Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengaku sejak awal tidak ada perubahan mengenai pembatasan kartu prabayar yang harus diregistrasi.

Tanggapan Rudiantara ini mengenai keputusan Kementerian Kominfo terbaru, dimana dalam siaran pers yang dirilis mereka memutuskan bahwa registrasi kartu prabayar ini tidak memiliki batasan. Artinya, pelanggan bisa mempunyai nomor seluler dalam jumlah banyak.

"Dari awal kan begitu. Siaran persnya dari siapa, Pak Ramli? Ya sudah, ikutin Pak Ramli karena (dia) sebagai ketua BRTI juga," ungkap Rudiantara ditemui di acara Gerakan Menuju 100 Smart City di Redtop Hotel, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

"Kominfo tidak akan masuk kepada kebijakan bagaimana manajemen kanal distribusi. Itu harus menjadi bagian yang bisa dikompetisikan oleh operator. Yang menikmati untungnya siapa? Masyarakat," kata dia.

Mengenai tidak ada pembatasan jumlah kartu yang diregistrasi ini, Rudiantara menyampaikan bahwa itu sudah menjadi bagian dari ranah operator sebagai cara untuk berkompetisi. Namun, Rudiantara juga mengingatkan soal siapa yang bertanggungjawab mengenai kebijakan tersebut.

"Yang penting dalam konteks registrasi ini harus ada yang tanggungjawab. Siapa yang tanggung jawab? kalau operator yang tanggung jawab, operator mau mendelegasikan ke gerai, outlet, retail, rumahan, dan lainnya itu silahkan operator," ucapnya.

Sementara bila ada yang melakukan registrasi massal, pria yang kerap disapa Chief RA ini mengatakan biasanya operator akan memberikan sebuah formulir kepada pelanggan tersebut. Formulir ini untuk memberikan pernyataan, untuk tujuan apa menggunakan banyak kartu seluler.

"Ini dipakai apa, kan nanya operator tuh, biasanya ada form untuk dipakai apa. Kalau dipakai bisnis, saya sebagai operator tentu senang karena itu corporate customer. Itu kebijakan operator, yang penting tanggungjawab ada di siapa, kalau di operator, ya terserah operator, itu kompetisi," tuturnya.

"Nanti lama-lama jadi CEO operator itu Kominfo atau BRTI, ya jangan lah," kelakar dia.

sumber