Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta mencecar perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal janji penyediaan ratusan ribu unit rumah selama lima tahun kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. 

Hal itu terjadi saat pembahasan revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI 2018-2022, Senin (9/4). 

Pada draf RPJMD, pemprov menargetkan pembangunan 50 ribu unit rumah vertikal per tahun. Sehingga, menghasilkan 250 ribu unit dalam lima tahun.



Anggota dewan menilai janji penyediaan 250 ribu unit rumah itu tidak realistis karena keterbatasan lahan. Adapun Pemprov DKI menganggarkan Rp13,125 triliun untuk dukungan uang muka rumah uang muka (down payment/DP) nol dari tahun 2018-2022.

"Berapa kebutuhan lahan dari Rp13 triliun tahun 2018-2022 itu? Lahan yang dibutuhkan ini dari mana? Karena pertumbuhan lahan belum digambarkan di RPJMD," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Yusriah Zinnun.

Menurut Yusriah, mekanisme rumah DP nol harus jelas karena merupakan janji Anies dan wakil gubernur Sandiaga Uno sejak masa kampanye Pilkada DKI lalu.

"Mohon maaf, kenapa rumah DP nol kita agak kencang, karena ini janji gubernur yang selalu disampaikan ke mana-mana. Jangan sampai nanti janji gubernur tidak terealisasi. Kalau bicara apakah RPJMD apakah memenuhi target atau tidak, Itu belakangan," ujar dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Turut menimpali, Wakil Ketua DPRD DKI Muhamad Taufik menyatakan keraguannya kepada Kepala Dinas Perumahan DKI Agustino Darmawan yang ikut hadir.

"Pak Kadis Perumahan, tolong kasih gambaran (bagaimana) Anda bisa bangun 50 ribu unit per tahun itu," kata Taufik.

Belum sempat Agustino menyelesaikan jawabannya, Taufik kembali memotong. 

"Bapak enggak usah jawab angkanya deh. Angkanya kita yang itung, (tetapi) jelaskan soal bagaimana membangun 50 ribu unit itu? Kasih gambaran. Bagaimana Anda bangun 50 ribu unit per tahun?" ujarnya.

Seakan tak mampu menjawab lebih, Agustino mengakui ketidakmampuan instansinya.

"Kalau pelaksanaannya sampai 50 ribu unit, tidak mungkin sendirian, Pak." 

Dengan demikian, 50 ribu unit per tahun itu berdasarkan kerjasama dengan swasta dan pemerintah pusat.

"Nah, ini 50 ribu unit bapak targetnya. Apa yang bapak cantumkan ini kalau tidak bisa 50 ribu unit?" Tanya Taufik.

Anggota Komisi D DPRD DKI Bestari Barus juga bertanya kepada Agustino. 

"Prestasi tertinggi Dinas Perumahan selama ada di DKI bisa membangun berapa unit setahun?" 

Agustino menjawab, "41 tower. Satu tahun rasio 13 tower dikali 250 unit, (hasilnya) sekitar tiga ribu unit."

"Tiga ribu? Bagaimana meningkatkannya menjadi 50 ribu unit? Maksud saya itu, jangan sampai nanti Pak Gubernur tidak mampu melaksanakan amanat Perda RPJMD. Kesalahan bukan hanya di kepala dinas nantinya, tetapi kita semua (salah) yang menyepakati RPJMD ini," kata Ketua Fraksi NasDem DKI itu.


Buku Saku 

Di tempat terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berencana menerbitkan buku saku atau pocket book berisi penjelasan teknis soal penjualan rumah uang muka (down payment/DP) nol Rupiah. Hal itu untuk menambah pengetahuan publik soal program rumah yang menjadi andalannya bersama Gubernur Anies Baswedan sejak masa kampanye dulu.

"Hari ini tiga orang warga yang mengeluhkan mengenai masalah pertanahan yang sekarang ini kita lihat di wilayah Jakarta, banyak permintaan warga untuk rumah dengan DP nol rupiah," kata Sandi.

Pemprov DKI batal membentuk badan layanan umum daerah (BLUD) terkait pelaksanaan program rumah dp nol. Sebagai gantinya, pemerintah sedang menggodok pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) untuk mengelola hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu.

"Oleh karena itu, mengantisipasi nanti rencananya bulan ini kita tuntaskan UPT dan nanti melanjutkan BLUD untuk rumah DP nol rupiah, kita luncurkan pocket book rumah dengan DP nol rupiah ini," kata Sandi.

Penerbitan buku saku dalam bentuk cetak dan elektronik itu, kata Sandi, supaya publik dan media bisa mengerti koridor-koridor rumah DP nol rupiah

"Kami harapkan apa yang disampaikan warga mengenai optimalisasi lahan-lahan yang dimiliki oleh Pemprov maupun swasta, bisa menghadirkan solusi rumah dengan harga terjangkau," kata Sandi.

Adapun hal-hal yang tercantum dalam buku saku tersebut antara lain soal latar belakang pembangunan rumah DP nol, landasan hukumnya, tujuan, persyaratan dasar untuk pemohon, serta skema penyelenggaran.

Dalam buku saku itu dijelaskan, tahapan pelaksanaan program rumah DP nol dimulai ketika pengembang atau developer membangun hunian vertikal. Jika hunian sudah tersedia, warga bisa mengajukan permohonan rumah dan bantuan pembiayaan kepada BLUD terkait. BLUD pun akan melakukan pemeriksaan awal dokumen sesuai persyaratan. 

Kemudian, dokumen akan dikirimkan ke lembaga bank/non bank setelah disetujui BLUD. Lembaga bank/non bank akan melakukan verifikasi keuangan dari pemohon kredit. 

Apabila disetujui, akan dilanjutkan proses perjanjian. Proses perjanjian dilanjutkan setelah persetujuan lembaga bank/non bank. 

Saat ini, rumah DP nol yang sudah dibangun Pemprov DKI berlokasi Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Rumah bertajuk Klapa Village itu berdiri di atas tanah seluas 5.680 meter persegi dengan tipe 21 dan tipe 36 dan jumlah 703 unit. (ugo)