Menurut Ujang, pesta demokrasi yakni Pilpres dinilai masih cukup lama, satu tahun lagi. Sehingga tidak etis meminta jatah menteri dalam dukungan ke Prabowo Subianto yang identik dengan sebutan 08.

"Buruh memang menjadi kekuatan politik di mana pun. Tidak hanya di Indonesia. Tapi, kalau melakukan permintaan sekarang kurang tepat, dan terlalu vulgar. Kalau hanya mendukung ya sah-sah saja," ujar Ujang saat dihubungi, Selasa (1/5).

Lebih lanjut, Ujang juga menturkan, jika dibandingkan pemilu sebelumnya, Partai Nasdem juga memiliki permintaan untuk posisi tertentu. Namun, Nasdem tidak memperlihatkannya di muka umum. 

"Meskipun ada kepentingan tapi seakan tanpa syarat dukungannya. Main cantiklah," kata Ujang.

Menurut Ujang, jabatan menteri tidak hanya didapatkan dari perjanjian politik antara KSPI dengan presiden terpilih nantinya. Karena untuk menjadi pembantu presiden membutuhkan kemampuan yang mumpuni dari si pemangku jabatan.

"Ya belum tentu kapabel dalam menempati jabatan itu. Takaran ketua buruh dan jabatan kan berbeda. Nanti semua bisa klaim. Punya keinginan boleh tapi liat konteks demokrasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, memang sudah lazimya adanya kontrak politik itu‎, dan buruh perlu dilibatkan dalam pemerintahan. Misalnya diberikan jabatan menteri tenaga kerja (menaker).

"Jadi jika rakyat memilih (Prabowo) menjadi pr‎esiden, maka menteri tenaga kerja berasa dari serikat buruh," ujar Said usai deklarasi dukungan ke Prabowo Subianto sebagai capres di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/4).

Menurut Said, ini bukan persoalan etis atau tidak. Karena memang di luar negeri saja, apabila ada kontrak politik dengan buruh. Maka orang yang menjadi bagian dari buruh diberikan jabatan menteri. "Jadi itu lazim di Amerika dan Jerman," katanya.

Said menambahkan, Prabowo Subianto juga tidak mempermasalahkan menteri tenaga kerja nanti dari buruh. Bahkan dia mempertimbangkan pegurus PGRI dan juga menteri pendidikan berasal dari buruh.