PDIP Salahkan SBY soal Korupsi E-KTP, Demokrat Marah
Jumat, 23 Maret 2018 | 09:36 WIB


Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

VIVA – Pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang menyebut partainya bukan penguasa saat pembahasan proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik, menuai reaksi keras dari Partai Demokrat. Pernyataan Hasto dinilai seolah menuduh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bersalah.

"Pernyataan PDIP menyusul apa yang disampaikan oleh mantan Ketua DPR RI Setya Novanto di persidangan kasus e-KTP, yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung, kader utama PDIP, sebagai pihak yang menerima dana e-KTP, yang intinya menyalahkan pemerintahan Presiden SBY adalah aneh dan menggelikan," kata Sekretaris Jenderal Demokrat, Hinca Pandjaitan lewat keterangan tertulisnya, Jumat 23 Maret 2018.

Hinca mengatakan, korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan secara pribadi dan dipertanggungjawabkan secara pribadi pula. Menurut dia, ini tidak ada kaitannya dengan partai yang sedang beroposisi atau yang sedang berkuasa.

"Partai-partai politik yang saat ini tidak berada di koalisi pendukung pemerintah, ketika ada kadernya yang kena jerat KPK, juga tidak ada yang menyalahkan pemerintahan Presiden Jokowi," ujar dia.PDIP Akui Ada Beberapa Nama Disodorkan Jadi CawapresSekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, di Depok, Jawa Barat, pada Jumat, 9 Maret 2018. Jokowi

Menurut Hinca, sebagai partai terbesar yang berkuasa saat ini, PDIP sedang diuji sejarah. Yakni, apakah PDIP mendukung upaya pemberantasan korupsi, baik ketika ada kadernya yang kena jerat penegak hukum maupun tidak.

"Apakah PDIP tak akan pernah menghalang-halangi kasus penegakkan hukum oleh KPK atau obstruction of justice yang juga merupakan partai terbesar dan sedang berkuasa?" katanya.

Hinca menilai pernyataan PDIP yang menyalahkan pemerintahan Presiden SBY dan mendiskreditkan Partai Demokrat salah alamat. Menurut dia bantahan PDIP seharusnya ditujukan kepada Setya Novanto dan KPK.

"Bukan Partai Demokrat ataupun kadernya yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung, tetapi Setya Novanto," ucap Hinca.

Sebelumnya, Hasto membantah kader-kadernya terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Menurut Hasto, saat pembahasan proyek itu, posisi PDIP bukan sebagai partai pemenang Pemilu.

"Kami bukan dalam posisi desainer, kami bukam penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar," kata Hasto. 
https://www.viva.co.id/berita/politi...demokrat-marah

Disebut Terima Uang E-KTP, PDIP: Kami Bukan Penguasa
Kamis, 22 Maret 2018 | 12:50 WIB



Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto

VIVA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, angkat suara terkait pernyataan Setya Novanto di pengadilan hari ini, yang menyebut nama sejumlah politikus partai berlambang banteng moncong putih menerima uang proyek e-KTP.

Menurut Hasto, partainya siap diaudit dan dikonfirmasi mengenai tudingan Novanto yang kini berstatus terdakwa kasus korupsi e-KTP.

"Kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut," kata Hasto melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis, 22 Maret 2018.

Menurut Hasto, saat pembahasan proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut, posisi PDIP bukan sebagai partai pemenang pemilu, melainkan berada di oposisi. Apalagi selama 10 tahun sebagai posisi penyeimbang, partainya praktis tidak mendapat jabatan, baik itu menteri ataupun lembaga negara.

Hasto menilai, Menteri Dalam Negeri saat itu, Gamawan Fauzi, harus memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP.

"Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan "Katakan TIDAK pada Korupsi", dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi. Tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tersebut, termasuk e-KTP," kata Hasto.

Terkait usulan awal proyek e-KTP, Hasto menyebut, PDIP bukanlah konseptor. Malah diketahui, ada usulan pengadaan e-KTP diintegrasikan dengan data lain yang bisa melayani pelayanan di bidang lain. 

"Yang kami usulkan, e-KTP bukan pada pendekatan proyek, namun melalui pendekatan integrasi data antara data pajak, data BKKBN, data kependudukan dan hasil integrasi data divalidasi melalui sistem single identity number. Sistem tersebut juga diintegrasikan dengan rumah sakit, puskesmas, hingga ke dokter kandungan dan bidan," Hasto menjelaskan. 

Selain itu, Hasto juga menegaskan, apa yang disebutkan Novanto yang dianggap mengetahui ada aliran dana ke sejumlah politikus PDIP, tidak benar. 

Hasto menyebut, ada kesan bahwa proyek yang merugikan negara sebanyak Rp2,3 triliun ini merupakan bagian dari tanggung jawab PDIP.

"Kami bukan dalam posisi desainer, kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar," kata Hasto. 

Sebelumnya, dalam persidangan perkara korupsi e-KTP hari ini, Kamis, 22 Maret 2018, mantan Ketua DPR itu menyebut nama-nama seperti Puan Maharani, Pramono Anung, Olly Dondokambey, Ganjar Pranowo dan Arief Wibowo. 

Semua kader PDIP itu disebutkan oleh Novanto mendaptkan jatah rata nominalnya sebesar US$500 ribu
https://www.viva.co.id/berita/nasion...bukan-penguasa

-----------------------------

Gagal sudah harapan menjadikan Putra Mahkota Cikeas untuk mendampingi Jokowi, kalo PDIP satruan terus dengan Demokrat. Ada yang bertepuk senang dengan kejadian ini tentunya, semakin renggangnya Jokowi dan Demokrat/SBY. Bahkan kini Jokowi mulai mendekati Golkar. Tapi mungkin aja selama ini pihak Demokrat dan SBY saja yang geér dengan sikap Jokowi yang sepertinya jinak-jinak Merpati dengan pihak Demokrat dan AHY.