Tidak Hanya Ajukan Cawapres‎ Jokowi, PSI Juga Usulkan Perubahan Nomenklatur Sejumlah Kementerian
Minggu, 25 Maret 2018 16:59 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selain mengusulkan 12 nama untuk menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) Joko Widodo (Jokowi) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ‎juga mengusulkan perubahan nomenklatur sejumlah kementerian untuk periode 2019-2024.

"Kita tidak fokus hanya Cawapres, tapi juga menteri, kita harus belajar memikirkan dari jauh jauh hari," ujar Ketua Umum PSI, Grace Natalie, di Kantor DPP PSI, ‎Minggu (25/3/2018).

Adapun nomenklatur yang diusulkan PSI untuk diubah yakni‎ Kementerian Komunikasi, Informatika, dan Big Data.

Kemudian Kementerian UKM, Ekonomi Kreatif, Start Up dan Pemuda.

Lalu Kementerian Infrastruktur, Agraria, Tata Ruang/ Kepala BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perubahan Iklim‎,

Kementerian SosiaI dan Mitigasi Bencana.

Serta Kementerian Kesetaraan Gender, Keluarga Berencana, dan Perlindungan anak,

dan terakhir Kementerian Olahraga.

"Ada sejumlah nomenklatur kementerian yang kita pikir akan lebih efektif bekerja ketika ada perubahan format yang baru. Misalnya kepemudaan dan olahraga. Memang yang olahraga kebanyakan pemuda tapi kebutuhannya kan bukan cuma soal fisik tapi juga digital," katanya.

Adapun menurut Grace usulan perubahan nomenklatur, salah satunya ‎untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia yang sudah memasuki era digital.

Saat ini di Indonesia belum ada kementerian yang mengatur soal regulasi bisnis digital.

"Sekarang kita belum punya payung hak yang jelas yang mikirin dari regulasi, pendanaan, mentoring, market. Makanya kita usulkan. Untuk itu kepemudaan digabung juga dengan kebutuhan untuk start up yang memang jadi concern anak-anak muda sekarang," katanya.

Grace mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada presiden Joko Widodo untuk memutuskan usulan tersebut.

Sebagai partai politik, PSI mengakomodir dan menyuarakan usulan yang berasal dari masyarakat.