- Beranda
- Berita dan Politik
Arcandra Minta Pertamina Genjot Distribusi Premium
...
TS
tsuzawa
Arcandra Minta Pertamina Genjot Distribusi Premium
KumparanBISNIS
Senin 09 April 2018 - 18:23
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada tahun ini mewajibkan PT Pertamina (Persero) menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebesar 7,5 juta Kilo Liter (KL) di wilayah luar Jawa Madura dan Bali (Jamali).
Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, kembali meminta Pertamina tidak menahan distribusi Premium di SPBU yang ada di luar Jamali. Sebab berdasarkan pantauannya, pasokan Premium ke beberapa SPBU di berbagai daerah dinilai seret.
“Sabtu lalu saya ke Riau, saya ke sana ada kekurangan pasokan. Di Sumatera Barat juga, yang pasti datanya di BPH Migas,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (9/4).
Dia pun menegaskan, sejauh ini, kuota Premium yang wajib disalurkan Pertamina pada tahun 2018 belum habis. Oleh karena itu, Arcandra memandang, Pertamina semestinya menyalurkan Premium sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kuotanya cukup, tapi ini kurang pasokan. Ada kekurangan pasokan karena Premium tidak mengalir ke sana,” ucap Arcandra.
Sementara itu, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, mengatakan kuota Premium yang harus disalurkan Pertamina sudah ditetapkan per kabupaten/kota. Jika nanti Premium wajib disalurkan ke seluruh Indonesia, dia meminta Pertamina menaati aturan.
“Pertamina kami minta bagaimana menyalurkan Premium, apalagi nanti. Intinya pemerintah meminta yang sudah ditugaskan disalurkan,” tegasnya.
Keluarga si PERTAsama si MINA ntar mewek lagi donk
Senin 09 April 2018 - 18:23
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada tahun ini mewajibkan PT Pertamina (Persero) menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebesar 7,5 juta Kilo Liter (KL) di wilayah luar Jawa Madura dan Bali (Jamali).
Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, kembali meminta Pertamina tidak menahan distribusi Premium di SPBU yang ada di luar Jamali. Sebab berdasarkan pantauannya, pasokan Premium ke beberapa SPBU di berbagai daerah dinilai seret.
“Sabtu lalu saya ke Riau, saya ke sana ada kekurangan pasokan. Di Sumatera Barat juga, yang pasti datanya di BPH Migas,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (9/4).
Dia pun menegaskan, sejauh ini, kuota Premium yang wajib disalurkan Pertamina pada tahun 2018 belum habis. Oleh karena itu, Arcandra memandang, Pertamina semestinya menyalurkan Premium sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kuotanya cukup, tapi ini kurang pasokan. Ada kekurangan pasokan karena Premium tidak mengalir ke sana,” ucap Arcandra.
Sementara itu, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, mengatakan kuota Premium yang harus disalurkan Pertamina sudah ditetapkan per kabupaten/kota. Jika nanti Premium wajib disalurkan ke seluruh Indonesia, dia meminta Pertamina menaati aturan.
“Pertamina kami minta bagaimana menyalurkan Premium, apalagi nanti. Intinya pemerintah meminta yang sudah ditugaskan disalurkan,” tegasnya.
Spoiler for Tautan Berita:
Quote:
Diminta Sediakan Premium di Semua SPBU, Pertamina Pasrah
KumparanBISNIS
Senin 09 April 2018 - 17:05
Pemerintah akan melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, di mana bensin jenis Premium wajib tersedia di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Sebelumnya, bensin jenis Premium hanya diwajibkan di luar wilayah Jamali.
Menanggapi itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Adiatma Sardjito mengaku siap untuk mengikuti kebijakan pemerintah.
Pihaknya percaya kebijakan yang dibuat pemerintah telah dipertimbangkan dengan matang.
“Ya kami sih mengikuti aja. Tentunya pemerintah sudah mempertimbangkan dengan baik,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Senin (9/4).
Saat disinggung mengenai prediksi beban yang ditanggung Pertamina makin berat, Adiatma berharap pemerintah turut memikirkan solusinya. Sebab harga minyak mentah dunia masih tinggi, sementara harga bensin jenis Premium tidak mengalami kenaikan.
Berdasarkan perhitungan Pertamina saat Premium tak diwajibkan di Jamali, potential loss yang ditanggung atas penyaluran Premium dan Solar bersubsidi ke berbagai daerah di Indonesia pada Januari-Februari 2018 telah mencapai 3,9 triliun.
“Kita enggak bilang (akan) rugi ya, mestinya pemerintah sudah ada solusinya nanti bagaimana. Saya enggak tahu bagaimana,” kata Adiatma.
Dia mengaku ketika Premium wajib disalurkan di wilayah Jamali, pihaknya belum mengetahui terkait kepastian tambahan subsidi yang akan diberikan pemerintah. Adapun kepastian tambahan subsidi baru diketahui ketika Perpres tersebut ditandatangani.
“Belum jelas. Kalau sudah keluar Perpres-nya kan baru kita tahu. Sekarang kita belum tahu ya, tunggu saja nanti,” jelasnya.
KumparanBISNIS
Senin 09 April 2018 - 17:05
Pemerintah akan melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, di mana bensin jenis Premium wajib tersedia di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Sebelumnya, bensin jenis Premium hanya diwajibkan di luar wilayah Jamali.
Menanggapi itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Adiatma Sardjito mengaku siap untuk mengikuti kebijakan pemerintah.
Pihaknya percaya kebijakan yang dibuat pemerintah telah dipertimbangkan dengan matang.
“Ya kami sih mengikuti aja. Tentunya pemerintah sudah mempertimbangkan dengan baik,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Senin (9/4).
Saat disinggung mengenai prediksi beban yang ditanggung Pertamina makin berat, Adiatma berharap pemerintah turut memikirkan solusinya. Sebab harga minyak mentah dunia masih tinggi, sementara harga bensin jenis Premium tidak mengalami kenaikan.
Berdasarkan perhitungan Pertamina saat Premium tak diwajibkan di Jamali, potential loss yang ditanggung atas penyaluran Premium dan Solar bersubsidi ke berbagai daerah di Indonesia pada Januari-Februari 2018 telah mencapai 3,9 triliun.
“Kita enggak bilang (akan) rugi ya, mestinya pemerintah sudah ada solusinya nanti bagaimana. Saya enggak tahu bagaimana,” kata Adiatma.
Dia mengaku ketika Premium wajib disalurkan di wilayah Jamali, pihaknya belum mengetahui terkait kepastian tambahan subsidi yang akan diberikan pemerintah. Adapun kepastian tambahan subsidi baru diketahui ketika Perpres tersebut ditandatangani.
“Belum jelas. Kalau sudah keluar Perpres-nya kan baru kita tahu. Sekarang kita belum tahu ya, tunggu saja nanti,” jelasnya.
Spoiler for Tautan Berita:
Keluarga si PERTAsama si MINA ntar mewek lagi donk
Diubah oleh tsuzawa 09-04-2018 21:52
0
974
7
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
691.7KThread•56.9KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya