Pasangan ERAMAS kembali menjadi "korban" judul berita. Kali ini, giliran Pak Edy Rahmayadi, menjadi korbannya.

"Edy Rahmayadi akan Usir Masyarakat yang Kuasai Lahan Eks HGU PTPN II Tanpa Hak", demikian judul berita tersebut.

Ane hanya tersenyum saja membacanya. Stelah membaca keseluruhan isi berita, sama skali ga ada kata-kata usir. Sebab tidak ada kata "usir" digunakan Pak Edy. Itupun terlihat dalam isi berita.

'Untuk eks HGU akan kita beritahu saja, siapa yang punya hak, ya dia yang punya. Yang tidak punya minggir", demikian Pak Edy. Salahkah Pak Edy ? Saya katakan tidak. Sikap seperti itu merupakan amanah Nawacita Reformasi Agraria, dimana hal tsb berkaitan dengan hak-hak atas tanah, sifat, kekuatan dan distribusinya.

Harus dipahami, Surat Meneg BUMN No: S-567/MBU/09/2014, salah satu isinya, mohon dukungan Gubsu untuk memastikan bahwa daftar nominatif penerima lahan tersebut yang akan ditetapkan oleh Gubsu benar-benar diberikan kepada yang berhak.

Agar masuk dalam daftar nominatif, tentunya masyarkat harus memiliki (setidaknya) alas hak. Misalnya, surat keterangan fisik selama puluhan tahun (tanpa ada sengketa dengan pihak lain).
Jangan karena Pak Edy tegas terhadap asas, aturan dan hukum, dianggap dzolim terhadap rakyat. Ingat, jadilah Warga Negara yang baik. Masa diajak taat asas, aturan dan hukum, malah jadi berang. Saya juga menduga, judul dan isi berita tersebut merupakan propaganda. Pesan yang disampaikan benar, namun berpotensi menyesatkan, karena menyampaikan fakta pilihan yang dapat menghasilkan reaksi emosional ketimbang rasional.

Medan, 25 April 2018.