Provinsi Jawa Barat tengah menghadapi krisis sosial dan lingkungan hidup akibat praktik pembangunan wilayah yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan layanan alam.
Salah satunya adalah aktivitas pertambangan yang semakin meluas termasuk di Jawa Barat. Sementara pada 2018 ini, ada 17 penyelenggaraan pilkada di Jawa Barat, baik di level kabu­paten/kota maupun provinsi. 



Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Ki Bagus Hadi Kusuma menuturkan, penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) patut diduga menjadi modus ijon politik antara politisi, baik itu kandi­dat, tim sukses ataupun partai politik, dengan para pebisnis pertambangan. 



"Hal ini harus diwaspadai, salah satunya di Jawa Barat, di mana 34 IUP diterbitkan oleh gubernur pada 31 Januari 2018, dua pekan menjelang penetapan calon kepala daerah oleh KPUD Jawa Barat," katanya, kemarin. 



Tidak hanya dari IUP yang baru diterbitkan saja, saat ini di Jawa Barat terdapat 263 IUP yang sudah habis masa berlaku­nya. Besarnya jumlah IUP habis masa berlaku ini juga menjadi potensi dilakukannya ijon poli­tik antar politisi dan pebisnis tambang. 



Padahal sesuai Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017, perpanjangan IUP hanya bisa di­lakukan paling cepat 5 tahun dan paling lambat 1 tahun sebelum habis masa berlakunya. 



Bagus menekankan, jika para kandidat pemimpin Jawa Barat berkomitmen untuk menghenti­kan laju kerusakan dan memu­lihkan lingkungan hidup, maka 263 IUP habis masa berlakunya ini tidak usah diperpanjang. Namun sudah bukan rahasia, politisi yang berkontestasi da­lam Pilkada maupun pebisnis tambang sama-sama memiliki kepentingan. 



"Para kandidat berkepentingan untuk mengumpulkan dana kam­panye secara cepat, sedangkan para pebisnis tambang berkepent­ingan untuk mendapatkan jaminan politik dan keamanan dalam menjalankan bisnis tambangnya di suatu wilayah," sebutnya. 



Bagus menegaskan, Jawa Baratsangat membutuhkan kepala daerah yang berkomitmen pada upaya untuk menghenti­kan laju kerusakan sosial dan lingkungan hidup oleh pertam­bangan. 



Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jawa Barat, Dadan Ramdan, mengatakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Jawa Barat dengan tiga indika­tor yaitu kualitas air, udara dan tutupan hutan dalam kurun waktu 2012-2016 terus menu­run hingga nilai 42,52. Situasi ini memposisikan Jawa Barat ada di peringkat 30 dari 33 provinsi di Indonesia yang di­survey IKLH oleh Kementrian LHK. 



"Pertambangan telah mem­berikan kontribusi pada menu­runnya kualitas lingkungan; hilangnya tutupan hutan, menu­runya kualitas air dan udara," ungkapnya. Kemudian, jumlah bencana lingkungan pun terus meningkat. Jumlah kejadian bencana meningkat dari 2016, dari total 995 kejadian menjadi 1.121 kejadian di 2017. 



Pada 2017, jumlah banjir bandang menjadi 12 kejadian yang terjadi di Kabupaten Pangandaran, Cirebon, Sukabumi, Bandung Barat, Cianjur, Bogor dan Subang. Sementara pada 2018 banjir bandang sudah terja­di sebanyak 10 kali di beberapa wilayah di Jawa Barat. 



"Selain itu, praktek dan bisnis pertambangan di Jawa Barat semakin masif terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir baik yang berizin maupun yang tidak berizin," kata Dadan. 



Dari 620 IUP yang diterbitkan dalam kurun waktu 2008-2012, hanya 329 yang clean and clear (CNC). Kawasan hutan juga lenyap oleh praktik pertamban­gan, dari tahun 2011-2016, ada sekitar 85 lokasi tambang yang berlokasi di kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani dengan luasan tambang mencapai seki­tar 4.300 hektare. 


Pihaknya mendesak agar pe­merintah segera menghentikan kriminalisasi warga yang mem­perjuangkan ruang hidup dari praktik pertambangan, melaku­kan moratorium izin tambang di kawasan hutan, karst, pesisir dan laut yang dilegalkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat, serta men­gaudit perizinan tambang dan kerugian lingkungan di Jawa Barat.

SUMBER