Sebagai institusi hukum negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harusnya menjadi alat negara yang netral dari kepentingan politik. Namun faktanya, sekarang tak bisa disangkal bila KPK kini sudah menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik tertentu. 

Hal ini bukanlah pepesan kosong. Banyak kasus yan mengindikasikan bahwa KPK sekarang masuk dapam "jaringan gelap mafia" yang mengacak-acak negeri. Akibatnya, KPK kini tak lagi netral, institusi tersebut menjadi 'bumper' bagi kepentingan politik dan sangat partisan.

Misalnya, KPK dilibatkan dalam pertarungan politik tingkat tinggi antara geng mantan menteri ESDM SS, yang dibekingi oleh orang kuat Partai Kuning. Kini KPK digunakan kembali untuk menghajar calon gubernur Jateng yang menjadi pesaing SS.

Indikasi lain, KPK melakui beberapa puzzle fakta yang tercecer di media, terbukti telah menebar ancaman via Setya Nivanto agar menyebut nama Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus korupsi e-KTP. Di samping, mereka juga turut melindungi aktor intelektual kasus megakorupsi tersebut. 

Tak disangkal lag, KPK dijadikan alat tawar politik agar kepentingan jaringan gelap tersebut bisa mulus tanpa halangan. Soal kisah ini, kita bisa bahas di lain waktu secara lebih detail.

Namun yang pasti, kini KPK tidak lagi berada di titik tengah yang imparsial. Hal itu tentunya sangat mengecewakan karena sebagai lembaga yang dipercaya publik seharusnya bisa mengemban tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. 

Di bawah kendali jaringan gelap mafia, fungsi KPK kini memang tampak lebih kejam, terutama kepada mereka yang tidak masuk ke dalam lingkaran mafia itu. Tapi, citra KPK yang kejam itu sebenarnya hanya sebagai tameng untuk menutupi kedok permainan politik mereka. 

Tindakan KPK yang tidak netral itu pada dasarnya telah mengarah pada "abuse of power". Hal ini harus dihentikan agar penegakkan hukum dan pemberantasan korupsj bisa berjalan dengan netral dan tidak berpihak pada siapapun, kecuali kepada kebenaran dan masyarakat Indonesia. 

Bila kesewenang-wenangan pembaga anti rasuah itu terus dilanjutkan, maka bahaya besar mengancam negeri ini. Potensi perpecahan bangsa sangat besar bila lembaga penegak hukum turut bermain politik.

Langkah ngawur KPK di atas bisa menciptaoan instabilitas sosial-politik. Maka tak ada jalan lain, selagi menghentikannya sebelum bahaya besar mengancam negara tercinta ini.