https://m.detik.com/news/berita/d-39...h-di-indonesia


Jakarta - Di tengah polemik beberapa petinggi PAN terkait program sertifikasi tanah Presiden Joko Widodo, PAN berencana menggelar seminar terkait data ketimpangan lahan. PAN menyebut siap mendukung upaya pemerintah untuk menekan angka kesenjangan kepemilikan lahan itu.

Seminar rencananya digelar di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3/2018) pukul 13.00 WIB. Waketum PAN yang juga anggota DPR Hanafi Rais dan anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo dijadwalkan hadir memaparkan materi.

Dari agenda yang didapat detikcom, seminar ini merupakan upaya PAN mendorong pemerintahan Presiden Jokowi agar fokus dalam strategi penyelesaian kesenjangan kepemilikan lahan antara rakyat dan korporasi, ketimbang meributkan asal usul data kepemilikan lahan di Indonesia. PAN disebut mendukung upaya Pemerintah dalam menuntaskan program Reforma Agraria sesuai dengan RPJMN 2015-2019 untuk menekan angka kesenjangan kepemilikan lahan.

Baca juga: Bagikan Sertifikat Tanah di Malang, Jokowi: Tak Ada Pengibulan


Diketahui, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sempat menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah Jokowi adalah pengibulan. Menurut Amien, tak ada hasil yang jelas dari program tersebut.

Amien mengklaim 74% kepemilikan lahan di Indonesia dikuasai asing masih berlanjut. Pernyataan Amien menimbulkan reaksi keras dari Menko Maritim Luhut B Pandjaitan. Sempat mengancam akan membuka dosa-dosa senior yang memberi kritik ke pemerintah, Luhut juga menantang berkelahi melalui data.

Hanafi Rais pun membela sang ayah. Dia menyebut informasi yang disampaikan Amien merupakan data dari Bank Dunia pada 2015. 

Namun, pernyataan Hanafi dibantah oleh Bank Dunia. Bank Dunia menegaskan tidak pernah mengeluarkan data tentang kepemilikan tanah di Indonesia.

Baca juga: Waketum PAN: Luhut Jangan Arogan!


Meski tak pernah mengeluarkan data itu, Country Director World Bank for Indonesia, Rodrigo A Chaves mengatakan pemerataan tanah memang bukan isu baru. Kepemilikan lahan di Indonesia disebut semakin menyebar.

Dia juga mengatakan, 74% lahan di Indonesia sebenarnya milik negara. Kebanyakan lahan itu pun dikelola oleh pemerintah.

"Ingat bahwa 74% tanah yang ada itu milik negara dan dikelola oleh pemerintah. Saya tidak mengerti kenapa ada orang membuat isu politik," tutur Chaves di Energy Building, Jakarta, Selasa (27/3).