Staf Konsulat Jenderal AS di Rusia bersiap meninggalkan kantornya di St. Petersburg, Rusia (31/3/2018)
Rusia tidak tinggal diam atas gelombang pengusiran diplomatnya. Kremlin membalas pengusiran itu dengan aksi serupa terhadap diplomat dari 23 negara. Ketegangan diplomatik ini diharapkan mereda dengan kunjungan Perdana Menteri Prancis, Emmanuel Macron, Mei 2018 mendatang.

Kementerian Luar Negeri Rusia telah menyatakan 58 diplomat Amerika Serikat (AS) di Moskow dan dua pejabat Konsulat Jenderal AS di Yekaterinburg sebagai "persona non grata" (tidak diterima). Mereka diminta angkat kaki paling lambat pada 5 April 2018. Demikian dilaporkan Reuters (h/t Antaranews), Jumat (30/3/2018).

Tidak hanya itu, Kremlin juga memerintahkan penutupan konsulat AS di kota kedua Rusia, St Petersburg. Aksi tersebut sebagai balasan atas gelombang terbesar pengusiran diplomat Rusia sejak Perang Dingin, termasuk pengusiran AS atas 60 diplomat mereka.

Hingga akhir pekan ini, tercatat sudah 25 negara--termasuk anggota Uni Eropa, AS, Australia dan Kanada--telah mengusir lebih dari 150 diplomat Rusia. Aksi diplomatik tersebut sebagai solidaritas pada Inggris, menyusul insiden percobaan pembunuhan terhadap mantan agen Rusia yang membelot ke negeri itu.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, pada Kamis (29/3/2018) menyatakan bahwa Moskow akan membalas aksi pengusiran diplomatnya tersebut.

Sehari setelahnya, sejumlah diplomat dari beberapa negara pun dipanggil. Dilaporkan Sputnik, setidaknya 15 perwakilan negara Eropa diminta menghadap Kementerian Luar Negeri Rusia, di antaranya Italia, Polandia, Belanda, Albania, Rumania, dan Ukraina.

Diplomat dari 23 negara menjadi sasaran aksi balasan Rusia. Terbanyak diusir dari Rusia berasal dari AS, sebanyak 60 orang, disusul diplomat Inggris 23 orang, dan Ukraina 13 orang. Kanada, Polandia, Jerman, dan diplomat Prancis masing-masing 4 orang.

"Pesan dari Moskow ini tidak mengejutkan," ujar Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, menanggapi aksi balasan tersebut. "Kami pun serius dengan pengusiran diplomat Rusia. Reaksi kami terhadap insiden Skripal adalah keputusan yang harus diambil dan perlu sebagai sebuah sinyal politik," imbuhnya seperti dilansir CNN (30/3).

Mantan diplomat AS, John Graham, kepada RT menyatakan meningkatnya ketegangan diplomatik antara Rusia dengan negara-negara Barat, khususnya AS, patut diwaspadai. Situasi ini, menurut Graham, bisa berlarut-larut dan membahayakan.

"Saya melihat ada sinyal buruk-dari para politikus dan jurubicara di kedua pihak, serta dalam pemberitaan di media--bahwa tak satupun yang menyadari bahaya dari eskalasi ketegangan politik ini. Inilah bahaya yang sesungguhnya," ujar Graham.
Upaya meredakan ketegangan diplomatik
Serangkaian aksi saling usir diplomat ini, menurut mantan Duta Besar Prancis untuk Rusia, Claude Blanchemaison, adalah sebuah sikap politik. Diplomat yang diusir bisa diganti, dan tidak mengganggu kerja kedutaan atau konsulat yang masih aktif. Meski, ia tak menampik ketegangan internasional yang muncul.

"Hemat saya, ini sekadar sinyal. Tak sampai berujung pada pemutusan hubungan diplomatik antarnegara. Ini adalah aksi simbolik yang terukur (dampaknya)," ujar Blanchemaison kepada Sputnik.

Dia berharap kunjungan Perdana Menteri Prancis, Emmanuel Macron, ke Rusia pada Mei 2018 mendatang, bisa meredakan ketegangan diplomatik ini. Di tengah riuhnya aksi saling usir diplomat, Rusia mengonfirmasi jadwal kunjungan Macron tetap terlaksana.

"Kunjungan Macron, bersama PM Jepang, akan menjadi tamu istimewa di forum ekonomi yang berlangsung di St. Petersburg. Macron akan menyampaikan pentingnya posisi Rusia dalam proses globalisasi. Kerja sama di berbagai bidang dengan Prancis, dan di antara negara-negara Uni Eropa, harus diperbaiki" katanya.

Blanchemaison menekankan pentingnya pidato Macron nanti di depan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan mendiskusikan apa yang akan terjadi selanjutnya.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan mereka akan mempertimbangkan permintaan Rusia untuk mendapatkan akses terhadap Yulia Skripal. Kondisi putri Skripal itu telah membaik, sedangkan Skripal masih kritis.

Kedutaan Rusia di London menyambut baik berita tersebut, dan menuntut haknya untuk bertemu. Yulia merupakan warga negara Rusia, sehingga pemerintah Negeri Beruang Putih itu mengklaim Konvensi Hubungan Konsuler 1968 menjamin haknya.

"Kami sedang mempertimbangkan permintaan Rusia sesuai dengan kewajiban kami untuk mematuhi hukum domestik dan internasional, termasuk hak dan permintaan akses kunjungan terhadap Yulia Skripal," tulis Guardian tentang respons Inggris, tanpa menyebut hukum internasional apa yang dimaksud.

Aksi saling usir diplomat ini menyusul percobaan pembunuhan terhadap Sergei Skripal (66), dan putrinya, Yulia Skripal (33) pada 4 Maret 2018 silam. Inggris sangat yakin Rusia berada di balik insiden tersebut, lantaran racun syaraf bernama Novichok yang digunakan hanya diproduksi di Kremlin.

Sergei Skripal adalah mantan anggota intelijen militer Rusia berpangkat Kolonel, yang divonis 13 tahun penjara pada 2006 karena dituduh menjadi agen ganda untuk Inggris.

Diungkapkan dalam BBC, Skripal bebas setelah pertukaran tawanan di AS pada 2010. Ia kemudian pindah dan menetap di Inggris, dan dinilai berjasa karena membocorkan dokumen rahasia Rusia kepada agen rahasia Inggris (MI6).

Pihak Rusia membantah semua tuduhan terhadapnya. Mereka pun mengelak dari tuduhan telah memulai "perang diplomatik" dengan Barat.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...arapkan-mereda

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- 315 TKI dideportasi karena narkoba dan tak punya identitas

- Jumlah pelapor pajak naik 14,4 persen

- Jokowi naik Mitsubishi Fuso dan tarif tol yang turun