Ini merupakan hipotesis atau dugaan dari penulis, jadi anda bisa setuju ataupun tidak setuju. Bisa dengan beralaskan dugaan juga, atau dengan fakta. Kalau setuju ya syukur, kalau tidak ya juga tidak apa-apa. Keep Calm...

          Kerugian yang diakibatkan oleh korupsi terlanjur cukup banyak, hampir 100 tahun kita merdeka, tapi tidak memiliki tren yang jelas yang mengarah pada kemajuan bangsa ini, terlalu miris mendengar orang kelaparan, mendengar anak SD menyebrangi sungai dengan seutas tali untuk sekolah, mendenganr berita orang bunuh diri karena tidak bisa bekerja. Begitu miris apalagi kalau kita tahu negara ini alamnya begitu kaya, kau tanam saja tongkat di negeri ini bisa jadi makanan.

         Semua itu diakibatkan oleh koruptor yang memakan dana alokasi untuk kesejahteraan sosial, disebabkan oleh koruptor yang memakan dana infrastruktur, diakibatkan oleh koruptor yang memakan dana dari pembayaran koleganya yang meminta anaknya diterima bekerja di institusi yang dikuasainya. Dan koruptor-koruptor lainnya yang mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dan kemewahan dari hasil menyengsarakan rakyat.

          Untuk itu tepatlah apabila negeri ini memiliki sebuah lembaga anti korupsi yang akan memberantas para koruptor itu, sehingga negara kita bisa berlari kencang menjadi negara maju, dan tidak lagi menjadi negara kacang yang hanya bisa menebangi kayu.

          KPK merupakan satu-satunya lembaga terkenal dan terbesar yang menjadi harapan masyarakat untuk pemberantasan korupsi Karena masyarakat masih memiliki kepercayaan terhadap KPK bahwa orang-orang KPK merupakan orang-orang terpilih yang bersih dari korupsi serta yang paling penting adalah memiliki tekad untuk melawan korupsi.

         Sayangnya KPK masih merupakan alat politik karena pimpinannya masih dipilih secara politik yaitu oleh dewa perwakilan rakyat. Lihat saja berganti partai yang berkuasa, berganti pula pimpinan KPK, berganti pula cara kerja KPK.
Untuk itu memerlukan orang dalam KPK yang benar-benar murni merupakan “roh” dari KPK, maka KPK akan lebih baik apabila memiliki dewan KPK yang akan dipilih oleh seluruh pegawai KPK. Logikanya adalah para pegawai kpk ini adalah orang-orang yang sudah terpilih oleh suatu lingkungan atau budaya organisasi tertentu dan dianggap sejalan dan satu pemikiran.

         Sedangkan para pimpinan KPK itu adalah orang-orang yang dipilih oleh lembaga lain yang mungkin kebudayaan dan lingkungannya juga berlainan dengan KPK, dan ditugaskan untuk menentukan kebijakan-kebijakan didalam KPK. Dewan KPK ini akan memiliki kemampuan untuk mengontrol kebijakan pimpinan yang cenderung tidak berpihak pada kepentingan masyarakat dan KPK itu sendiri.

          Akibatnya pergerakan KPK saat ini dirasakan kurang efektif, KPK diibaratkan seperti satu ikan hiu yang ditempatkan pada kolam besar yang berisi ribuan ikan tuna. Membidik kesana kemari, hanya menjadikan ikan-ikan tuna yang lain semakin segar dan semakin kreatif.

          Ada dua yang selalu menjadi sasaran KPK, dan keduanya merupakan target yang memiliki dampak yang tidak efektif terhadap pemberantasan korupsi. Lihat saja penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh KPK, begitu acak, bahkan menyasar-daerah-daerah yang notabene, ada ribuan di indonesia ini, satu lembaga KPK mengurusi satu negara dengan cara kerja seperti itu mana mungkin efektif.

         Yang kedua KPK juga menyasar partai politik, itu sangat tidak masuk akal, karena hal itu akan menjadikan semakin meruncingnya bias politik KPK, maksudnya adalah KPK cenderung semakin terlihat sebagai alat politik partai yang berkuasa. Ganti partai yang berkuasa maka ganti pula target atau bidikan KPK.

          Untuk itu selain memperkuat dari dalam lembaga KPK-nya, dengan membentuk dewan KPK, maka dibutuhkan pula sasaran kerja yang terarah dan efektif. Agar lebih memberikan efek yang signifikan. Lalu siapa yang paling tepat untuk dijadikan sasaran? Apakah institusi penegak hukum?

         Tidak. Lihat saja beberapa kali KPK mencoba berurusan dengan oknum dari institusi penegak hukum, hasilnya adalah babak belur. Karena mereka didesain memang untuk melakukan konfrontasi. Sedangkan KPK merupakan lembaga yang didesain untuk melakukan peneguran. Karena KPK dianggap masih bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah maka KPK didesain untuk melakukan tugas peneguran itu.

Lalu jawabannya institusi mana yang lebih efektif untuk dijadikan target utama?
Jawabannya adalah. Institusi pendidikan.

          Institusi pendidikan ini adalah institusi yang didesain untuk memberikan pemahaman, mana yang salah dan mana yang benar. Sehingga akan resistensi yang akan didapatkan akan cenderung lebih rendah apabila dibandingkan dengan lembaga atau institusi yang didesain memang untuk melakukan konfrontasi.

          Selain dari faktor resistensi, ada keuntungan lain yang efeknya jauh lebih menguntungkan yaitu output dari institusi tersebut. Instituso pendidikan itu Outputnya merupakan orang orang-orang yang berbudi pekerti luhur, orang-orang yang akan memiliki kemampuan terbaik dalam bidangnya masing-masing.

           Misalnya seorang dokter yang sekolah di institusi pendidikan yang terbebas dari korupsi, kualitasnya akan lebih baik dibanding dengan dokter yang sekolah di institusi yang terlilit korupsi. Atau sarjana yang sekolah di institusi yang bersih dari korupsi cenderung akan lebih baik dibanding sarjana yang sekolah di institusi yang menjadi sarang koruptor.

           Dengan output tersebut maka yang akan merasakan dampak langsung adalah Perusahaan, karena mereka akan mendapatkan-kandidat-kandidat terbaik untuk memajukan perusahaan mereka. Dengan majunya perusahaan mereka otomatis tujuan mereka akan lebih mudah tercapai yaitu meningkatnya laba. Darisini kita bisa fahami bahwa perusahaan merupakan lumbung dana karena tujuannya mencari laba. Dan kegiatan kita akan menguntungkan mereka dimasa depan. Keuntungan yang diraih di masa depan biasanya mereka sebut Investasi.

         Bukankah kita memiliki keuntungan ganda dari memfokuskan diri terhadap pemberantasan korupsi di dunia pendidikan ini? Karena kita akan memiliki banyak calon investor. Tinggal masalahnya adalah bagaimana cara kita memberikan pemahaman untuk meyakinkan mereka bahwa investasi yang akan ikuti memiliki tingkat resiko yang bisa diukur? Caranya adalah dengan program cara kerja. Kita akan melakukan kerja dengan cara:

1. Memasukan unsur teknologi kedalam kegiatan pemberantasan korupsi
Sehingga progres kita bisa terlihat, khususnya dalam menjaga integritas program kerja yang kita jalankan.

2. Melakukan tindakan pencegahan berupa edukasi anti korupsi di setiap sekolah
Caranya adalah dengan menempatkan agen-agen anti korupsi di setiap institusi pendidikan, mulai dari SMP, sampai Sekolah Tinggi.

3. Tidak hanya melakukan penangkapan dan penuntutan tapi juga memberikan hukuman berupa sanksi stigma
Maksudnya adalah karena KPK ini merupakan lembaga yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hukuman seseorang secara pidana, maka yang akan dilakukan adalah dengan cara memberikan label atau cap, atau stigma, koruptor pada biodatanya. Karena kita memiliki biodatanya dengan teknologi anti korupsi yang disebutkan diatas.

Kalau KPK tidak bisa merealisasikan pemikiran ini maka masyarakat yang akan melakukannya hanya saja kami akan memulainya dari KPK, karena ini rumah kami!!
 
Masih banyak hal lainnya pandangan penulis terhadap KPK, dan pemberantasan korupsi, akan tetapi tidak mungkin semuanya bisa dituangkan sekaligus.

SUMBER