HASIL rehab berat sekolah di Jakarta tahun 2017 dinilai mempermalukan Anies-Sandi.

Jadi memalukan lantaran hasil rehab berat yang buruk dan asal-asalan. Salah satunya terlihat di SDN 01 Pinangsia di Jakarta Barat.

Ketua Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu, yang mengatakan hal itu.

Tom Pasaribu, Ketua Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) (suarajakarta.co)

Menurut Tom, jadi tambah memalukan lantaran kontraktor proyeknya, yakni PT Murni Konstruksi Indonesia (PT MKI) tak dimasukkan daftar hitam (black list).

Ditambah lagi PT MKI kini justru kembali ikut 2 paket lelang rehab total sekolah tahun 2018.

Bahkan PT MKI lolos sampai fase penawaran di 2 paket lelang itu, dan kini tengah menunggu penetapan pemenang.

Berdasarkan data di laman LPSE, pengumuman penetapan pemenang dijadwalkan pada 25 Mei 2018.

"Ini memalukan Anies-Sandi dong berarti. Ada perusahaan yang dapat proyek rehab berat sekolah, lalu kerjanya nggak bener. Lalu nggak disanksi. Padahal harusnya blaclist ini. Eh malah perusahaannya sekarang ikut lelang lagi. Ini kan nggak beres berarti," kata Tom.

Menurut Tom, hal itu menunjukkan terjadi ketidakberesan di 5 instansi sekaligus.

Ke-5 instansi yang dinilai Tom tidak beres terkait kasus rehab berat sekolah, antara lain DPRD DKI, inspektorat, KPK Anies-Sandi, Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI (BPPBJ DKI), dan Dinas Pendidikan DKI (Disdik DKI).

Tom menilai Komisi E DPRD DKI, inspektorat dan KPK Anies-Sandi benar-benar lupa dengan fungsi pengawasan dan pencegahan korupsinya.

"Itu sedang tidur semua. KPK bentukan Anies-Sandi juga tidur saja ini," kata Tom.

Sementara BPPBJ DKI, ucap Tom, sudah punya sikap aneh sejak memenangkan PT MKI.

Bahkan kata Tom, proses pemenangan PT MKI menunjukkan ada kekuatan besar di belakangnya.

Sebab ketika itu PT MKI memberi tawaran Rp 180 milliar, dan PT Amarta Karya Rp 172 milliar.

Tapi PT Amarta Karya kemudian digugurkan karena alasan tak lengkapnya dokumen.

Padahal semestinya PT Amarta Karya yang menang karena memberi harga penawaran lebih rendah ketimbang PT MKI.



DKI saja ga beres, sekarang teriak asal ganti Presiden , memangnya Indonesia mau di kuasakan dengan Asal-asalan????
Sekolah yang dibangun asal-asalan aja hasilnya begini