Pemprov DKI batal membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang menyalurkan rumah program DP nol rupiah kepada konsumen. Padahal, rencana pembentukannya telah digaungkan sejak lama dan ditargetkan selesai pada April 2018.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Agustino Darmawan menyebut bahwa instansinya beralih membentuk unit pelaksana teknis (UPT) yang akan mengelola program hunian tanpa uang muka itu. 

Target penyelesaiannya, kata dia, belum dapat dipastikan dan masih diusahakan bisa selesai di bulan ini.





"Ya kemungkinan selesai bulan Mei. Tapi kami upayakan April," ungkapnya saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (4/4/2018).

Baca juga: Sandiaga akan Bahas Regulasi DP Nol Rupiah Bersama PT Nusa Kirana


Menurut Agustino, pemilihan bentuk UPT diambil atas saran biro organisasi dan reformasi DKI Jakarta. Ia sendiri belum bisa menjelaskan apa perbedaan antara UPT dan BLUD dalam pengelolaan program Gubernur-Wakil Gubernur Anies-Sandi tersebut.

"Tanya aja sama biro organisasi tanya jangan sama saya," imbuhnya. Ia menambahkan, "pokoknya bukan BLUD tapi UPT, titik."

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyampaikan bahwa pembentukan UPT ditunda atas permintaan Agustino Darmawan. 

Ia mengatakan, hal itu dilakukan lantaran instansi yang dipimpin Agustino belum mematangkan rancangan BLUD hingga awal April 2018. 

"Pak Agustino minta waktu untuk bentuk BLUD. Mau minta masukan dulu dari stakeholder termasuk pemerintah," ujarnya dari dalam mobil dinas sebelum meninggalkan Balai Kota, Selasa malam (3/4/2018). 
https://tirto.id/konsep-belum-jelas-...ol-rupiah-cHdK