- Beranda
- Berita dan Politik
Yusril: Pak Jokowi Harus Jadi Cawapres, Saya Calon Presiden
...
TS
annisaputrie
Yusril: Pak Jokowi Harus Jadi Cawapres, Saya Calon Presiden
Yusril:
Pak Jokowi Harus Jadi Cawapres, Saya Calon Presiden
Senin, 07 Mei 2018 – 02:55 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dari Jumat (4/5) hingga Minggu (6/5). Mukernas tersebut memutuskan agar Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2019 mendatang.
Menanggapi itu, Yusril mengaku akan menjalankan amanah dari partainya. “Keputusan partai sudah didapat, ini harus dijalankan sebaik-baiknya dan menjadi amanah,” kata Yusril di Kantor DPP PBB.
Ketika Yusril ditanya apakah siap bersanding dengan Joko Widodo, mantan menteri hukum dan HAM ini juga mengaku siap.
Namun, menurut Yusril, Jokowi harus menjadi calon wakil presiden bila bersanding dalam pemilu mendatang. "Pak Jokowi harus jadi wakil presiden, saya yang calon presidennya,” kata Yusril.
Mukernas PBB ini menghasilkan tiga rekomendasi untuk dilaksanakan oleh partai dan kadernya. Pertama adalah mendorong Yusril untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2019. Kemudian yang kedua, mendorong Yusril untuk maju cawapres.
Selanjutnya, ketiga adalah merekomendasikan pemberhentian kriminalisasi terhadap ulama.
Ketika ditanya siapa calon yang tepat bersanding dengannya, Yusril menyebut banyak pilihan untuk memutus calon presiden yang selama ini muncul. Di mana Yusril juga siap bila disandingkan dengan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. “Kalau dicalonkan untuk menjadi calon wakil dari Pak Gatot, boleh juga,” kata dia.
https://www.jpnn.com/news/yusril-pak...calon-presiden
-------------------------
Foto mirip Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri berbincang bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri
source pic: https://www.viva.co.id/berita/nasional/772883-foto-mirip-menteri-hanif-duduk-di-depan-megawati-jadi-viral
Boleh saja Yusril punya keinginan kayak begitu asal izin dulu sama bunda Megawati. Harus mau cium tangan beliau kalau ketemu seperti Pak Jokowi itu. Harus mau jadi petugas partai dan mau diebut dengan sebutan itu bila terpilih jadi presiden kelak. Dan juga, kalo ketemu bunda Megawati harus jalan 'ndodok', atau duduk bersimpuh kayak pak foto mirip pak Menteri Tenaga Kerja RI, Hanif Dhakiri diatas itu.
Pak Jokowi Harus Jadi Cawapres, Saya Calon Presiden
Senin, 07 Mei 2018 – 02:55 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dari Jumat (4/5) hingga Minggu (6/5). Mukernas tersebut memutuskan agar Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2019 mendatang.
Menanggapi itu, Yusril mengaku akan menjalankan amanah dari partainya. “Keputusan partai sudah didapat, ini harus dijalankan sebaik-baiknya dan menjadi amanah,” kata Yusril di Kantor DPP PBB.
Ketika Yusril ditanya apakah siap bersanding dengan Joko Widodo, mantan menteri hukum dan HAM ini juga mengaku siap.
Namun, menurut Yusril, Jokowi harus menjadi calon wakil presiden bila bersanding dalam pemilu mendatang. "Pak Jokowi harus jadi wakil presiden, saya yang calon presidennya,” kata Yusril.
Mukernas PBB ini menghasilkan tiga rekomendasi untuk dilaksanakan oleh partai dan kadernya. Pertama adalah mendorong Yusril untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2019. Kemudian yang kedua, mendorong Yusril untuk maju cawapres.
Selanjutnya, ketiga adalah merekomendasikan pemberhentian kriminalisasi terhadap ulama.
Ketika ditanya siapa calon yang tepat bersanding dengannya, Yusril menyebut banyak pilihan untuk memutus calon presiden yang selama ini muncul. Di mana Yusril juga siap bila disandingkan dengan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. “Kalau dicalonkan untuk menjadi calon wakil dari Pak Gatot, boleh juga,” kata dia.
https://www.jpnn.com/news/yusril-pak...calon-presiden
Quote:
PDIP: Penunjukan Jokowi Hak Prerogatif Megawati
Jumat 23 Februari 2018 20:26 WIB
source pic; okezone.com
REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Pareira menegaskan penunjukan Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024 sepenuhnya hak prerogatif Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Hal itu setelah mendengarkan pendapat kader di daerah.
"Disampaikan tidak secara tiba-tiba. Ketua Umum PDI Perjuangan punya hak prerogatif untuk menyampaikan hal itu," kata Andreas di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Denpasar, Bali, Jumat(23/2).
Dia mengatakan salah satu agenda Rakernas adalah mendengarkan laporan dan pendapat dari daerah menyangkut capres yang akan diusung PDI Perjuangan pada Pemilu Presiden 2019. Andreas menjelaskan setelah Megawati menyampaikan dalam Rakernas bahwa PDI Perjuangan mengusung Jokowi dalam Pilpres 2019, Jokowi langsung menyatakan terima kasih. Karena dukungan itu langsung disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan.
"Setelah itu Pak Jokowi menyampaikan, merasa terhormat karena partai ideologis seperti PDI Perjuangan mengawal perjuangan rakyat dan memberikan kehormatan kepadanya untuk menjadi capres kembali," ujarnya.
Sementara itu terkait calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi, Andreas menilai akan melihat perkembangan berbagai aspek seperti elektoral dan kecocokan visi misi dengan Jokowi. Dia mengatakan partainya masih mempertimbangkan apakah cawapres tersebut dari sisi elektoral dapat mendongkrak suara calon presiden atau tidak. "Ataukah aspek lain seperti bagaimana ke depan kecocokan dengan Presiden dan aspek profesionalitas," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya memutuskan mengusung kembali Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu 2019. "PDI Perjuangan melalui Ibu Megawati Soekarnoputri sudah merespons harapan. Jadi, ini sebenarnya semacam pengukuhan kembali, mengingat pada tanggal 14 Maret 2014, Ketua Umum sudah menetapkan Pak Jokowi saat itu sebagai calon presiden," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai acara Pembukaan Rakernas III PDI Perjuangan yang berlangsung tertutup itu di Sanur, Denpasar, Jumat.
Menurut Hasto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri langsung menyampaikan keputusan politik mengusung kembali Joko Widodo dalam pembukaan rakernas.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/02/23/p4luoj384-pdip-penunjukan-jokowi-hak-prerogatif-megawati
Cawapres Pendamping Jokowi Berada di Tangan Megawati
Ahad 25 Februari 2018 05:53 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi capres Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019. Namun, Puan mengaku tidak bisa memberitahukan kepada awak media tentang hal itu.
''Kami lihat bagaimana nanti pada waktunya, tentu saja itu merupakan prerogatif ibu ketua umum memutuskan siapa (cawapres Jokowi)," kata Puan di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Denpasar, Bali, Sabtu (24/2).
Cawapres Jokowi akan diumumkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, sebagai pemilik hak prerogatif untuk memutuskannya. Penetapan Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024 sebelumnya juga melalui hak prerogatif Megawati selaku Ketua Umum PDIP. Hal itu setelah mendengarkan pendapat kader-kader di daerah.
Puan mengatakan kriteria dan nama dari cawapres Jokowi hanya tinggal didalami dan dimatangkan. Partai masih akan melihat dahulu apakah nama cawapres yang akan diusung dan didukung PDIP itu bisa menguatkan perolehan suara Jokowi pada Pilpres 2019.
''Kami melihat dulu bagaimana bisa menguatkan capres, apakah nantinya bisa manambah suara dan lain-lain," ujar Puan.
Ketua DPP PDIP, Andreas Pareira, sebelumnya mengatakan partai akan melihat perkembangan berbagai aspek seperti elektoral dan kecocokan visi misi dengan Jokowi. Partainya masih mempertimbangkan apakah cawapres tersebut dari sisi elektoral dapat mendongkrak suara calon presiden atau tidak.
"Ataukah aspek lain seperti bagaimana ke depan kecocokan dengan Presiden dan aspek profesionalitas," katanya.
