Gedung KPK Diancam Dirubuhkan Jika Tidak Jerat Puan Dan Pramono

 RABU, 28 MARET 2018 , 15:50:00 WIB 



RMOL. Puluhan orang yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Indonesia mengancam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika tidak mampu menindak dua politisi utama PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung.

Seorang orator di antara puluhan pengunjuk rasa berteriak lantang di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/3)

"Fakta persidangan itu pasti ada faktanya kawan-kawan, Setya Novanto tidak bodoh dengan menyebutkan nama Puan dan Pramono tanpa dasar," ujarnya. 

Dia juga mengancam akan merubuhkan gedung KPK jika komisi antirasuah itu tidak mampu menangkap dua elit partai moncong putih. 

"Kalau memang KPK tidak mampu, kita rubuhkan gedung KPK ini kawan-kawan," tukasnya. 

Pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis lalu (22/3), terdakwa Setya Novanto mengatakan bahwa uang proyek KTP-el menyinggahi dua politisi utama PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung. Masing-masing mendapatkan uang sebesar 500 ribu dolar AS.

Hal tersebut disampaikan Setnov dengan alasan dirinya pernah mendengar saat di rumahnya Made Oka Masagung memberi tahu keponakannya yakni Irvanto Hendra Pambudi jika Made telah memberikan uang kepada dua politisi itu.

Namun, kuasa hukum Made Oka Masagung, Bambang Hartono membantah jika kliennya pernah memberikan sejumlah uang kepada Puan dan Pramon
http://politik.rmol.co/read/2018/03/28/332854/Gedung-KPK-Diancam-Dirubuhkan-Jika-Tidak-Jerat-Puan-Dan-Pramono-


Mahasiswa Akan Lawan KPK Jika Takut Tangkap Puan Dan Pramono
 RABU, 28 MARET 2018 , 13:56:00 WIB

RMOL. Jaringan Mahasiswa Indonesia menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap dua politisi PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung.

Tuntutan itu disampaikan karena Puan dan Pramono diduga terlibat dalam mega skandal korupsi KTP elektronik yang merugikan negara mencapai Rp 2,3 triliun.

Puluhan pengunjuk rasa dari Jaringan Mahasiswa Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Gedung KPK yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu siang (28/3).

"Apabila KPK tidak berani menangkap Puan Maharani dan Pramono Anung, maka KPK harus kita lawan," ujar seorang orator yang mengenakan kemeja biru.

Baca: Lima Tuntutan Aksi Jaringan Mahasiswa Indonesia

Mereka menegaskan bahwa siapapun yang tersangkut kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu harus diadili tanpa pandang bulu. 

"Semuanya harus dituntaskan semuanya harus diseret," tukasnya. 

Pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis lalu (22/3), terdakwa Setya Novanto mengatakan bahwa uang proyek KTP-el menyinggahi dua politisi utama PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung. Masing-masing mendapatkan uang sebesar 500 ribu dolar AS. 

Hal tersebut disampaikan Setnov dengan alasan dirinya pernah mendengar saat di rumahnya Made Oka Masagung memberi tahu keponakannya yakni Irvanto Hendra Pambudi jika Made telah memberikan uang kepada dua politisi itu.

Namun, kuasa hukum Made Oka Masagung, Bambang Hartono membantah jika kliennya pernah memberikan sejumlah uang kepada Puan dan Pramono.
http://hukum.rmol.co/read/2018/03/28/332841/Mahasiswa-Akan-Lawan-KPK-Jika-Takut-Tangkap-Puan-Dan-Pramono-


Benar Atau Tidak, KPK Harus Buktikan Dengan Memanggil Puan Dan Pramono

 JUM'AT, 30 MARET 2018 , 07:58:00 WIB



RMOL. Desakan agar KPK memeriksa dua kader utama PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung kembali didengungkan. Kali ini datang dari Forum Konstitusi dan Demokrasi (Fokdem).

Ketua Fokdem Ismadani Rofiul Ulya meminta KPK memanggil Puan dan Pramono terkait keterangan terdakwa Setya Novanto.

Mantan ketum Golkar itu menyebutkan dua pembantu Presiden Joko Widodo di Kabinet Kerja Puan dan Pramono juga diduga terlibat dalam kasus yang menjeratnya, kasus proyek pengadaan KTP elektronik.

Namun, baik Puan atau Pramono sudah membantah terlibat dalam kasus yang merugikan negara sebasar Rp 2,3 triliun itu. Mereka mengungkapkan tudingan Novanto sama sekali tidak benar.

Menanggapi hal tersebut, Ismadani mengatakan KPK harus memanggil Puan dan Pramono sebagai saksi untuk mendalaminya.

"Benar atau tidaknya keterlibatan Pramono dan Puan harus dibuktikan sendiri oleh KPK sebagai lembaga yang berwenang. Tidak bisa hanya dengan pernyataan masing-masing pihak di media," terangnya, Jumat (30/3).

Lebih lanjut Ismadani menjelaskan bahwa setiap keterangan di pengadilan harus dikembangakan oleh hakim karena akan mempengaruhi putusan nantinya.

Jika keterangan yang diberikan benar maka Novanto patut diberikan keringanan karena sikap kooperatifnya selama persidangan. Sebaliknya, jika keterangan Novanto tidak benar maka patut dihukum lebih berat karena memberikan keterangan palsu.

"Untuk KPK harus memanggil Puan dan Pramono," ujarnya lagi.

"Kemarin Pak Jokowi juga sudah mempersilahkan KPK memeriksa siapapun yang terlibat kasus hukum dan PPATK juga sudah siap membantu memberikan data kepada KPK. Tinggal KPK berani atau tidak? Itu pertanyannya. Kami harap KPK benar-benar serius dalam penegakan mega proyek KTP-el ini," tambah Ismadani.
  
Dengan dipanggilnya Puan dan Pramono sebagai saksi, KPK dapat menunjukkan komitmen penegakan hukum dan kematangan demokrasi di Indonesia
http://politik.rmol.co/read/2018/03/30/333151/Benar-Atau-Tidak,-KPK-Harus-Buktikan-Dengan-Memanggil-Puan-Dan-Pramono-

------------------------------

Coba aparat keamanan tangkep 1-2 pendemo itu ... terus tanya, punya Kartu Mahasiswa ?
Kalo jawabnya ketinggalan ... tanya dari kampus mana, tanya juga siapa nama Dekannya Fakultasnya dan Rektornya ... bila yang demo itu "mahasiswa abal-abal" yang dibayar recehan, biasanya  jawabannya langsung gagap!