Jakarta: Hampir separuh masyarakat Indonesia sangat khawatir dengan adanya pengungsi. Hal ini disampaikan Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Achsanul Habib dalam Seminar Penanggulangan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia, di Cikini, Jakarta Pusat.

(Baca: Penanganan Pengungsi tak Bisa Hanya Dibebankan ke Pemerintah).

Habib, begitu dia biasa disapa, mengatakan ada beberapa isu yang menjadi dasar ketakutan masyarakat Indonesia atas pengungsi, salah satunya terorisme. Terlebih lagi, para pengungsi yang ada di Indonesia berasal dari negara-negara konflik.

"Pengungsi terbanyak berada di Indonesia saat ini, berasal dari Suriah, Irak, Afghanistan, Somalia, Myanmar dan Sri Lanka," ucapnya, Kamis 26 April 2018.

Banyaknya pengungsi yang masuk bisa mengubah kebijakan publik di negara yang mereka singgahi atau mereka tuju.

Indonesia sebenarnya hanya negara singgah, namun karena kebijakan beberapa negara tujuan terhadap pengungsi berubah, maka Indonesia terpaksa menampung para pengungsi tersebut. Hal ini menjadi dilema di tengah masyarakat.

Karenanya, kata Habib, Pemerintah Indonesia sedang mengupayakan, baik lewat diplomasi, maupun kesiapan di domestik, untuk meminimalisir datangnya pengungsi ke Indonesia. Salah satu caranya berbicara dengan badan pengungsi internasional seperti Badan PBB urusan Pengungsi (UNHCR), Badan Pengungsi Interasional (IOM) dan lainnya.

Indonesia merupakan negara singgah para pengungsi. Namun, beberapa tahun ke belakang, Indonesia 'terpaksa' menjadi negara tujuan karena negara-negara anggota Konvensi Wina menolak atau mengubah kebijakan mereka mengenai pengungsi.

Hal ini menyebabkan dilema bagi Indonesia. Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Achsanul Habib mengatakan dua dilema yang dihadapi Indonesia, teerkait kebijakan dan pendanaan.

"Kita concern terhadap nasib para pengungsi di detensi imigrasi yang putus asa, namun kita juga memiliki dua dilema sebagai negara transit, baik terkait kebijakan maupun dana yang tidak dimiliki pemerintah daerah setempat," kata Habib, dalam forum Masalah Penanganan Pengungsi dan Para Pencari Suaka di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis 26 April 2018.

Menurut dia, setiap pemerintah daerah harus memiliki budget khusus mengenai hal tersebut. Selain itu, salah satu dilema yang dialami Indonesia adalah menyediakan sejumlah sarana, misalnya fasilitas pendidikan dan makanan.

"Di tengah jalan, bisa saja nih karena sudah enak, mereka tiba-tiba memilih menetap di sini, ini yang menjadi dilema sebagai negara transit," imbuhnya.

Meski demikian, tambah Habib, ada kriteria utama yang menjadi pertimbangan Indonesia dalam menerima pengungsi, yaitu ibu hamil dan anak-anak.
Indonesia sendiri telah menandatangani hukum soal pengungsi melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 125 tahun 2016, namun penandatanganan baru dilakukan pada 2017. Perpres ini dibuat untuk membantu pengungsi yang terlantar di perairan Indonesia.

http://internasional.metrotvnews.com...atir-pengungsi
http://internasional.metrotvnews.com...engungsi-asing