Sementara Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan kriteria calon wakil presiden yang akan menjadi pendamping Joko Widodo pada Pemilu 2019 haruslah sosok yang bisa memperkuat dan terus-menerus membumikan Pancasila.
"Kepemimpinan Bu Mega selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Sehingga ketika Ibu Mega menyampaikan keputusan itu (mengusung Jokowi jadi capres-red) tentu saja melalui proses kontemplasi untuk menentukan pemimpin yang terbaik. Yang selalu dicari oleh PDI Perjuangan adalah pemimpin untuk rakyat," kata Hasto usai acara Pembukaan Rakernas III PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Jumat.
Oleh karena itu, lanjut Hasto, PDIP nantinya tidak terjebak pada aspek kedaerahan tertentu untuk menentukan calon wakil presiden bagi pasangan Jokowi. Tetapi sosok yang mampu bekerja sama dan saling melengkapi kepemimpinan Pak Jokowi, yang akan memperkuat dan terus-menerus membumikan Pancasila.
PDIP, ucap dia, juga akan membangun dialog dengan parpol lain yang memiliki kesadaran sama untuk mengusung kepemimpinan yang selalu turun ke bawah dan selalu berada di tengah rakyat. Itu seperti halnya kepemimpinan Jokowi selama ini.
"Selama ini kami punya tradisi berdialog yang baik dan ini akan terus kami lakukan," ujarnya. Selain itu, dalam menentukan bakal cawapres, Hasto mengatakan partainya akan melihat dinamika politik dan konfigurasi politik nasional.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/02/24/p4nwf1257-cawapres-pendamping-jokowi-berada-di-tangan-megawati
Megawati Tegaskan Status Presiden Jokowi Tetap Petugas Partai
Selasa, 21/07/2015 18:47 WIB
Ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri didampingi Puan Maharani sebelum meresmikan kantor baru PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin, 1 Juni 2015. (CNN Indonsia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan setiap kader partai yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif menyandang status petugas partai. Tak terkecuali Presiden Joko Widodo.
Menurut Megawati, setiap kader partai yang dipercaya mendapat penugasan untuk duduk mengisi jabatan penyelenggara diputuskan melalui putusan mahkamah partai. Dengan kata lain, mereka yang duduk di kursi pemerintahan maupun parlemen berdiri membawa bendera partai, bukan individu.
"(Wali Kota Surabaya) Risma pun petugas partai. Jadi siapapun yang masuk PDIP akan disebut itu. Mestinya bangga bawa nama partai," ujar Mega dalam sambutan pembukaan sekolah calon kepala daerah PDIP, di Depok, Jawa Barat, Selasa (21/7).
Megawati masih ingat betul ketika dia menaruh kepercayaan kepada Jokowi untuk dicalonkan maju sebagai calon orang nomor satu di Indonesia. Saat itu Megawati berbicara empat mata dengan Jokowi yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.
"Kamu sekarang gubernur DKI. Karena saya lihat kamu akan mampu lebih menjadi pemimpin nasional maka sebagau ketua umum partai saya memberikan mandat kamu sebagai petugas partai untuk menjadi calon bla bla bla," ujar Mega saat mengenang kembali keputusannya memilih Jokowi.
Menurut Mega, saat ini PDIP memiliki banyak anggota partai, tapi mereka belum tentu mengemban tugas sebagai petugas partai. Petugas partai PDIP adalah kader partai yang duduk di kursi eksekutif, legislatif dan struktur kepengurusan partai.
Kader partai yang punya jabatan disebut petugas partai lantaran segala sesuatunya harus sesuai dengan perintah partai. Perintah partai yang dimaksud Mega berkaitan dengan ideologi yang diusung partai.
"Ideologi kami apa? Ideologi PDIP adalah Pancasila. Jabarannya ada pada Tri Sakti," kata Mega.
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...petugas-partai
Jumat 23 Februari 2018 20:26 WIB
source pic; okezone.com
REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Pareira menegaskan penunjukan Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024 sepenuhnya hak prerogatif Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Hal itu setelah mendengarkan pendapat kader di daerah.
"Disampaikan tidak secara tiba-tiba. Ketua Umum PDI Perjuangan punya hak prerogatif untuk menyampaikan hal itu," kata Andreas di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Denpasar, Bali, Jumat(23/2).
Dia mengatakan salah satu agenda Rakernas adalah mendengarkan laporan dan pendapat dari daerah menyangkut capres yang akan diusung PDI Perjuangan pada Pemilu Presiden 2019. Andreas menjelaskan setelah Megawati menyampaikan dalam Rakernas bahwa PDI Perjuangan mengusung Jokowi dalam Pilpres 2019, Jokowi langsung menyatakan terima kasih. Karena dukungan itu langsung disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan.
"Setelah itu Pak Jokowi menyampaikan, merasa terhormat karena partai ideologis seperti PDI Perjuangan mengawal perjuangan rakyat dan memberikan kehormatan kepadanya untuk menjadi capres kembali," ujarnya.
Sementara itu terkait calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi, Andreas menilai akan melihat perkembangan berbagai aspek seperti elektoral dan kecocokan visi misi dengan Jokowi. Dia mengatakan partainya masih mempertimbangkan apakah cawapres tersebut dari sisi elektoral dapat mendongkrak suara calon presiden atau tidak. "Ataukah aspek lain seperti bagaimana ke depan kecocokan dengan Presiden dan aspek profesionalitas," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya memutuskan mengusung kembali Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu 2019. "PDI Perjuangan melalui Ibu Megawati Soekarnoputri sudah merespons harapan. Jadi, ini sebenarnya semacam pengukuhan kembali, mengingat pada tanggal 14 Maret 2014, Ketua Umum sudah menetapkan Pak Jokowi saat itu sebagai calon presiden," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai acara Pembukaan Rakernas III PDI Perjuangan yang berlangsung tertutup itu di Sanur, Denpasar, Jumat.
Menurut Hasto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri langsung menyampaikan keputusan politik mengusung kembali Joko Widodo dalam pembukaan rakernas.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/02/23/p4luoj384-pdip-penunjukan-jokowi-hak-prerogatif-megawati
Cawapres Pendamping Jokowi Berada di Tangan Megawati
Ahad 25 Februari 2018 05:53 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi capres Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019. Namun, Puan mengaku tidak bisa memberitahukan kepada awak media tentang hal itu.
''Kami lihat bagaimana nanti pada waktunya, tentu saja itu merupakan prerogatif ibu ketua umum memutuskan siapa (cawapres Jokowi)," kata Puan di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Denpasar, Bali, Sabtu (24/2).
Cawapres Jokowi akan diumumkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, sebagai pemilik hak prerogatif untuk memutuskannya. Penetapan Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024 sebelumnya juga melalui hak prerogatif Megawati selaku Ketua Umum PDIP. Hal itu setelah mendengarkan pendapat kader-kader di daerah.
Puan mengatakan kriteria dan nama dari cawapres Jokowi hanya tinggal didalami dan dimatangkan. Partai masih akan melihat dahulu apakah nama cawapres yang akan diusung dan didukung PDIP itu bisa menguatkan perolehan suara Jokowi pada Pilpres 2019.
''Kami melihat dulu bagaimana bisa menguatkan capres, apakah nantinya bisa manambah suara dan lain-lain," ujar Puan.
Ketua DPP PDIP, Andreas Pareira, sebelumnya mengatakan partai akan melihat perkembangan berbagai aspek seperti elektoral dan kecocokan visi misi dengan Jokowi. Partainya masih mempertimbangkan apakah cawapres tersebut dari sisi elektoral dapat mendongkrak suara calon presiden atau tidak.
"Ataukah aspek lain seperti bagaimana ke depan kecocokan dengan Presiden dan aspek profesionalitas," katanya.
Sementara Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan kriteria calon wakil presiden yang akan menjadi pendamping Joko Widodo pada Pemilu 2019 haruslah sosok yang bisa memperkuat dan terus-menerus membumikan Pancasila.
"Kepemimpinan Bu Mega selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Sehingga ketika Ibu Mega menyampaikan keputusan itu (mengusung Jokowi jadi capres-red) tentu saja melalui proses kontemplasi untuk menentukan pemimpin yang terbaik. Yang selalu dicari oleh PDI Perjuangan adalah pemimpin untuk rakyat," kata Hasto usai acara Pembukaan Rakernas III PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Jumat.
