Hingga saat ini, banyak pihak yang meragukan kemampuan Pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Padahal dalam mengelola keuangan itu pemerintah selalu patuh dalam prinsip kehati-hatian. 

Meski sudah mendapatkan banyak penghargaan dan pujian internasional, namun tampaknya barisan para oposisi itu tidak pernah bisa membaca fakta. Salah satu isu yang kerap 'digoreng' untuk menyerang pemerintah itu, diantaranya, soal penggunaan dana haji. 

Misalnya, artikel yang ditulis oleh Salamuddin Daeng yang berjudul "Bagaimana Nasib Jamaah Haji Indonesia?" ini.

Melalui artikel tersebut, Ia membangun opini bahwa pemerintah menggunakan skema 'ponzi' untuk memberangkatkan jamaah haji saat ini. Pasalnya, dana haji yang ada sekarang digunakan untuk proyek infrastruktur. 

Skema ponzi dalam ekonomi dikenal sebagai modus investasi penipuan, yang mana keuntungan investasi didapatkan dari uang investor/anggota berikutnya. Skema ini mudahnya sebagai gali lubang tutup lubang.

Tentu saja, apa yang disampaikan oleh Salamuddin Daeng di atas membuat kita mengernyitkan dahi. Bagaimana mungkin pemerintah memberangkatkan jamaah haji dengan skema ponzi? Bukankah kalau itu terjadi, kenyataannya sudah pasti runtuh saat krisis? Sama tak 'nyambungnya' dengan persoalan itu dikaitkan dengan isu penggunaan dana haji saat ini.

Bisa dikatakan, tuduhan Salamuddin Daeng tersebut fitnah belaka. Ia membangun opini yang provokatif dan tidak sesuai dengan faktanya.

Penggunaan dana haji oleh pemerintah dilakukan dengan sangat hati-hati. Azas kehati-hatian (prudent) ini yang menjadi perhatian khusus pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Hal itu juga tidak dilakukan dengan serampangan dan oportunis, melainkan telah melalui serangkaian kajian dan konsultasi yang mumpuni. 

Penggunaan dana itu telah melalui perizinan dengan para jamaah haji, konsultasi dengan para tokoh agama, serta diikuti dengan serangkaian penghitungan agar proporsional sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu, penggunaan dana haji juga ditujukan hanya untuk sektor-sektor yang produktif, bersifat positif bagi pembangunan bangsa dan memiliki kemanfaatan secara luas serta berkelanjutan.

Maka tak mungkin bila dana haji itu digunakan untuk 'dana politik' sebagaimana yang dituduhkan oleh Salamuddin Daeng di atas. Itu adalah tuduhan yang keji.

Di sisi lain, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin, menyatakan bahwa penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur itu bisa dilakukan. Sebaliknya, hal tersebut dianggap sebagai langkah yang baik daripada uang tersebut mengendap saja. 

Ketua MUI berpendapat dana haji akan menjadi lebih baik bila diinvestasikan kepada sektor-sektor yang tidak memiliki resiko tinggi, aman dan bisa memberikan keuntungan bagi negara. Dengan begitu, dana haji bisa bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Bila bermanfaat luas maka disitulah letak keberkahan dari adanya dana haji. Bukan justru hanya dijadikan ajang bancakan para koruptor saja.

Pendapat Ketua MUI itu berbeda 180 derajat dengan artikel Salamuddin Daeng. Namun anehnya, Salamuddin Daeng itu berlagak sok tahu dan merasa paling benar dengan menempatkan dirinya seolah lebih paham soal dana haji itu dibandingkan tokoh agama sekaliber Ketua MUI. 

Itulah contoh nyata oposisi tak berkualitas. Mengkritik tanpa menguasai fakta dan data. Hanya bermodalkan asumsi semata.