- Beranda
- Berita dan Politik
Prabowo Tak Punya Banyak Pilihan, Mau Tak Mau Pasangannya dari PKS
...
TS
soekirmandia
Prabowo Tak Punya Banyak Pilihan, Mau Tak Mau Pasangannya dari PKS
"Prabowo Tak Punya Banyak Pilihan, Mau Tak Mau Pasangannya dari PKS"
20/04/2018, 11:35 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat berorasi di kampanye akbar calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (5/2/2017). Acara ini merupakan bentuk dukungan dari para simpatisan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 tersebut.(KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI)
JAKARTA, KOMPAS.com — Kerasnya upaya Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) meminta jatah calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden 2019 dinilai sebagai sesuatu yang wajar. Sebab, PKS menjadi penentu bagi Ketua Umum Partai Gerindra itu untuk bisa maju sebagai calon presiden.
"Prabowo tidak mempunyai banyak pilihan kalau tetap ingin maju sebagai capres, pasangannya mau tidak mau dari PKS," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, kepada Kompas.com, Jumat (20/4/2018).
Untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, partai politik harus mengantongi 20 persen kursi di DPR. Sementara Gerindra saat ini hanya 73 kursi atau 13 persen. Jika ditambah dukungan PKS, jumlah kursi itu akan menjadi 20,1 persen dan cukup untuk melewati ambang batas.
"Kita tahu Prabowo tidak bisa maju sendiri. Partainya tidak bisa maju sendiri sehingga apa boleh buat," kata Syamsuddin. Syamsuddin mengakui, Gerindra masih berpeluang menggandeng partai lain. Misalnya, Partai Amanat Nasional yang sejauh ini juga belum menyatakan mendukung petahana Joko Widodo di Pilpres 2019. Baca juga: Soal Cawapres, PKS Tak Mau Dianggap Memaksa Prabowo Namun, Syamsuddin yakin, PAN juga pasti akan mensyaratkan Prabowo untuk menggandeng ketua umumnya, Zulkifli Hasan, sebagai cawapres.
"Jadi, sama saja, Gerindra tidak punya banyak pilihan," katanya. PKS sebelumnya sudah menetapkan sembilan kadernya sebagai calon presiden/wakil presiden. Sebagai syarat koalisi dengan Gerindra, PKS bersikukuh Prabowo harus menggandeng salah satu dari sembilan nama itu.
Sembilan nama tersebut adalah Gubernur Jawa Barat dari PKS Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie; mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring; Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
https://nasional.kompas.com/read/201...annya-dari-pks
Ada Perjanjian Tertulis Cawapres Prabowo Harus dari PKS
Rabu 18 April 2018, 15:26 WIB
Ilustrasi koalisi PKS-Gerindra. (Luthfi/detikcom)
Jakarta - Waketum Gerindra Fadli Zon membenarkan kabar mengenai letter of agreement atau kesepakatan tertulis antara Gerindra dan PKS untuk posisi cawapres Prabowo Subianto. Cawapres Prabowo haruslah tokoh usulan PKS.
"Saya sendiri belum lihat (suratnya). Saya dengar ada, nggak masalah. Isinya (kesepakatan cawapres) dari PKS atau di-endorse PKS, nanti duduk kan, kalau ada yang baru lagi nanti duduk bersama lagi," kata Fadli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/4/2018).
Baca juga: Gerindra: Cawapres PKS Sangat Layak Jadi Pendamping Prabowo
Meski begitu, ia menuturkan, surat tersebut tidak bertujuan mengikat satu sama lain. Ia melanjutkan keputusan mengenai posisi cawapres yang akan mendampingi Prabowo akan dibahas bersama dengan partai koalisi lainnya.
"Nggak ikat satu sama lain, nanti didudukkan bersama. Pokoknya akan didudukkan bersama, membuat konfigurasi. Nanti didudukkan bersama PKS dan PAN," ujar Wakil Ketua DPR RI tersebut.
Baca juga: Poros Prabowo Belum Colek PBB
Fadli mengatakan Gerindra tidak akan mengkhianati komitmen yang sudah terbentuk. Namun memang belum ada pembahasan final soal pendamping Prabowo.
"Gerindra nggak akan khianati, selalu komitmen sejak lama. Belum berbicara nama dari PKS atau siapa pun nanti yang di-endorse PKS, masih luas. Gerindra tak merasa keberatan dengan surat itu, bagus-bagus saja," sebutnya.
Presiden PKS Sohibul Iman pun mengharuskan cawapres Prabowo berasal dari PKS bila ingin koalisi dengan Gerindra terjadi.
https://news.detik.com/berita/397787...harus-dari-pks
Bukan Anis Matta, PKS Tawarkan Aher Jadi Cawapres Prabowo
19 April 2018 - 09:50
Ahmad Heryawan.
SULSELSATU.com, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyodorkan nama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) sebagai cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.
Hal ini jelas memperkecil kans mantan Presiden Anis Matta yang juga santer dikabarkan akan ditawarkan ke Prabowo sebagai cawapres.
“Kita persilakan teman-teman Gerindra untuk pertimbangkan dan kaji dengan survei mereka. Kalau menurut teman-teman Gerindra, dari PKS memang Kang Aher yang paling besar dukungan publiknya untuk kemenangan pilpres maka kemudian kita bicarakan lebih lanjut dengan Majelis Syuro PKS untuk diputuskan secara resmi oleh Majelis Syuro PKS dari 9 nama menjadi 1 nama,” kata Ketua DPP PKS Almuzammil Yusuf seperti dikutip dari detikcom, Kamis (19/4/2018).
Ia pun menyebut Aher mendapat suara tertinggi dalam suvei internal PKS. Menurutnya, penentuan cawapres harus segera dilaksanakan agar waktu sosialisasi lebih panjang.
“Betul Pak Aher dari 9 capres atau cawapres PKS memang mendapat suara dukungan terbesar dari fungsionaris dan kader PKS,” ucapnya.
“(Penentuan cawapres Prabowo) lebih cepat lebih baik. Agar waktu sosialisasi capres lebih panjang,” sambungnya.
Sementara, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan 9 nama yang ada dari internal partainya layak sebagai cawapres Prabowo dan akan dikerucutkan lewat musyawarah.
“Semua 9 kader layak mendampingi pak Prabowo. Musyawarah bersama yang akan memutuskan siapa yang mendampingi Pak Prabowo,” ucap Mardani.
Selain itu Mardani juga menyatakan nama-nama yang ada punya keunggulan masing-masing. Ia mencontohkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) yang punya basis massa di Jabar. Ia juga mencontohkan eks Presiden PKS Anis Matta yang disebutnya kuat di luar Jawa.
“Kang Aher kuat di Jabar. Tapi ustaz Hidayat Nurwahid punya dukungan kuat di Jateng dan Jatim dua wilayah yang Pak Prabowo kalah di 2014. Pak Sohibul Iman Presiden PKS saat ini dicintai kader yang militan. Ustaz Salim Segaf Al Jufri berpengalaman dan kuat di luar Jawa seperti juga ustaz Anis Matta. Pak Tifatul dan Pak Irwan Prayitno punya basis di Sumatera. Bang Muzammil muda dan berintegritas. Semua layak dampingi Pak Prabowo,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut Aher menjadi kandidat dengan suara terbanyak. Total ada sembilan nama kandidat capres/cawapres PKS, termasuk HNW.
“Ya kalau di PKS kan objektifnya dari sembilan nama itu, suara terbanyak adalah Pak Aher,” ujar HNW di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018) lalu.
“Sembilan nama itu kan hasil pemilihan internal PKS, nomor satu Pak Aher, nomor dua saya, nomor tiga Pak Anis Matta, nomor empat Pak Irwan Prayitno, nomor lima Shohibul Iman, dan seterusnya sampai nomor sembilan,” kata HNW.
https://www.sulselsatu.com/2018/04/1...s-prabowo.html
-----------------------------
Pilpres 2019 yad itu adalah perebutan suara pemilih di pulau Jawa. Siapa yang bisa memenangi suara di pulau Jawa (yang jumlahnya hampir 70% dari suara nasional itu) maka Capres ybs kemungkinan besar akan menjadi RI-1 untuk periode 2019-2014 nanti. Dan lumbung suara itu ada di 3 provinsi besar, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.
Untuk Jawa Barat, kayaknya karena etnisnya bukan suku jawa tapi Sunda, maka kehadiran Aher yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Barat sampai 2 kali berturut-turut, tentu dia punya kharisma tersendiri. Dalam Pilkada Gubrnur Jawa Barat tahun 2013 lalu, dia menang dengan meraih jumlah suara cukup besar yaitu sekitar menang dengan perolehan 6.515.313 suara sah atau 32,39 persen.
