Pada tanggal 27 April 2018, PBB dan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNPO) dan organisasi Anggotanya Kongres Dunia Uyghur (WUC) mengadakan pawai protes di Brussels, Belgia untuk menuntut agar Tiongkok membebaskan satu juta warga Uyghurs yang ditangkap secara sewenang-wenang dan saat ini sedang ditahan di dalam 'Kamp pendidikan ulang' Tiongkok.
Para peserta juga menuntut agar Tiongkok menghentikan penghancuran identitas budaya, agama, dan bahasa Uyghur. Pawai ini mempertemukan Uyghurs dari berbagai kelompok diaspora dari seluruh dunia dan diperkirakan ada sekitar 2.000 peserta.
Pawai iini dimulai dari Meeûs Square, tidak jauh dari Parlemen Eropa, lalu  ke alun-alun Schuman, di mana salah satu bangunan Komisi Eropa dan Layanan Aksi Eksternal Eropa berada.
Para pengunjuk rasa termasuk orang-orang dan keluarga Uyghur yang prihatin yang meneriakkan slogan-slogan yang menyerukan kepada Uni Eropa (UE) untuk mengakui kekejaman  kamp-kamp 'pendidikan ulang' bagi hampir satu juta orang Uyghur di Turkestan Timur.
Turkestan Timur adalah nama yang digunakan oleh komunitas Uyghur untuk wilayah Xinjiang di Tiongkok. 'Kamp pendidikan ulang' ini, menahan satu juta warga Uyghurs, kamp ini berfungsi layaknya penjara, di mana tahanan dipaksa menjalani kelas indoktrinasi politik yang bertujuan untuk mengikis identitas Uyghur mereka. Orang-orang Uyghur yang ditahan di kamp-kamp ini tidak dituntut melalui prosedur pengadilan secara resmiserta mereka dan keluarganya tidak diberikan penjelasan mengapa penahanan terjadi.  Hal ini layaknya kasus penghilangan paksa. Tahanan ditahan untuk waktu yang lama tanpa akses ke keluarga atau perwakilan hukum. Siswa Uyghur yang telah belajar di luar negeri, atau kadang-kadang, anggota keluarga diaspora atau siswa tersebut pun juga jadi target penahanan.

Demonstrasi juga menyerukan kepada Uni Eropa untuk mengirim utusan resmi untuk menyelidiki situasi di Turkestan Timur dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap Uyghur. Banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi belakangan ini terjadi dalam konteks penindasan sistematis terhadap minoritas oleh pemerintah Tiongkok. Kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, hak bahasa dan kemampuan untuk bergerak bebas hanyalah beberapa pelanggaran hak asasi manusia mendasar yang dihadapi oleh warga Uyghur.