TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah mulai membahas pengadaan rumah tanpa Down Payment (DP) atau DP 0 persen bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni Polisi dan TNI.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan rencana tersebut belum sah karena masih ada sejumlah skema yang dibahas.

"Itu baru diskusi sekarang lagi diserahkan kepada Menko untuk didiskusikan karena banyak skemanya," ungkap Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (18/4/2018).

Salah satu skema yang dibahas adalah perubahan skema Fasilitas Lukuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mengatur kalau rumah DP 0 persen hanya disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kisaran gaji Rp 4  Juta hingga Rp 7 juta.

"Saya usulkan skema FLPP dimodifikasi. FLPP itu kan untuk MBR yang pendapatannya Rp 4 juta hingga Rp 7 juta. Kalau sekarang PNS sudah naik gajinya kenapa nggak dinaikkan, tapi tetap mempunyai fasilitas FLPP," ungkap Basuki.

Meski belum pasti, Basuki membocorkan rencananya rumah DP 0 persen bagi PNS dan ASN adalah rumah dengan harga Rp 300 sampai Rp 400 juta yang dicicil Rp 3,8 juta tiap bulan.

"Tapi itu inovasi-inovasi yang perlu didiskusikan dulu karena banyak variasinya. Dan belum diputuskan sama sekali," pungkas Basuki.

http://m.tribunnews.com/bisnis/2018/04/18/pemerintah-mulai-bahas-rencana-rumah-dp-0-persen-bagi-pns-polisi-dan-tni

Intinya keberpihakan