Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno dan Anies Baswedan.
Tekad Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah bulat untuk melepas seluruh saham mereka di perusahaan bir, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Pemprov DKI menguasai 26,25 persen dari keseluruhan saham perusahaan yang memproduksi beberapa merek bir ternama seperti Anker, San Miguel, dan Carlsberg itu.

"Jadi 26,25 persen itu kita pasti dilepas. Jadi ini bukan akan, tapi pasti dilepas," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung Balaikota DKI Jakarta Rabu (16/5/2018).

Merujuk Laporan Tahunan Delta Jakarta (2015), Pemprov DKI punya saham 26,25 persen dengan rincian 23,34 persen milik Pemprov DKI, dan 2,92 persen milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya).

Adapun sisa saham Delta Jakarta dimiliki San Miguel Malaysia (L) Pte, Malaysia, sebesar 58,33 persen, dan publik sebesar 15,41 persen.

Dilepasnya saham yang telah dimiliki selama sekitar 45 tahun tersebut, menurut Wakil Gubernur Sandiaga Uno, telah diperhitungkan dengan matang. Salah satu alasannya adalah rencana untuk membuat Jakarta mendapat dividen dari produk halal.

"Kita ingin tentunya kita mendapatkan dividen yang halalan toyiban," kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Kamis (17/5/2018) seperti dikutip Liputan6.com.

Selain itu, ada beberapa faktor lain yang turut menjadi pertimbangannya, misalnya keuntungan yang akan didapat oleh kedua belah pihak. Dari sisi DLTA, menurut Sandiaga dengan melepasnya maka perusahaan yang telah berdiri sejak 1932 ini--awalnya bernama Archipel Brouwerij, NV--jadi memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha.

Perihal ekspansi usaha tersebut, dijelaskan Sandiaga merupakan permintaan dari DLTA sejak lama. Namun, hingga saat ini posisi Pemprov yang belum memungkinkan untuk menambah investasi membuat pergerakan perusahaan pembuat minuman beralkohol itu mandek.

Selain DLTA diuntungkan karena bisa lebih bebas berekspansi, Pemprov DKI Jakarta pun memperoleh dana segar cepat mencapai Rp1 triliun dari hasil penjualan saham mereka. Menurut Sandiaga, butuh puluhan tahun bagi Pemprov DKI untuk mendapatkan jumlah uang yang sama dari pembagian keuntungan perusahaan.

"Saya ingin jelaskan dividen yang diterima terakhir sekitar Rp38 miliar, sedangkan nilai yang saya bidik dengan tim di atas Rp1 triliun. Perlu waktu sekitar 50 tahun untuk kita mencapai angka Rp1 triliun yang time value of money-nya," terang Sandiaga.

Dana yang diperolah oleh Pemprov nantinya pun akan dipergunakan kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Rencananya akan dibangun sekitar 60 sekolah dengan satu atau dua sekolah bertaraf internasional di Jakarta.

Berbekal dana tersebut, pemerintah juga bisa membuka lahan baru bagi para pedagang kaki lima yang selama ini masih menjadi masalah Kota Jakarta, termasuk pembangunan jembatan penghubung (skybridge) di Tanah Abang yang konon bakal menelan dana sebesar Rp25 miliar.

Lebih lanjut, Sandiaga mengatakan, setelah Anies Baswedan memutuskan pelepasan saham yang ada di DLTA, pihaknya akan berkoordinasi dengan DPRD, OJK, BEI, dan pihak-pihak terkait.
Kritikan Ketua DPRD Jakarta
Namun, pelepasan saham tersebut mendapat kritik dari beberapa pihak. Salah satunya dari Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang menyayangkan keputusan Anies untuk melepas saham tersebut.

Sebab, menurut Prasetio, saham yang dimiliki oleh Pemprov tersebut dapat menyumbang dividen yang besar, begitu juga dengan pendapatan asli daerah (PAD). Langkah Anies juga dianggap kurang matang karena tak melalui proses pengkajian, pembahasan di DPRD DKI, untuk kemudian diputuskan di rapat paripurna.

Sandiaga Uno yang sempat diminta tanggapan lebih lanjut soal kritik ini pun memberi penjelasan. Menurutnya, bukan tak ingin melewati proses tersebut, tapi hingga saat ini lelaki berusia 48 tahun itu mengaku kesulitan untuk menghubungi dan bertemu dengan Prasetio.

"Saya sudah tiga hari ke paripurna mencari Pak Pras karena yang lain sudah saya beri tahu secara lisan. Saya sudah bicara dengan Ibu Yuke dari PDIP, saya ingin bicara sama Pak Pras tapi Pak Pas belum ada. Pas diteleponin enggak masuk-masuk," kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Kamis (17/5).

Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio memperingatkan Anies dan Sandi agar tidak membatalkan penjualan saham DLTA.

"Mereka sudah mengatakan secara terbuka, tetapi saya ingatkan jangan sampai batal ya. Kalau mereka cancel (batalkan) akan mempengaruhi pasar," ungkap Tito, seperti dikutip CNN Indonesia (17/5).



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...aham-usaha-bir

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Tiga indeks baru jadi acuan investasi saham

- Mantan Dirjen Hubla dihukum 5 tahun penjara

- Data nomor teregistrasi tak melebihi jumlah populasi