Dirut Bulog Legowo Digantikan Budi Waseso
Desi Angriani • 22 April 2018 23:31 WIB
bulog

• A+
  
• A-
  

Direktur Utama Badan Usaha Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti. MI/Susanto.
Jakarta: Informasi tentang penggantian Direktur Utama Perum Bulog telah sampai ke telinga Djarot Kusumayakti. Ia mengaku legowo posisinya bakal diambil alih mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso. 

"Saya juga dengar akan adanya penggantian Dirut Bulog," kata Djarot saat dikonfirmasi Medcom.id di Jakarta, Minggu, 22 April 2018. 

Pergantian jabatan akan digelar di Kementerian BUMN, Senin, 23 April. Namun, Djarot mengaku belum menerima Surat Keputusan (SK) tentang pergantian Direktur Utama Bulog hingga malam ini. 
BERITA TERKAIT

• Kementerian BUMN Beri Sinyal Budi Waseso jadi Dirut Bulog
  
• Bulog Tahuna Siapkan Operasi Pasar
  
• Bulog Riau Stabilisasi Pangan di Sejumlah Pasar
  
• Brandconnect Kawasaki Ninja 250 Kuasai Pasar Motor Sport 250cc di Tahun 2017
  

"Tetapi sampai dengan malam ini saya belum melihat apalagi menerima SK tersebut," tambah Djarot. 

Apabila pergantian jabatan terlaksana, Djarot berharap suksesornya dapat mengemban tugas dengan baik dan menggenjot kinerja Bulog di bidang pangan. 

"Semoga semua itu akan bisa memperbaiki atau menambah kemampuan Bulog dalam mengemban tugas-tugas dibidang pangan," tegas Djarot. 

Hal serupa disampaikan Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Siti Kuwati. Ia mengaku belum menerima Surat Keputusan (SK) tentang pergantian Direktur Utama Bulog. 

"Sampai saat ini kami belum mendapatkan SK pergantian Dirut Bulog," katanya kepada Medcom.id. 

Sebelumnya, penggantian Djarot berembus setelah jajaran direksi Bulog dipanggil ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Jumat malam 20 April 2018. Pada saat bersamaan Djarot justru menghadiri rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian untuk membahas persiapan Ramadan - Lebaran.

Adapun pelantikan Budi Waseso dikabarkan besok, Senin 23 April 2018 berbarengan dengan penetapan Direktur Utama PT Pertamina (Persero). 



(DRI)

https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/...an-budi-waseso


Dirut Pertamina Diganti, Said Didu: Sarat Kepentingan Politik
Reporter:
Dewi Nurita
Editor:
Kodrat Setiawan
Jumat, 20 April 2018 18:32 WIB

Said Didu. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menganggap langkah Kementerian BUMN yang menggonta-ganti direksi PT Pertamina (Persero) akan mengganggu kinerja perusahaan pelat merah itu.
"Sulit membesarkan Pertamina dengan selalu mengganti direksi, apalagi dirut. Karena program kerja Pertamina kan tidak ada yang kurang dari lima tahun," ujar Said saat dihubungi Tempo pada Jumat, 20 April 2018.
Baca juga: Nicke Widyawati Jadi Plt Dirut Pertamina Terkait Holding Migas

Dalam dua tahun terakhir ini, Kementerian BUMN yang dipimpin Rini Soemarno sudah melakukan empat kali pergantian jajaran direksi di Pertamina. Tak hanya mengganti posisi direktur utama, Menteri Rini juga merombak pos-pos di manajemen Pertamina. Pada hari ini, Jumat, 20 April 2018, Rini mencopot Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik dan empat direksi lainnya.
Said menengarai, pemecatan Elia Massa bukan karena kinerjanya yang kurang baik, melainkan karena sarat kepentingan politik.

"Elia Massa ini tidak kuat menahan penugasan pemerintah, yang dianggapnya membahayakan kelanjutan usaha Pertamina. Sehingga dia bersuara, dan tidak bisa diterima pemerintah. Tahun politik kan tidak mungkin menaikkan BBM," ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah tidak menaikkan harga BBM meskipun harga minyak dunia melonjak. Elia Massa berkali-kali bersuara soal kemungkinan Pertamina menanggung potensi kerugian (opportunity loss) membengkak, karena pemerintah terus bersikukuh tidak menaikkan harga BBM.
Menurut SaidDidu, BUMN seperti Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) memang sarat kepentingan politik karena perputaran uang yang besar di dunia BUMN ini. Pertamina, transaksinya bisa mencapai 2,5 sampai 3 triliun per hari. PLN bisa sampai 2 triliun. "Pengalaman saya, Pertamina hanya mengadministrasikan, negara tetap yang berkuasa," ujarnya.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Fajar Harry Sampurno mengatakan alasan digantinya beberapa direktur di Pertamina untuk penyegaran khusus di bidang pemasaran.
CHITRA PARAMAESTI

https://bisnis.tempo.co/read/1081613...tingan-politik




Rencana PLN Terbitkan Obligasi Global US$1 Miliar Diprediksi Tidak Mulus
Dalam empat tahun terakhir, rata-rata PLN membukukan kerugian operasional sekitar US$2,1 miliar setiap tahunnya
Rabu, 18 April 2018 16:35:41 WIB Rausyan Fikry
Image
Sejumlah teknisi mengerjakan pemasangan jaringan listrik PLN di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (16/12). Pemerintah terus berupaya meningkatkan dan menyediakan pasokan listrik kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan ditargetkan pada 2019 mendatang seluruh wilayah di Indonesia akan mendapatkan pasokan listrik. (ANTARA FOTO/Mohamad H)
Follow @bareksacom
news Terkait

PLN Resmi Setop Penawaran Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah
Telkom dan PLN Siap Terbitkan Komodo Bond Lebih dari US$1 Miliar
Mandiri Sekuritas Tangani Empat IPO Saham, Total Nilai Emisi Capai Rp4 Triliun

Bareksa.com - The Institute for Energy Economics and Financial Anaysis (IEEFA) menilai rencana PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menambah utang melalui penerbitan obligasi global hingga US$1 miliar tidak akan mulus. Hal itu terjadi karena kondisi keuangan perseroan dan kondisi pasar.

Melisa Brown, Analis IEEFA memandang, tanpa subsidi dari pemerintah, PLN pada dasarnya bukan tempat untuk berinvestasi. Dalam empat tahun terakhir, rata-rata PLN membukukan kerugian operasional sekitar US$2,1 miliar setiap tahunnya.

Pada periode 2014 - 2017, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menopang keuangan operasional PLN hingga US$22,9 miliar melalui subsidi. Dana subsidi tersebut dikucurkan untuk menutupi kerugian PLN karena biaya bahan bakar dan biaya independent power producer (IPP) yang terus meningkat.

Sepanjang 2017, PLN membukukan pendapatan US$18,55 miliar, namun biaya operasional mencapai US$20 miliar. Hal itu membuat PLN mencatatkan loss operating income US$1,47 miliar.

Lebih lanjut, menurut Melisa, selama ini rencana PLN sangat bertumpu pada pertumbuhan pembangkit batu bara. Hal itu menyebabkan risiko keuangan jangka panjang bagi perseroan ke depan.

“Sehingga membutuhkan dukungan terus menerus dari Kementerian Keuangan,” terangnya dalam risetnya, Rabu, 18 April 2018.

Kinerja Keuangan PLN 2014-2017 (Rp triliun/US$ miliar)


Sumber : materi presentasi IEEFA

Melisa juga menganggap, proses perencanaan PLN terlalu ambisius dan tidak transparan. Berdasarkan RUPTL 2018-2027, rencana perseroan terlalu ambisius dengan menetapkan asumsi pertumbuhan yang sangat optimistis.

Padahal, menurutnya di saat yang bersamaan realisasi penjualan listrik masih di bawah asumsi pertumbuhan. Selain itu, proses penyusunan RUPTL dianggap tidak terbuka.

Tahun ini, PLN menargetkan IPP yang terpasang mencapai 11.215 megawatt (MW). Sementara pada 2019 hingga 2021 diproyeksikan masing-masing terpasang 12.434 MW, 19.984 MW dan 26.191 MW.

Proyeksi Biaya IPP


Sumber : RUPTL PLN 2018/materi presentasi IEEFA

PLN juga dianggap memiliki performa keuangan kurang baik dibandingkan perusahaan serupa di kawasan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai utang terhadap arus kas yang diproyeksikan akan mencapai tiga kali lebih tinggi dibandingkan perusahaan infrastruktur lain di Thailand dan Filipina pada 2020.

Melihat hal tersebut, pemberi pinjaman global dinilai mulai berhati-hati. Kondisi tersebut khususnya berlaku untuk investasi di sektor yang sangat bergantung pada subsidi publik. Peningkatan peringkat (rating) Indonesia bahkan dinilai tidak akan sanggup mengubah kondisi tersebut.

Meskipun rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio/DER) masih rendah, PLN akan kesulitan menambah utang dengan arus kas (cash flow) yang kurang baik. Investor surat utang juga berharap adanya peningkatan tarif, peningkatan subsidi dan turunnya biaya operasi.

Para investor juga akan semakin waspada terhadap negara-negara yang terjebak dengan batu bara. Hal itu terjadi karena bertentangan dengan tren pasar global yang mulai bergerser ke energi terbarukan.

Elrika Hamdi, Analis IEEFA, menambahkan laporan yang disusun lembaga IEEFA sebenarnya menjadi alarm bagi PLN karena ada potensi penerbitan obligasi global perseroan, realisasinya nanti bisa jauh dari harapan. (AM)

http://www.bareksa.com/id/text/2018/...lus/19052/news



CBA Temukan Potensi Kerugian PLN Rp 17,9 Triliun

MINGGU, 22 APRIL 2018 , 11:18:00 WIB | LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE
CBA Temukan Potensi Kerugian PLN Rp 17,9 Triliun

Foto: Net
RMOL. Kinerja PLN yang saat ini dipegang oleh Sofyan Basir dinilai sangat memprihatinkan.
Berita Terkait
Aset PLN Meningkat 250 Persen
Masa Depan Energi Baru Terbarukan
Ditanya Korupsi Sparepart Pembangkit Listrik, Jaksa Agung Geleng Kepala
Centre for Budget Analysis (CBA) mencatat tahun 2017, PLN mengalami kerugian cukup besar yakni berkisar Rp 20,1 triliun.

"Tetapi PLN masih beruntung, lantaran kerugian PLN bisa ditambal dari bantuan subsidi pemerintah," kata Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi dalam rilis tertulisnya, Minggu (22/4).

Penilaian CBA, lanjut Uchok, Sofyan Basir ternyata tidak begitu cakap dalam seni manajemen keuangan maupun perusahaan PLN. Hal ini dibuktikan ada dugaan potensi kerugian negara dalam tenggang waktu antara tahun 2015 - 2016.

"Pada tahun 2015, CBA menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 9 triliun, dan 411.779 dolar AS dengan sebanyak 69 kasus," beber Uchok.

Sedangkan pada tahun 2016, ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 8,8 triliun dan 191,4 juta dolar AS dengan sebanyak 54 kasus.

"Jadi hitung secara total, potensi kerugian negara antara tahun 2015 sampai tahun 2016, ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 17,9 triliun, dan USD 191.8 dengan sebanyak 123 kasus," hitungnya.

Dengan ditemukan potensi kerugian negara tersebut, CBA meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penyelidikan terhadap PLN.

"kami meminta kepada KPK untuk segera memanggil Direktur Utama PLN,Sofyan Basir dalam waktu dekat ini," tegas Uchok.[wid]
http://hukum.rmol.co/read/2018/04/22...-17,9-Triliun-