Oleh karena itu, lanjut Hasto, PDIP nantinya tidak terjebak pada aspek kedaerahan tertentu untuk menentukan calon wakil presiden bagi pasangan Jokowi. Tetapi sosok yang mampu bekerja sama dan saling melengkapi kepemimpinan Pak Jokowi, yang akan memperkuat dan terus-menerus membumikan Pancasila.
PDIP, ucap dia, juga akan membangun dialog dengan parpol lain yang memiliki kesadaran sama untuk mengusung kepemimpinan yang selalu turun ke bawah dan selalu berada di tengah rakyat. Itu seperti halnya kepemimpinan Jokowi selama ini.
"Selama ini kami punya tradisi berdialog yang baik dan ini akan terus kami lakukan," ujarnya. Selain itu, dalam menentukan bakal cawapres, Hasto mengatakan partainya akan melihat dinamika politik dan konfigurasi politik nasional.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/02/24/p4nwf1257-cawapres-pendamping-jokowi-berada-di-tangan-megawati
Megawati Tegaskan Status Presiden Jokowi Tetap Petugas Partai
Selasa, 21/07/2015 18:47 WIB
Ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri didampingi Puan Maharani sebelum meresmikan kantor baru PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin, 1 Juni 2015. (CNN Indonsia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan setiap kader partai yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif menyandang status petugas partai. Tak terkecuali Presiden Joko Widodo.
Menurut Megawati, setiap kader partai yang dipercaya mendapat penugasan untuk duduk mengisi jabatan penyelenggara diputuskan melalui putusan mahkamah partai. Dengan kata lain, mereka yang duduk di kursi pemerintahan maupun parlemen berdiri membawa bendera partai, bukan individu.
"(Wali Kota Surabaya) Risma pun petugas partai. Jadi siapapun yang masuk PDIP akan disebut itu. Mestinya bangga bawa nama partai," ujar Mega dalam sambutan pembukaan sekolah calon kepala daerah PDIP, di Depok, Jawa Barat, Selasa (21/7).
Megawati masih ingat betul ketika dia menaruh kepercayaan kepada Jokowi untuk dicalonkan maju sebagai calon orang nomor satu di Indonesia. Saat itu Megawati berbicara empat mata dengan Jokowi yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.
"Kamu sekarang gubernur DKI. Karena saya lihat kamu akan mampu lebih menjadi pemimpin nasional maka sebagau ketua umum partai saya memberikan mandat kamu sebagai petugas partai untuk menjadi calon bla bla bla," ujar Mega saat mengenang kembali keputusannya memilih Jokowi.
Menurut Mega, saat ini PDIP memiliki banyak anggota partai, tapi mereka belum tentu mengemban tugas sebagai petugas partai. Petugas partai PDIP adalah kader partai yang duduk di kursi eksekutif, legislatif dan struktur kepengurusan partai.
Kader partai yang punya jabatan disebut petugas partai lantaran segala sesuatunya harus sesuai dengan perintah partai. Perintah partai yang dimaksud Mega berkaitan dengan ideologi yang diusung partai.
"Ideologi kami apa? Ideologi PDIP adalah Pancasila. Jabarannya ada pada Tri Sakti," kata Mega.
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...petugas-partai
-------------------------
Foto mirip Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri berbincang bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri
source pic: https://www.viva.co.id/berita/nasional/772883-foto-mirip-menteri-hanif-duduk-di-depan-megawati-jadi-viral
Boleh saja Yusril punya keinginan kayak begitu asal izin dulu sama bunda Megawati. Harus mau cium tangan beliau kalau ketemu seperti Pak Jokowi itu. Harus mau jadi petugas partai dan mau diebut dengan sebutan itu bila terpilih jadi presiden kelak. Dan juga, kalo ketemu bunda Megawati harus jalan 'ndodok', atau duduk bersimpuh kayak pak foto mirip pak Menteri Tenaga Kerja RI, Hanif Dhakiri diatas itu.
tien212700 memberi reputasi
1
8K
102
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.6KThread•41.3KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru