitar 41% utang negara dalam valuta asing. Dengan average time to maturity 9 (Sembilan) tahun dan yang bertenor (jatuh tempo) 5 (lima) tahun sebesar 40% nya, akan menjadi beban berat APBN dalam 5 (lima) tahun kedepan.
Kekhawatiran lain adalah membengkaknya utang pemerintah karena kurs rupiah yang cenderung melemah sehingga diperlukan uang dari pendapatan pajak yang lebih banyak lagi untuk pembayaran utang dalam valas. Kekhawatiran lebih lanjut adalah keterbatasan valas untuk membayar utang dalam mata uang asing mengingat 5 (lima) hal, yakni;
- Neraca perdagangan yang cenderung defisit dalam 3 (tiga) bulan terakhir ini yaitu dari Desember 2017 sampai dengan February 2018 mengalami defisit total USD1,1Miliar atau rata-rata defisit perbulan USD364juta.
- Kenaikan Cadangan devisa yang bersumber dari utang luar negeri dan hot money yang sewaktu-waktu mudah ditarik keluar negeri.
- Tax ratio yang rendah tetapi cenderung menurun yang mengindikasikan kedepan kemampuan pemerintah akan menurun dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.
- Sektor industry yang merupakan penyumbang pajak (tax revenue) sebesar 31% cenderung menciut karena terjadinya de-industrialisasi yaitu dari 28% (1997) menjadi 20% PDB (2017).
- Kenaikan anggaran 2018 untuk subsidi seperti listrik dan BBM yang akan membebani ekstra APBN karena Presiden Jokowi ingin menjaga dukungan politik rakyat dalam menghadapi pemilu 2019 .
-
Jadi dari segi kajian dengan memperhatikan berbagai variabel yang berkaitan dengan kemampuan membayar kembali utang plus bunganya, utang pemerintah memang mencemaskan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai target dan perdagangan yang lesu, pihak swastapun mulai merasakan kesulitan membayar utangnya.
Kredit berma salah di bank-bank cenderung meningkat dan restrukturisasi utang kabarnya semakin banyak untuk mengurangi status kredit macet.
Karena itu atas berbagai kajian ilmiah dan kritik para ekonom, pemerintah tidak perlu sewot apalagi menudingnya sebagai provokasi.
Ingat bahwa krisis ekonomi dahsyat 1997 bermula dari ketakutan pasar bahwa swasta Indonesia akan kesulitan membayar utang utangnya terlebih utang dalam valas.
Ketakutan ini mengawali melemahnya kurs rupiah. Padahal saat itu (1997) kondisi keuangan negara amat bagus dan indikator ekonomi makro pada umumnya bagus termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca perdagangan yang surplus dan cadangan devisa yang memadai.
Bahkan saat itu (1997) berkali kali pemerintah menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat. Tetapi masalah atau issue yang dihadapi / dilihat kreditur berbeda yaitu apakah debitur akan mampu membayar kembali utangnya?
Ini adalah issue mikro yang unik yang tidak selalu berkaitan langsung dengan indikasi ekonomi makro. Dari issue pokok inilah krisis yang bersumber dari utang itu seperti tiba tiba saja terjadi dan Indonesia benar benar kalang kabut.
Karena itu kita,- khususnya pemerintah,- sebaiknya tidak menganggap enteng persoalan utang ini. Jangan pula menganggap bahwa para ekonom pengkritik tidak tahu persoalan alias merasa pintar sendiri. Karena cepat atau lambat pasar akan menyadari bahwa pemerintah akan memasuki masa-masa sulit untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, dan itulah awal dimulainya krisis.
http://www.zonasatunews.com/nasional...hi-tahun-1997/
-------------------------------
Hidup itu bagai roda pedati.
Terkadang diatas, terkadang dibawah ...
tapi sang roda tetap bergerak ke depan, bukan?
makanya jangan jumawa di saat roda berada diatas ...
tapi jangan juga kecewa dan putus asa, manakala si roda sedang berada di bawah
0
1.8K
25
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.2KThread•41KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru