MEDAN - Soal langkah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpauw yang bertemu langsung dengan sejumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) korban aksi sweeping dan pemerasan oknum polisi mendapat apresiasi.

Namun, upaya ini diharapkan tidak hanya berhenti dengan pertemuan saja, akan tetapi harus ada jaminan keamanan dan kenyamanan berusaha ke depannya.

“Apa yang dilakukan Kapolda ini sudah bagus. Namun ini belum menyelesaikan masalah. Kalau pertemuan begitu aja kan belum ada solusi. Sekarang yang harus diperhatikan keadaan dan kenyataan di lapangan. Karena ada beberapa pelaku UMKM yang sudah ketakutan dan tidak mau lagi berdagang,” Kata Acung, pelaku UMKM.

Dia menjelaskan, langkah Kapolda yang langsung bertemu dengan pelaku UMKM belumlah mampu menyelesaikan masalah. Termasuk upaya penindakan terhadap oknum Polri yang melanggar etika.

“Penindakan di internal Polri itu tidak ada urusan di kita. Intinya, kita yang jadi korban oknum polisi ini menginginkan adanya jaminan keamanan, kenyaman, dan uang yang diambil juga dikembalikan,” jelas Acung.

Acung mengaku harus mengeluarkan uang puluhan juta pada 2014 kepada oknum polisi yang menganggu usaha minuman miliknya. Bahkan kedatangan oknum tersebut terjadi berulang ulang, hingga akhirnya di tahun 2015 dia memutuskan menutup usahanya, dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi 21 orang karyawannya. Bahkan sampai saat ini, 8 orang di antara karyawannya tersebut masih berstatus pengangguran.

“Pertemuan itu tidak cukup, kita harapkan adanya jaminan keamanan berusaha dan uang kita dikembalikan,” paparnya.

Karena, sambungnya, uang yang disetorkan kepada oknum polisi tersebut dipinjam dari bank yang diperuntukkan untuk modal usaha.Dengan pemerasan yang dilakukan oknum polisi, membuat dirinya pusing. Karena usaha tersendat-sendat, di sisi lain tagihan yang datang juga tidak tertutupi. “Kalau dengan cara seperti ini, berapa pun modal yang dimiliki akan tetap bangkrut,” ujarnya.

Acung menuturkan pengalaman pahit sebelum menutup usahanya. Dia didatangi oknum polisi dari (menyebut nama lembaga). Bahkan sebelumnya Acung mengaku didatangi oknum polisi dari (menyebut nama lembaga) yang meminta sejumlah uang setelah mengancam jika usaha akan bermasalah jika tidak memenuhi permintaan tersebut.

“Saya berpikir karena usaha saya tinggalkan sama istri, nanti kalau ada apa-apa kan repot. Saya terpaksa, menyerahkan sejumlah uang, katanya setelah itu tidak akan diganggu lagi. Namun setelah itu, datang lagi. Bahkan ada 4 karyawan dibawa ke (menyebut nama lembaga),”ujarnya.

Dia mengaku pasca pertemuan dengan Kapoldasu belum juga mendapatkan rasa keamanan dan kenyamanan dalam berusaha.

“Sekarang ini belum adanya kenyamanan berusaha yang kita rasakan. Karena belum ada jaminannya. Kalau ini cuman berhentinya dua tiga bulan atau satu dua tahun, sama saja. Kalau apa yang kita paparkan dengan Kapolda itu hanya konsekwensinya dengan dipindah, besok-besok ini bisa jadi boomerang bagi kita. Kenapa? karena akibat kita, orang itu dipindahkan. Karena bisa saja 5 tahun lagi orang itu kembali dengan pangkat yang lebih tinggi, terus menduduki jabatan penting, kan lebih kacau lagi,” ujarnya khawatir

Hal senada diungkapkan pelaku UKMK lainnya, Juklim. ia berharap adanya jaminan keamanan berusaha pasca pertemuan dengan Kapoldasu, Irjen Pol Paulus Waterpauw bersama Direktur Objek Vital Poldasu, Kombes Pol Hery Subiansauri, Karo Ops Poldasu, Kombes Pol Makmur Ginting, Dirlantas Poldasu, Kombes Pol Agus Susanto, Kombes Pol Djadjuli, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol, Dadang Hartanto, Wakapolretabes Medan, AKBP Tatan Dirsan Atmaja.

“Dengan pertemuan kemarin itu, kita sedikit lebih nyaman, kita merasa mulai terayomi dan terlindungi. Karena pak Kapolda menunjukkan keseriusannya, dan keresahan kita ditanggapi. Kita berharapnya, ini tidak hanya sampai di sini. Kalau sampai di sini, percuma,” ujarnya.

Dari pertemuan itu, pihaknya mengharapkan Kapolda juga bisa memfasilitasi kepada UMKM dalam pengurusan izin tanpa adanya gangguan dari oknum. Karena sebenarnya, pengusaha itu, tidak ada yang tidak mau mengurus izin, hanya selalu dipersulit.

“Kita berharap janganlah ada lagi ganggung-ganggung dari oknum yang nakal, karena kita kan mau cari makan,” imbuhnya.***

https://www.gosumut.com/berita/baca/...ikembalikan/2/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Balikin dong uang palak nya, uang itu pinjaman modal usaha dari bank, wahai POLTAK (POLISI KITAK)

Bani TAK TAK laeeeeee, disuruh jadi penjaga gudang, maka dia yang rampok gudang nya, disuruh jadi polisi, maka dia juga yang jadi beking preman dan malak nya

Dari berbagai twit warga medan kota saja, sudah kelihatan jelas polsek medan kota memang beking preman, preman bisa malak restoran2 di jalan pegadaian selama bertahun tahun hingga restoran2 itu tutup bangkrut semua, dan sesudah tutup, masih bisa malak parkir di sekitar jalan sana, jalan palangkaraya, jalan pemuda, jalan pemuda baru, jalan katamso

Malam sya'ban saja ada pengemudi yang musti berantem karena dipalak di jalan pemuda baru

Horas lae, hidup preman bani sumut, pengkhianat negara tersukses dan tersakti di bumi nusantaraaaaaa

Hidup polsek medan kota, polsek medan percut dan polsek medan belawan,sebagai aparat paling SETIA kepada para pengkhianat negara Indonesiaaa

Walau gaji dibayar dari pajak WNI, polsek medan kota lebih setia kepada preman yg tidak bayar pajak

Pemuda Indonesia, segera tendang pemuda sumut aka pemuda pengkhianat dari propinsi masing2, NKRI harga mati!!

Ormas2 buatan marga sumut adalah makar dan pencipta nya musti musnah dari bumi Indonesia yang berdaulat

Petisi Sumut Pengkhianat Bangsa Indonesia

#SABERPUNGLISUMUTHOAX