- Beranda
- Berita dan Politik
PDI-P: Oposisi di Indonesia Sulit Seperti Malaysia karena Kinerja Jokowi Baik
...
TS
soekirmandia
PDI-P: Oposisi di Indonesia Sulit Seperti Malaysia karena Kinerja Jokowi Baik
PDI-P:
Oposisi di Indonesia Sulit Seperti Malaysia karena Kinerja Jokowi Baik
11/05/2018, 14:06 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Charles Honoris menilai, kemenangan oposisi Malaysia yang dipimpin Mahathir Mohamad adalah hal yang wajar.
Kemenangan itu merupakan dampak kinerja pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak yang dinilai kurang memuaskan oleh mayoritas masyakarat Negeri Jiran.
Apalagi, PM yang memerintah sejak 2009 diduga terlibat skandal korupsi 1MDB yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Oleh karena itu, insentif elektoral cenderung didapat kelompok oposisi manakala partai penguasa tidak becus menjalankan pemerintahan. “Rumus politik rasional selalu begitu.
Semakin baik kinerja pemerintah, oposisi semakin tidak laku. Sebaliknya, semakin pemerintah tidak becus dan korup, oposisi semakin mendapat angin surga untuk menumbangkannya,” kata Charles kepada Kompas.com, Jumat (11/5/2018).
Rumus tersebut, kata Charles, juga bisa dibawa ke Indonesia. Namun, dengan melihat kepuasaan rakyat yang semakin tinggi terhadap kinerja Presiden Jokowi, seperti ditunjukkan sejumlah hasil survei, maka kejadian di Malaysia sulit terjadi di Indonesia.
" Oposisi RI sulit seperti Malaysia karena kinerja Jokowi baik," kata Charles. Baca juga: Inilah Janji-janji Mahathir Mohamad yang Dinanti Pendukungnya
“Bayangkan, pembangunan infrastruktur masih berjalan saja tingkat kepuasaan rakyat sudah begitu tinggi, apalagi kalau rakyat sudah merasakan dampaknya nanti?” kata anggota Komisi I DPR Ini.
Oleh karena itu, kata Charles, pernyataan sejumlah politisi oposisi dalam negeri bahwa peristiwa politik di Malaysia akan ‘merembet’ ke Indonesia, jelas sulit terjadi selama kinerja pemerintahan Jokowi berjalan baik. “Politik itu tidak bekerja di ruang hampa.
Masak apa yang terjadi di negara tetangga disebut bisa merembet begitu saja, tanpa melihat faktor-faktor yang terjadi di belakangnya, seperti kinerja pemerintahan, efektivitas oposisi, dan sebagainya,” kata Charles.
Justru, kata Charles, oposisi terancam tidak laku manakala kinerja pemerintahan Jokowi-JK semakin memuaskan rakyat.
Apalagi jika kritik-kritik yang dilancarkan oposisi tidak substantif dan tidak rasional.
Salah satu kritik yang tidak rasional, ujar Charles, adalah politisasi isu SARA, seperti yang kerap diangkat UMNO dan PM Najib ketika berkampanye.
Charles yakin politisasi isu SARA juga tidak akan terjadi dan tidak akan berpengaruh dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Indonesia.
Sebab, publik Indonesia semakin cerdas, dan sudah paham efek destruktif politisasi isu SARA yang pernah terjadi,” ujarnya.
“Politisasi isu SARA terbukti tidak memiliki tempat dalam perpolitikan Malaysia dan terbukti tidak efektif mendulang suara, karena masyarakat Malaysia sudah cerdas,” ujarnya.
Lebih jauh Charles menambahkan, PDI Perjuangan bisa memenangkan Pemilu 2014 yang lalu juga karena mendapat kepercayaan rakyat setelah pemerintahan sebelumnya berjalan tidak sesuai harapan. Apalagi, ujar dia, sejumlah petinggi partai penguasa sebelumnya banyak yang terjerat korupsi.
“Jadi, kemenangan PDI Perjuangan di 2014 adalah buah dari kerja politik ideologis selama 10 tahun, bukan hasil menunggu tanda-tanda zaman atau hasil rembetan,” ujarnya.
