PEMPROV DKI Jakarta memutuskan untuk menjual saham yang dimiliki di PT Delta Djakarta. Dengan penjualan itu, diharapkan bisa mendapatkan dana senilai Rp 1 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengumumkan penjualan saham itu, Rabu (16/5/2018).

"Pada kesempatan malam hari ini saya dan Pak Wagub akan mengumumkan kebijakan yang sudah menjadi rencana dan janji kami sejak lama. Pemprov DKI Jakarta memastikan akan melepas 26,25 persen saham di perusahaan PT Delta Djakarta, perusahaan pembuat bir. Jadi 26,25 persen itu kami pasti, dilepas. Jadi ini bukan akan, tapi pasti dilepas," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI.

Baca: Akan Lepas Saham Bir, Sandiaga Berharap Pemprov Bisa Dapat Deviden Halal

Menurut rencana, hasil penjualan saham perusahaan bir itu akan digunakan untuk mendanai pembangunan.
"Kami berharap yakin bahwa penjualan (saham) 26,25 persen ini kami akan mendapatkan tambahan pemasukan lebih dari Rp 1 triliun. Jadi kalau mau mendapatkan Rp 1 triliun dengan mempertahankan saham di Delta mungkin kita perlu 30 tahun lebih," kata Anies.

Ia mengacu pada pendapatan Pemprov selama ini dari pembagian dividen PR Delta Djakarta.

Dengan saham yang dimiliki di PT Delta, setiap tahunnya Pemprov DKI mendapat dividen rata-rata berkisar Rp 38 miliar.
Dengan dividen sebesar itu, untuk mendapatkan dana Rp 1 triliun, diperlukan waktu hampir 30 tahun.

Namun dana sebesar itu bisa diperoleh sekaligus dengan menjual saham.

Baca: Anies-Sandi Ingin Lepas Saham Bir, Djarot: Keuntungannya Nyaris Rp 40 Miliar Setahun

Akan tetapi, pelepasan saham itu harus mendapat persetujuan DPRD DKI Jakarta. Saat ini, Pemprov DKI belum mendapatkan persetujuan itu.

"Ini prosesnya nanti perlu persetujuan DPRD. Kami kirimkan suratnya ke sana dan nanti kami jalani proses formal artinya," ujar Anies.
Ketika ditanya kemungkinan batalnya pelepasan saham karena tak diizinkan DPRD, Anies tetap optimistis rencananya bakal mulus.

"Insyallah, insyallah," ka­ta­nya sambil tersenyum.

Untuk melepas saham PT Delta Djakarta memang harus melewati proses panjang. Gubernur DKI Jakarta harus terlebih dulu bersurat kepada pihak DPRD DKI Jakarta.
Setelah itu DPRD melakukan sidang Paripurna terkait penjelasan Pemprov untuk melepas saham tersebut.

"Tentunya nanti selain dengan DPRD, kita akan koordinasi dengan OJK, BI, dan pihak-pihak terkait seperti penasihat keuangan, KJPT, notaris, konsultan hukum, untuk memastikan prosesnya transaparan, kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Sandiaga di Balai Kota, Kamis (17/5/2018).

Investasi sosial
Selain karena janji kampanye, Sandi juga menyampaikan bahwa pelepasan saham PT Delta Djakarta dikarenakan ketidakmampuan DKI menambah investasi.

"Salah satu juga yang menjadi landasan keputusan untuk melepas saham adalah diskusi kami dengan mitra yang selama ini menyatakan mereka ingin ekspansi, tetapi karena posisi pemprov tidak bisa menambah investasinya di Delta Djakarta, mereka belum bisa berkembang," katanya.

Sandi mengungkapkan bahwa apabila melepas saham tersebut, Pemprov DKI bakal mendapatkan Rp 1 triliun dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kita mendapat hasil maksimal, dan itu bisa langsung dirasakan masyarakat. Kalau di atas Rp 1 T itu bisa membangun 60 gedung sekolah atau melakukan rehab 60 gedung sekolah, bisa membangun satu atau dua sekolah taraf internasional, bisa membuka lapangan kerja dengan menghasilkan lokasi-lokasi yang menampung PKL. Kalau kita lihat skybridge yang angkanya Rp 25 miliar, bisa membangun berapa skybridge itu," ujarnya.

"Itu harapan kita, jangan sampai kita mengabaikan kebutuhan masyarakat. Tentunya proses memohon perizinan dari DPRD kita akan lakukan sesuai dengan ketentuan," tambah Sandi.

Di samping itu, kata Sandi, ia berharap dengan dilepasnya saham PT Delta, Pemprov DKI bakal bisa berinvestasi dengan halal.
"Kita ingin tentunya mendapatkan dividen yang halalan toyiban," ujarnya.

Sandi yakin, pelepasan saham tersebut tidak akan mengurangi pendapatanasli daerah (PAD). Ia menilai, investasi yang sama dapat digunakan investasi sosial.

"Jadi gini. Ini finance one on one. Buat teman-teman, kita antisipasi. Lets say. Konservatif, dapat Rp 1 triliun. Kita depositoin. Sekarang bunga kalau deposito berapa? Bunga yang tertinggi 4 persen. Ya 4 persen kurang lebih. Nggak ngapain-ngapain saja kita terima Rp 40 miliar per tahun. Itu finance one on one," ujar Sandi.

"Tapi kita kan akan melakukan investasi dengan uang tersebut dan investasinya adalah di fasilitas masyarakat, yang secara social-investment, rate of return-nya akan jauh lebih tinggi. Jadi saya yakin justru akan berlipat ganda PAD-nya," tambahnya.

Cari Prasetio
Mengenai persetujuan DPRD, Sandi mengaku sudah beberapa hari terakhir mencari-cari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
Ia ingin menjelaskan secara langsung kepada Prasetio tentang alasan Pemprov DKI melepas saham perusahaan bir tersebut.

Namun, meski ada beberapa agenda rapat paripurna, Sandiaga tetap tidak bisa bertemu Prasetio.

"Jadi, saya sudah dua hari sudah tiga hari ke paripurna mencari Pak Pras," ujar Sandi.
Dikatakan Sandi, ia juga sudah sempat berbicara informal ke sejumlah anggota Dewan mengenai rencana ini.

"Yang lain sudah saya beritahu secara lisan. Saya sudah berbicara dengan Bu Yuke dari PDIP. Saya ingin bicara sama Pak Pras, tapi Pak Pras belum ada, pas ditelepon enggak masuk-masuk," jelas Sandi. (m14/Kompas.com)
http://wartakota.tribunnews.com/2018/05/18/saham-bir-diganti-investasi-halal?page=all


menuju jakarta bersyariah...bahagia warganya sengsara kaperrnya