Moratorium hutan milik pemerintah gagal menghalangi perusahaan sawit untuk tetap membuka lahan di atas hutan tropis di Boven Digoel, Papua. Temuan tersebut terekam dalam citra satelit yang dipublikasikan Greenpeace.


Ilustrasi perkebunan sawit

Moratorium alih fungsi hutan untuk perkebunan dan pertambangan sedianya menjadi senjata pemerintah mengkampanyekan minyak sawit berkelanjutan. Hal senada juga diklaim lembaga lobi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang mengatakan ekspansi lahan sawit hanya dilakukan di kawasan yang sudah gundul alias hutan sekunder.

Namun klaim tersebut tidak berbanding lurus dengan temuan organisasi lingkungan Greenpeace yang memantau ekspansi sawit di Papua. Ketika raksasa sawit seperti Sinarmas, Musim Mas dan Wilmar telah menandatangani komitmen moratorium hutan, banyak perusahaan menengah yang mencari celah buat membuka lahan baru.



Salah satunya adalah PT Megakarya Jaya Raya yang membuka lahan sawit seluas 40 kilometer persegi di Kabupaten Boven Digoel. Menurut citra satelit yang dimiliki Greenpeace, konsesi lahan punya perusahaan asal Malaysia itu seutuhnya berdiri di atas hutan primer alias hutan alami.

Secara keseluruhan terdapat empat perusahaan lain yang mendapat konsesi sawit di kawasan hijau di tepi sungai Digul tersebut, yakni PT Kartika Cipta Pratama, PT Graha Kencana Mulia dan PT Energy Samudera Kencana.

Kehadiran perusahaan sawit di Boven Digoel sebenarnya telah memicu kisruh dengan penduduk lokal sejak 2016. Warga mengklaim perusahaan membabat hutan adat dan memberi uang ganti rugi yang tidak sepadan. Saat itu tidak sedikit penduduk yang tadinya bertani karet kehilangan sebagian pemasukan setelah bergabung menjadi buruh sawit, menurut laporan harian Suarapapua.

Temuan Greenpeace tak pelak membayangi upaya Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang pekan lalu berkeliling Eropa buat melobi negara UE agar menolak rencana Parlemen Eropa melarang penggunaan sawit sebagai bahan campuran biodiesel. selama lawatan singkatnya, Luhut berdalih Indonesia telah menerapkan moratorium buat melindungi hutan primer.

Ia mengklaim Indonesia sudah memenuhi ketentuan lingkungan yang diajukan Eropa dan membujuk agar menghargai sertifikasi sawit ramah lingkungan yang saat ini sedang digalakkan di Indonesia. "Padahal kita telah mentaati semua aturan Uni Eropa. Jadi musti gimana lagi?" ujarnya.

Tak heran klaim tersebut dikecam aktivis lingkungan Jerman, Matthias Rittergrott, dari organisasi Rettet den Regenwald. Dalam wawancara dengan DW ia mengatakan Luhut "tidak mengerti" kekhawatiran terhadap ancaman kerusakan lingkungan. "Kami memiliki kesan Luhut tidak tahu sama sekali tentang realita kerusakan alam di lapangan," tuturnya.

"Buat kami ini bukan tentang aturan lingkungan, tetapi pertanyaan besar tentang kelangsungan kehidupan di atas planet Bumi."

Berikut beberapa dokumentasi greenpeace




Berikut foto aerial lokasi sesuai dengan peta lokasi diatas

















sumber :

DW

Dokumentasi Greenpeace