Hasil akhir pemilu Malaysia, menunjukkan keunggulan koalisi Pakatan Harapan (PH) dalam perolehan kursi parlemen atau Dewan Rakyat.
Koalisi PH yang dipimpin Mahathir meraih 113 kursi dari total 222 kursi Dewan Rakyat yang diperebutkan. Di sisi lain Koalisi Barisan Nasional yang dipimpin sang petahana Najib Razak hanya meraih 79 kursi.
Salah satu oposisi yang memprediksi kemenangan d oposisi di Malaysia akan merembet ke Indonesia adalah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Ia memprediksi koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo juga akan tumbang dan dikalahkan oleh oposisi pada 2019.
"Kemenangan Mahatir peringatan keras bagi pemerintah di Indonesia agar berhati-hati membaca perasaan dan aspirasi masyarakat.
Kalau tidak, gejala tumbangnya pemerintahan sudah nampak di depan mata. Jadi waspadalah," kata Fahri saat dihubungi, Jumat (11/5/2018).
https://nasional.kompas.com/read/2018/05/11/14060231/pdi-p-oposisi-di-indonesia-sulit-seperti-malaysia-karena-kinerja-jokowi-baik
-----------------------------------
Benarkah Rakyat Puas dalam 4 tahun Pemerintahan Jokowi?
Oposisi di Indonesia Sulit Seperti Malaysia karena Kinerja Jokowi Baik
11/05/2018, 14:06 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Charles Honoris menilai, kemenangan oposisi Malaysia yang dipimpin Mahathir Mohamad adalah hal yang wajar.
Kemenangan itu merupakan dampak kinerja pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak yang dinilai kurang memuaskan oleh mayoritas masyakarat Negeri Jiran.
Apalagi, PM yang memerintah sejak 2009 diduga terlibat skandal korupsi 1MDB yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Oleh karena itu, insentif elektoral cenderung didapat kelompok oposisi manakala partai penguasa tidak becus menjalankan pemerintahan. “Rumus politik rasional selalu begitu.
Semakin baik kinerja pemerintah, oposisi semakin tidak laku. Sebaliknya, semakin pemerintah tidak becus dan korup, oposisi semakin mendapat angin surga untuk menumbangkannya,” kata Charles kepada Kompas.com, Jumat (11/5/2018).
Rumus tersebut, kata Charles, juga bisa dibawa ke Indonesia. Namun, dengan melihat kepuasaan rakyat yang semakin tinggi terhadap kinerja Presiden Jokowi, seperti ditunjukkan sejumlah hasil survei, maka kejadian di Malaysia sulit terjadi di Indonesia.
" Oposisi RI sulit seperti Malaysia karena kinerja Jokowi baik," kata Charles. Baca juga: Inilah Janji-janji Mahathir Mohamad yang Dinanti Pendukungnya
“Bayangkan, pembangunan infrastruktur masih berjalan saja tingkat kepuasaan rakyat sudah begitu tinggi, apalagi kalau rakyat sudah merasakan dampaknya nanti?” kata anggota Komisi I DPR Ini.
Oleh karena itu, kata Charles, pernyataan sejumlah politisi oposisi dalam negeri bahwa peristiwa politik di Malaysia akan ‘merembet’ ke Indonesia, jelas sulit terjadi selama kinerja pemerintahan Jokowi berjalan baik. “Politik itu tidak bekerja di ruang hampa.
Masak apa yang terjadi di negara tetangga disebut bisa merembet begitu saja, tanpa melihat faktor-faktor yang terjadi di belakangnya, seperti kinerja pemerintahan, efektivitas oposisi, dan sebagainya,” kata Charles.
Justru, kata Charles, oposisi terancam tidak laku manakala kinerja pemerintahan Jokowi-JK semakin memuaskan rakyat.
Apalagi jika kritik-kritik yang dilancarkan oposisi tidak substantif dan tidak rasional.
Salah satu kritik yang tidak rasional, ujar Charles, adalah politisasi isu SARA, seperti yang kerap diangkat UMNO dan PM Najib ketika berkampanye.
Charles yakin politisasi isu SARA juga tidak akan terjadi dan tidak akan berpengaruh dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Indonesia.
Sebab, publik Indonesia semakin cerdas, dan sudah paham efek destruktif politisasi isu SARA yang pernah terjadi,” ujarnya.
“Politisasi isu SARA terbukti tidak memiliki tempat dalam perpolitikan Malaysia dan terbukti tidak efektif mendulang suara, karena masyarakat Malaysia sudah cerdas,” ujarnya.
Lebih jauh Charles menambahkan, PDI Perjuangan bisa memenangkan Pemilu 2014 yang lalu juga karena mendapat kepercayaan rakyat setelah pemerintahan sebelumnya berjalan tidak sesuai harapan. Apalagi, ujar dia, sejumlah petinggi partai penguasa sebelumnya banyak yang terjerat korupsi.
“Jadi, kemenangan PDI Perjuangan di 2014 adalah buah dari kerja politik ideologis selama 10 tahun, bukan hasil menunggu tanda-tanda zaman atau hasil rembetan,” ujarnya.
Hasil akhir pemilu Malaysia, menunjukkan keunggulan koalisi Pakatan Harapan (PH) dalam perolehan kursi parlemen atau Dewan Rakyat.
Koalisi PH yang dipimpin Mahathir meraih 113 kursi dari total 222 kursi Dewan Rakyat yang diperebutkan. Di sisi lain Koalisi Barisan Nasional yang dipimpin sang petahana Najib Razak hanya meraih 79 kursi.
Salah satu oposisi yang memprediksi kemenangan d oposisi di Malaysia akan merembet ke Indonesia adalah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Ia memprediksi koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo juga akan tumbang dan dikalahkan oleh oposisi pada 2019.
"Kemenangan Mahatir peringatan keras bagi pemerintah di Indonesia agar berhati-hati membaca perasaan dan aspirasi masyarakat.
Kalau tidak, gejala tumbangnya pemerintahan sudah nampak di depan mata. Jadi waspadalah," kata Fahri saat dihubungi, Jumat (11/5/2018).
https://nasional.kompas.com/read/2018/05/11/14060231/pdi-p-oposisi-di-indonesia-sulit-seperti-malaysia-karena-kinerja-jokowi-baik
-----------------------------------
Benarkah Rakyat Puas dalam 4 tahun Pemerintahan Jokowi?
- Survei Tunjukkan Hidup Masyarakat Makin Sulit, Jokowi Jadikan Masukan
- Kenaikan Harga Semakin Mencekik Masyarakat
- Komersialisasi Kesehatan Penyebab Ongkos Berobat Mahal
- Biaya pendidikan semakin mahal, apa penyebabnya ?
- Mahalnya Biaya Pendidikan di Indonesia
- Harga Listrik dan BBM Semakin Mahal, Laba Menurun
- Jeritan Masyarakat atas Tarif Listrik yang Kian Mencekik..
- Sudah 3 Tahun (2015, 2016,2017) Gaji PNS Tidak Naik, Kenapa?
- Sri Mulyani Pastikan Gaji PNS Tidak Naik Tahun Ini (2018)
- 2019 Diusulkan Naik, Berapa Besaran Gaji PNS Sekarang?
- Cerita Kepala Bappenas Sulitnya Atasi Jurang si Kaya dan si Miskin
- Gap Miskin Kaya Paling Cepat Tumbuh di Indonesia
- Ekonomi Indonesia Berkembang,Tapi Kesenjangan Makin Besar
- Atasi defisit & cicilan utang 2018, pajak akan semakin mencekik rakyat sampe lemes.
- Mahasiswa Akan Dikenai Pajak? Hancur Negeri Ini!
- Era Jokowi Utang Meningkat, Rakyat Dicekik dengan Pajak
- Kekayaan Alam Dikuasai Asing, Indonesia Terjajah dan Terlilit Hutang
- NASIONALISASI ASET NEGARA INDONESIA YANG DIKUASAI ASING
- Faisal Basri: Kekayaan Indonesia Dikuasai Kroni Penguasa
- 1% Orang Indonesia Kuasai 55% Kekayaan Negara
- Di Indonesia, Kekayaan 4 Orang Terkaya Setara Kekayaan 100 Juta Penduduk Termiskin
0
2K
28
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672KThread•41.8KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya