TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebutkan penyebab (rumah susun) Rusun KS Tubun yang menjulang didirikan di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sampai kini belum dihuni.



Penyebab rusun itu belum ditempati adalah aturan yang belum di sepakati. Sandiaga Uno mengatakan pemerintah provinsi DKI saat ini tengah mengkaji hal tersebut.

"Salah satu masukannya beberapa daerah di situ yang akan ditata dan warga di sana bisa menggunakan Rusun KS Tubun," ujar Sandiaga Uno di Masjid At Taqwa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 24 Maret 2018.


Menurut Sandiaga Uno, pemerintah ingin kebijakan yang diambil di Rusun KS Tubun sesuai dengan peraturan daerah yang tengah digodok. Selain itu, kata dia, perda tersebut juga harus sesuai dengan penataan yang dilakukan. "Kami menunggu perdanya, tapi kami ingin optimalisasi. Mungkin bentuknya, sembari menunggu Perda seperti apa," tutur Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno menegaskan Rusun KS Tubun yang saat ini telah selesai dibangun tetap harus ditempati. Pemerintah juga tengah menimbang biaya sewa di rusun tersebut. "Daerahnya sangat strategis gitu. Di situ ditawarkan dua juta juga banyak yang mau," ucap Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno berujar Rusun KS Tubun nantinya akan diutamakan untuk warga yang belum memiliki akses perumahan. "Buat kami sih bisa dimanfaatkan oleh warga," tutur Sandiaga Uno lagi.

Rusun KS Tubun yang berlokasi di Jalan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat ini dibangun sejak era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kompleks bangunan dengan cat warna-warni mencolok ini baru selesai dibangun beberapa bulan lalu.



Berhubung tempatnya strategis sepertinya ini pas buat program DP Nol persen untuk warga yang gajinya 7 juta, sayang kan kalo uang sewanya murah