Program perumahan yang digaungkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bebas uang muka (down payment) atau DP 0 Rupiah menuai pendapat pro dan kontra.
Kini muncul prediksi program tersebut akan segera hancur.
Pengamat properti dari Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menilai program ini sifatnya sementara, tidak akan berumur panjang karena sulit untuk digulirkan.
"Program ini tidak akan bertahan lama karena tanah di Jakarta terbatas. Kesulitan masyarakat beli rumah bukan karena cicilan atau DP, tapi ketersediaan tanah," ujar Ali di Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Menurut Ali, seharusnya Pemprov DKI bekerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dalam menyediakan hunian untuk masyarakat.
Warga mendaftar rumah DP 0 persen di Rorotan, Jakarta Utara.
Warga mendaftar rumah DP 0 persen di Rorotan, Jakarta Utara. (Warta Kota/Junianto Hamonangan)

Jika dikerjasamakan dengan swasta, Ali khawatir perumahan rakyat malah mengikuti skema pasar.

"Dalam satu menara, untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) paling hanya berapa persen, sisanya komersial. Niatnya sih subsidi silang tapi jadi semi bisnis," kata Ali.
Seharusnya, imbuh dia, Pemprov DKI bertanggung jawab dalam menyediakan perumahan untuk warganya.
Memanfaatkan dana dari corporate social responsibility (CSR) juga diperbolehkan asal tidak seluruh skemanya diserahkan kepada swasta.



Kalau diserahkan ke swasta, pasti mereka akan cari untung, walaupun sedikit. Membangun rumah untuk rakyat tidak boleh cari untung seperti itu," jelas Ali.
Ia menambahkan, kelemahan lain dari program ini adalah dari segi pengawasan.
Ali mengingatkan agar Pemprov DKI membuat skema sasaran siapa saja yang berhak membeli rumah DP 0 Rupiah.
Jangan sampai, kata dia, rumah yang seharusnya diperuntukkan MBR malah dimanfaatkan pihak-pihak lain.

"Siapa yang bisa memastikan kalau rumah itu memang MBR yang beli? Sekarang dari kantor gampang bikin slip gaji," sebut Ali.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri telah melaksanakan groundbreaking (peletakan batu pertama) pembangunan hunian dengan uang muka atau down payment (DP) 0 Rupiah.
Kawasan Klapa Village di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakart Timur, dipilih sebagai lokasi pertama dalam realisasi program yang menjadi bagian dari kampanye saat Pilkada DKI lalu itu.

Rumah yang disebut Anies akan dibangun merupakan bangunan vertikal sebanyak dua menara. Untuk tahap pertama, ada 703 unit yang terdiri atas 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21.
Harga yang ditawarkan Rp 320 juta untuk tipe 36 dan Rp 185 juta untuk tipe 21.


http://wartakota.tribunnews.com/2018/04/01/program-dp-0-rupiah-anies-sandi-akan-segera-hancur?page=2

program abal” cuk
yg fenting seiman,dibegoin juga rapopo cuk