Jakarta- Ombudsman menyatakan penempatan PKL di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, melawan hukum. Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut Ombudsman sepemikiran dengan pihaknya.

"Berarti sama dong? PDI Perjuangan dengan Ombudsman sama dong (pikirannya)?" kata Gembong saat dimintai tanggapan detikcom, Senin (26/3/2018).

Fraksi partai berlambang banteng moncong putih itu mendorong Anies membuka kembali Jalan Jatibaru Raya. Sementara itu, PKL yang ditempatkan di sana harus pula dipindahkan ke tempat yang layak.

"Sudahlah, kembali kan saja pada fungsi semula. Sudah selesai. Kedua, terhadap PKL yang sudah ditempatkan di sepanjang Jalan Jatibaru itu harus diberikan tempat yang baik agar kehidupan mereka tidak terganggu. Kan begitu," terang Gembong.

Fraksi PDIP DKI sendiri merasa heran mengapa Pemprov masih menutup Jalan Jatibaru Raya. Padahal, sebelum Ombudsman, Polda Metro Jaya juga merekomendasikan pembukaan jalan.

"Kan sudah banyak rekomendasi itu, tinggal dijalankan, selesai itu," ujar Gembong.

Ombudsman menuturkan penempatan PKL di Jalan Jatibaru Raya melanggar Pasal 128 ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebijakan itu juga tak sejalan dengan tugas Dinas UKM serta Perdagangan, sesuai Peraturan Gubernur DKI Nomor 266 Tahun 2016.


Tim Ombudsman juga menemukan alih fungsi Jalan Jatibaru Raya telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 tentang Jalan, serta Peraturan Daerah DKI Jakarta No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.


Sumur: https://news.detik.com/berita/d-3937...147.1517191257