TRIBUNNEWS.COM/Fransiscus
Diskusi reformasi


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis 98 mencurigai adanya beberapa pihak yang ingin menumpang nama dan memanfaatkan aksi mahasiswa dan rakyat dalam menggulingkan rezim Presiden Soehrto tahun 1998.

Salah satu yang menjadi sorotan yakni Politikus senior Amien Rais.

Untuk itu, sejarah pergerakan reformasi tahun 1998 harus segera diluruskan.

Hal itu disampaikan oleh aktivis 98, Wahab dalam diskusi "Refleksi 20 Tahun Reformasi" yang diselenggarakan oleh PENA 98 di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (27/4/2018).

"Kita protes keras kepada Pak Amien Rais ketika mengklaim sebagai bapak reformasi, saya protes, Adian Napitupulu juga protes," kata Wahab.

Aktivis dari Forum Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred) ini menegaskan, sejarah tidak boleh didistorsi karena jika terdistorsi dan tidak diluruskan, nantinya ini seolah-olah menjadi kebenaran.

"Sejarah itu harus diluruskan, jangan sampai sejarah itu tidak diluruskan, terjadi distorsi informasi kemudian pada satu zaman itu dibenarkan, padahal itu sejarah yang salah," jelas Wahab.

Pasalnya, meski dirinya dan teman-temen aktivis 98 merupakan pelaku sejarah dan pergerakan aksi reformasi, namun tidak satupun dari para aktivis ini mengklaim sebagai tokoh reformasi.

"Kami-kami ini fakta dari pelaku sejarah, kami saja tidak berani mentokohkan diri kami sebagai tokoh reformasi," jelasnya.

Diketahui, kegiatan refleksi 20 tahun reformasi menghadirkan sembilan sesi diskusi terkait pergerakan tahun 1998.
Diskusi akan diselengrakan setiap 3 hari sekali dalam satu bulan.


Beberapa tema diskusi yang akan diselengarakan PENA 98 antara lain refleksi 20 tahun reformasi pada 27 April 2018, gerakan buruh pascareformasi pada 28 April 2018, gerakan mahasiswa dari masa ke masa pada 2 Mei 2018, ekonomi kerakyatan dari rezim ke rezim pada 3 Mei 2018.

Media melawan hoaks pada 7 Mei 2018, politik Indonesia pascareformasi pada 10 Mei 2018, kedaulatan pangan pascareformasi pada 13 Mei 2018, membangun kedaulatan energi pascareformasi pada 16 Mei 2018 dan tanah untuk rakyat pada 19 Mei 2018.



http://m.tribunnews.com/nasional/201...8-protes-keras