BREBES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Brebes menggelar rapat paripurna rencana pemekaran Brebes Selatan, Senin (26/3). Rapat ini membahas hasil kajian daerah yang menyatakan wilayah Brebes Selatan layak menjadi kabupaten sendiri.
Dalam rapat tersebut masing-masing perwakilan fraksi menyampaikan pandangan umumnya. Di antaranya Fraksi PKS, Golkar, PKB, PDIP, Demokrat, PPP, Hanura, PAN, dan Gerindra. Dari pandangan umum tersebut, seluruh fraksi menyatakan setuju dengan rencana pemekaran Brebes Selatan.
Ketua Fraksi PKS, Sururul Fuad, menyampaikan pemekaran sebuah wilayah menjadi daerah otonomi baru (DOB) di Brebes merupakan sebuah keniscayaan. Karena itu, pemekaran ini diharapkan bisa meningkatkan pelayanan publik. Dia pun menyatakan setuju dengan hasil kajian tersebut.
"Berdasarkan hasil pertimbangan yang mendalam, kami menyetujui hasil kajian dan diserahkan ke Bupati Brebes untuk ditindaklanjuti," jelas dia.
Pernyataan serupa juga disampaikan perwakilam Fraksi PDIP, Nasikun. Menurutnya, pemekaran Brebes Selatan merupakan kebutuhan masyarakat. Sebab, wacana pemekaran ini sudah bergulir lama. "Setelah membaca dan mengkaji secara komperhensif Fraksi PDIP menyetujui sepenuhnya hasil kajian pemekaran," katanya. 
Adapun Fraksi Partai Golkar yang diwakili Pamor Wicaksono menyampaikan pemekaran dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat. "Dengan demikian pembangunan dan pengembangan daerah bisa lebih mudah," katanya.
Sementara itu, dari Fraksi PAN Joni Waluyo juga menyatakan setuju dengan pemekaran Brebes Selatan. Karena itu dia meminta kepada para pegiat dan aktivis pemekaran untuk berfokus pada perjuangan. "Jangan memikirkan kekuasaan dulu. Yang penting diperjuangan dulu," jelasnya.
Fraksi lainnya seperti PKB, PPP Hanura, Gerindra, dan Demokrat juga menyatakan sepakat dan menyetujui pemekaran. Mereka juga meminta Bupati Brebes untuk menindaklanjuti hasil rapat paripurna ini.
Bupati Brebes menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi dari DPRD soal pemekaran ini kepada Provinsi. "Segera kami tindaklanjuti," katanya.
Reporter/Editor: Muhammad Irsyam Faiz

Sumur

TRIBUNJATENG.COM, BREBES - Keluarnya hasil kajian akademis yang dilakukan Universitas Diponegoro (Undip) terkait pemekaran wilayah Brebes bagian selatan disambut bahagia.

Kajian akademis itu menyebut bahwa Brebes selatan yang terdiri dari enam kecamatan yakni Bumiayu, Tonjong, Sirampog, Paguyangan, Salem, dan Bantarkawung berpotensi atau layak menjadi daerah otonomi baru (DOB).

Sekretaris Presidium Pemekaran Kabupaten Brebes Selatan, Abdul Karim Nagib, mengatakan hasil kajian tersebut disambut baik lantaran warga di enam itu sudah menunggu lama.

"Alhamdulillah. Brebes selatan berpotensi untuk dimekarkan," kata Abdul Karim kepada Tribunjateng.com, Sabtu (10/3/2018).

Menurutnya, dengan hasil kajian akademis itu, semua yang dibutuhkan untuk menjadi kabupaten sendiri sudah terpenuhi.

Hasil itu, kata dia, merupakan perjuangan semua warga yang sudah ditunggu- tunggu sejak lama.

Pasalnya, pada kajian akademis beberapa tahun lalu yakni pada 2015, yang juga dilakukan tim dari Undip Semarang, tidak mengatakan layak atau belum layak menjadi kabupaten sendiri.

"Dari dulu perjuangan kami memang terganjal oleh kajian akademis itu," tandasnya.

Untuk menjadi kabupaten baru, ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan, di antaranya kajian akademis itu.

Menurutnya, kajian pada 2015 lalu itu belum menyimpulkan hasil apa- apa.

Saat itu, tim mengatakan ada lima indikator yang belum terpenuhi.

Di antaranya data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan data konsumen listrik di daerah Brebes selatan.

Karim membayangkan, ketika pemekaran terwujud akan meningkatkan kualitas pelayanan, ekonomi, dan tata pemerintahan.

Dia berasumsi, selama ini masyarakat di enam kecamatan sudah banyak menghabiskan jutaan rupiah hanya untuk mengurus berbagai keperluan administrasi ke pusat pemerintahan yang ada di Kecamatan Brebes.

Karim mengajak seluruh elemen masyarakat di Brebes selatan mengawal perkembangan pemekaran ke tingkat provinsi hingga pusat. (*)
Sumur