“Kompetensi Sosial” secara sederhana dapat diartikan sebagai “kemampuan beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan”, baik lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat.

Orang yang tak punya Kompetensi Sosial, biasanya cenderung bersifat egois, idealis, arogan, dan diktator. Apalagi kalau dia menjadi seorang pemimpin atau pejabat.

Beberapa hari yang lalu, saya menerima pesan chat via WA, dari seorang teman yang kerja di sebuah Instansi Pemerintah di Kalteng.



Intinya, dia meminta saya membuatkan sebuah kalimat atau paragraf yang berisi sindirian halus terhadap Kepala Dinas tempat dia bekerja. Secara panjang lebar dia menjelaskan apa dan bagaimana sikap dan sifat pejabat tersebut, yang dinilai oleh semua staf kantor tersebut tidak layak untuk memimpin. “Pintar tapi kada baadat”. (Cerdas tapi tak punya etika dan sopan santun).

Sesaat saya terdiam. Saya teringat beberapa hari sebelumnya juga menemukan “kegaduhan” teman-teman saya di Grup WA, yang umumnya bekerja di lingkungan Kemenag. Mereka ramai memperbincangkan seorang Kepala Kemenag di Kalsel, yang ruang kerjanya digembok oleh stafnya. Kasusnya mirip dengan Kepala Dinas yang diceritakan teman saya di atas. Semua karyawan Kemenang tersebut katanya tidak suka terhadap pejabat tersebut, sehingga sampai menggembok ruang kerjanya. Bahkan katanya, pejabat tersebut sebelumnya juga melakukan hal yang sama, sehingga ia dimutasi ke Kemenag tersebut.


Kasus serupa juga saya temui dua tahun lalu di Hulu Sungai Utara tempat kelahiran saya. Seorang Kepala SMP “didemo” para guru karena sikapnya yang tak bisa bertoleransi dan beradaptasi. Akhirnya ia dipindah ke SMP lain. Di tempat yang baru, ternyata ia masih melakukan hal yang sama. Bahkan bukan lagi didemo oleh para guru, melainkan diusir oleh warga di lingkungan sekolah. Lagi-lagi ia dipindah ke sekolah lain, dan masih menjabat sebagai Kepala Sekolah.

Melihat ketiga kasus tersebut, saya jadi bertanya-tanya. Masih layakkah, jika ada seorang pejabat yang tak memiliki “Kompetensi Sosial” menjadi pemimpin? Mengapa Kepala Dinas atau atasannya yang berwenang tetap menjadikannya sebagai pejabat? Bukankah penolakan semua karyawan, guru, atau masyarakat itu, dan itu terjadi berulang, merupakan indikasi nyata bahwa dia kurang layak memimpin?

Menurut saya pribadi, jadi pemimpin/pejabat itu, tidak cukup hanya memiliki kecerdasan intelektual atau “Kompetensi Akademik” saja. Tapi juga harus memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, dan ini menurut saya, merupakan bagian dari “Kompetensi Sosial”.

Memang diakui, para pejabat itu umumnya punya kompetensi akademik yang tinggi. Dengan kata lain, punya otak yang cerdas dan titel yang tinggi. Seperti Kepala Dinas teman saya di atas. Namun tanpa Kompetensi Sosial, akan terjadi konflik antara pimpinan dan bawahan, sebab mungkin ia akan memaksakan keinginannya, dan didukung oleh jabatannya.

Lalu, bijimane menurut Gansis, layakkah jika ada orang yang tak punya kompetensi sosial jadi pejabat ato pemimpin? Silakan berkomentar dengan rasional, ya!

Diolah dengan pemikiran sendiri.