Bila Pilpres 2019 yad Prabowo akhirnya memasang nama Aher ini sebagai cawapres, diyakini sekali pemiih Jawa Barat yang jumlahnya mencapai 32,5 juta pemilih (ini angka DPT tahun 2013 lalu dan tentu 2019 yad akan lebih besar lagi), diduga kuat akan berbondong-bondong memilihnya (terutama pemilih yang beretnis Sunda) semata-mata karena merasa ada kedekanan etnis dengan sang Cawapres itu. Jadi memasang Aher bukan "kartu mati" bagi Prabowo.
Untuk Jawa Tengah, pemilih disana bisa dipastikan milik Jokowi, jadi nggak perlu ngotot untuk diperebutkan. Sentimen etnis sesama orang jawa (tengah) dipastikan akan mempengaruhi suasana psikologis pemilih di provinsi itu.
Dan Jawa Timur?
Untuk provinsi ini, figur Prabowo Subianto cukup akrab dan dekat di mata rakyat Jawa Timur, yang umumnya beretnis jawa tapi lebih egaliter dibanding penduduk beretnis jawa di wilayah provinsi jawa tengah. Dan, ini yang tak banyak dipahami elit Jakarta di sekitar istana Jokowi bahwa selama 4 tahun pemerintahannya selama ini, penduduk Jawa Timur merasa banyak "ditinggalkan" oleh pusat.
Bahkan banyak Kepala Daerah mereka yang diciduk KPK yang membuat mereka berfikir ada kemungkinan 'tebang pilih' untuk pemimin mereka yang diciduk KPK itu. Masyarakat dan elit di Jawa Timur merasakan bahwa wilayah mereka selama ini dijadikan sasaran tembak elit di Jakarta. Dan itu pasti berpengaruh pada Pilpres yad. Untuk mengukurnya bisa dilihat pada fenomena Pilkada Gubernur Jawa Timur bulan juli 2018 nanti. Apakah pasangan Khofifah yang menang atau pasangan Syaefullah Yusuf yang berpasangan dengan Puti Soekarno (cawagub usulan PDIP. Puti Soekarno adalah cucu Sekarno dan masih anak keponakan Megawati).
20/04/2018, 11:35 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat berorasi di kampanye akbar calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (5/2/2017). Acara ini merupakan bentuk dukungan dari para simpatisan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 tersebut.(KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI)
JAKARTA, KOMPAS.com — Kerasnya upaya Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) meminta jatah calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden 2019 dinilai sebagai sesuatu yang wajar. Sebab, PKS menjadi penentu bagi Ketua Umum Partai Gerindra itu untuk bisa maju sebagai calon presiden.
"Prabowo tidak mempunyai banyak pilihan kalau tetap ingin maju sebagai capres, pasangannya mau tidak mau dari PKS," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, kepada Kompas.com, Jumat (20/4/2018).
Untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, partai politik harus mengantongi 20 persen kursi di DPR. Sementara Gerindra saat ini hanya 73 kursi atau 13 persen. Jika ditambah dukungan PKS, jumlah kursi itu akan menjadi 20,1 persen dan cukup untuk melewati ambang batas.
"Kita tahu Prabowo tidak bisa maju sendiri. Partainya tidak bisa maju sendiri sehingga apa boleh buat," kata Syamsuddin. Syamsuddin mengakui, Gerindra masih berpeluang menggandeng partai lain. Misalnya, Partai Amanat Nasional yang sejauh ini juga belum menyatakan mendukung petahana Joko Widodo di Pilpres 2019. Baca juga: Soal Cawapres, PKS Tak Mau Dianggap Memaksa Prabowo Namun, Syamsuddin yakin, PAN juga pasti akan mensyaratkan Prabowo untuk menggandeng ketua umumnya, Zulkifli Hasan, sebagai cawapres.
"Jadi, sama saja, Gerindra tidak punya banyak pilihan," katanya. PKS sebelumnya sudah menetapkan sembilan kadernya sebagai calon presiden/wakil presiden. Sebagai syarat koalisi dengan Gerindra, PKS bersikukuh Prabowo harus menggandeng salah satu dari sembilan nama itu.
Sembilan nama tersebut adalah Gubernur Jawa Barat dari PKS Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie; mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring; Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
https://nasional.kompas.com/read/201...annya-dari-pks
Ada Perjanjian Tertulis Cawapres Prabowo Harus dari PKS
Rabu 18 April 2018, 15:26 WIB
Ilustrasi koalisi PKS-Gerindra. (Luthfi/detikcom)Jakarta - Waketum Gerindra Fadli Zon membenarkan kabar mengenai letter of agreement atau kesepakatan tertulis antara Gerindra dan PKS untuk posisi cawapres Prabowo Subianto. Cawapres Prabowo haruslah tokoh usulan PKS.
"Saya sendiri belum lihat (suratnya). Saya dengar ada, nggak masalah. Isinya (kesepakatan cawapres) dari PKS atau di-endorse PKS, nanti duduk kan, kalau ada yang baru lagi nanti duduk bersama lagi," kata Fadli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/4/2018).
Baca juga: Gerindra: Cawapres PKS Sangat Layak Jadi Pendamping Prabowo
Meski begitu, ia menuturkan, surat tersebut tidak bertujuan mengikat satu sama lain. Ia melanjutkan keputusan mengenai posisi cawapres yang akan mendampingi Prabowo akan dibahas bersama dengan partai koalisi lainnya.
"Nggak ikat satu sama lain, nanti didudukkan bersama. Pokoknya akan didudukkan bersama, membuat konfigurasi. Nanti didudukkan bersama PKS dan PAN," ujar Wakil Ketua DPR RI tersebut.
Baca juga: Poros Prabowo Belum Colek PBB
Fadli mengatakan Gerindra tidak akan mengkhianati komitmen yang sudah terbentuk. Namun memang belum ada pembahasan final soal pendamping Prabowo.
"Gerindra nggak akan khianati, selalu komitmen sejak lama. Belum berbicara nama dari PKS atau siapa pun nanti yang di-endorse PKS, masih luas. Gerindra tak merasa keberatan dengan surat itu, bagus-bagus saja," sebutnya.
Presiden PKS Sohibul Iman pun mengharuskan cawapres Prabowo berasal dari PKS bila ingin koalisi dengan Gerindra terjadi.
https://news.detik.com/berita/397787...harus-dari-pks
Bukan Anis Matta, PKS Tawarkan Aher Jadi Cawapres Prabowo
19 April 2018 - 09:50
Ahmad Heryawan. SULSELSATU.com, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyodorkan nama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) sebagai cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.
Hal ini jelas memperkecil kans mantan Presiden Anis Matta yang juga santer dikabarkan akan ditawarkan ke Prabowo sebagai cawapres.
“Kita persilakan teman-teman Gerindra untuk pertimbangkan dan kaji dengan survei mereka. Kalau menurut teman-teman Gerindra, dari PKS memang Kang Aher yang paling besar dukungan publiknya untuk kemenangan pilpres maka kemudian kita bicarakan lebih lanjut dengan Majelis Syuro PKS untuk diputuskan secara resmi oleh Majelis Syuro PKS dari 9 nama menjadi 1 nama,” kata Ketua DPP PKS Almuzammil Yusuf seperti dikutip dari detikcom, Kamis (19/4/2018).
Ia pun menyebut Aher mendapat suara tertinggi dalam suvei internal PKS. Menurutnya, penentuan cawapres harus segera dilaksanakan agar waktu sosialisasi lebih panjang.
“Betul Pak Aher dari 9 capres atau cawapres PKS memang mendapat suara dukungan terbesar dari fungsionaris dan kader PKS,” ucapnya.
“(Penentuan cawapres Prabowo) lebih cepat lebih baik. Agar waktu sosialisasi capres lebih panjang,” sambungnya.
Sementara, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan 9 nama yang ada dari internal partainya layak sebagai cawapres Prabowo dan akan dikerucutkan lewat musyawarah.
“Semua 9 kader layak mendampingi pak Prabowo. Musyawarah bersama yang akan memutuskan siapa yang mendampingi Pak Prabowo,” ucap Mardani.
Selain itu Mardani juga menyatakan nama-nama yang ada punya keunggulan masing-masing. Ia mencontohkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) yang punya basis massa di Jabar. Ia juga mencontohkan eks Presiden PKS Anis Matta yang disebutnya kuat di luar Jawa.
“Kang Aher kuat di Jabar. Tapi ustaz Hidayat Nurwahid punya dukungan kuat di Jateng dan Jatim dua wilayah yang Pak Prabowo kalah di 2014. Pak Sohibul Iman Presiden PKS saat ini dicintai kader yang militan. Ustaz Salim Segaf Al Jufri berpengalaman dan kuat di luar Jawa seperti juga ustaz Anis Matta. Pak Tifatul dan Pak Irwan Prayitno punya basis di Sumatera. Bang Muzammil muda dan berintegritas. Semua layak dampingi Pak Prabowo,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut Aher menjadi kandidat dengan suara terbanyak. Total ada sembilan nama kandidat capres/cawapres PKS, termasuk HNW.
“Ya kalau di PKS kan objektifnya dari sembilan nama itu, suara terbanyak adalah Pak Aher,” ujar HNW di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018) lalu.
“Sembilan nama itu kan hasil pemilihan internal PKS, nomor satu Pak Aher, nomor dua saya, nomor tiga Pak Anis Matta, nomor empat Pak Irwan Prayitno, nomor lima Shohibul Iman, dan seterusnya sampai nomor sembilan,” kata HNW.
https://www.sulselsatu.com/2018/04/1...s-prabowo.html
-----------------------------
Pilpres 2019 yad itu adalah perebutan suara pemilih di pulau Jawa. Siapa yang bisa memenangi suara di pulau Jawa (yang jumlahnya hampir 70% dari suara nasional itu) maka Capres ybs kemungkinan besar akan menjadi RI-1 untuk periode 2019-2014 nanti. Dan lumbung suara itu ada di 3 provinsi besar, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.
Untuk Jawa Barat, kayaknya karena etnisnya bukan suku jawa tapi Sunda, maka kehadiran Aher yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Barat sampai 2 kali berturut-turut, tentu dia punya kharisma tersendiri. Dalam Pilkada Gubrnur Jawa Barat tahun 2013 lalu, dia menang dengan meraih jumlah suara cukup besar yaitu sekitar menang dengan perolehan 6.515.313 suara sah atau 32,39 persen.
Bila Pilpres 2019 yad Prabowo akhirnya memasang nama Aher ini sebagai cawapres, diyakini sekali pemiih Jawa Barat yang jumlahnya mencapai 32,5 juta pemilih (ini angka DPT tahun 2013 lalu dan tentu 2019 yad akan lebih besar lagi), diduga kuat akan berbondong-bondong memilihnya (terutama pemilih yang beretnis Sunda) semata-mata karena merasa ada kedekanan etnis dengan sang Cawapres itu. Jadi memasang Aher bukan "kartu mati" bagi Prabowo.
Untuk Jawa Tengah, pemilih disana bisa dipastikan milik Jokowi, jadi nggak perlu ngotot untuk diperebutkan. Sentimen etnis sesama orang jawa (tengah) dipastikan akan mempengaruhi suasana psikologis pemilih di provinsi itu.
Dan Jawa Timur?
Untuk provinsi ini, figur Prabowo Subianto cukup akrab dan dekat di mata rakyat Jawa Timur, yang umumnya beretnis jawa tapi lebih egaliter dibanding penduduk beretnis jawa di wilayah provinsi jawa tengah. Dan, ini yang tak banyak dipahami elit Jakarta di sekitar istana Jokowi bahwa selama 4 tahun pemerintahannya selama ini, penduduk Jawa Timur merasa banyak "ditinggalkan" oleh pusat.
Bahkan banyak Kepala Daerah mereka yang diciduk KPK yang membuat mereka berfikir ada kemungkinan 'tebang pilih' untuk pemimin mereka yang diciduk KPK itu. Masyarakat dan elit di Jawa Timur merasakan bahwa wilayah mereka selama ini dijadikan sasaran tembak elit di Jakarta. Dan itu pasti berpengaruh pada Pilpres yad. Untuk mengukurnya bisa dilihat pada fenomena Pilkada Gubernur Jawa Timur bulan juli 2018 nanti. Apakah pasangan Khofifah yang menang atau pasangan Syaefullah Yusuf yang berpasangan dengan Puti Soekarno (cawagub usulan PDIP. Puti Soekarno adalah cucu Sekarno dan masih anak keponakan Megawati).
0
7.7K
96
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
670KThread•40.3KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru