INILAH, Bandung - Pakar tata kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Jhonny Phatta‎ berpendapat Ridwan Kamil beserta Pemerintah Kota (Pemkot) menjadi pihak yang paling bertanggungjawab atas banjir bandang yang menerjang kawasan Cicaheum, Selasa (20/3) lalu.

‎Menurut Jhonny, sebagai pemimpin terlebih berlatarbelakang arsitek, Emil (panggilan Ridwan Kamil) seharusnya sudah bisa memprediksi bahwa di tempat tersebut akan terjadi banjir.

Apalagi, daerah Jatihandap dan Cicaheum menjadi salah satu kawasan padat penduduk di daerah Kota Bandung.

Dengan adanya daerah padat tersebut, sambung Jhonny, praktis sudah bisa dipetakan dan dipantau apabila terjadi pendangkalan sungai Cipamokolan, lalu jalur sungai, dan banyak bangunan yang mengganggu aliran sungai.

"Itu sih pemerintah kota bertanggung jawab, Ridwan Kamil tanggung jawab, karena ada SKPD di bawahnya dipimpin walikota, kalau itu ada pengendapan, ada kelokan, ada bangunan itu dirapikan," kata Jhonny, Jumat (23/3).

‎Dipaparkan Jhony, seharusnya Emil bisa mengkoordinir Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bisa menyisir seluruh kawasan kota.

Saat ini kawasan perkotaan yang sudah semakin pada dengan pemukiman juga tidak dikontrol dengan baik oleh pemerintah sehingga memberikan celah untuk melanggar aturan, terutama di dekat bantaran sungai.

Baca: 6 Fakta Banjir Cicaheum: Menyeret Puluhan Kendaraan hingga Endapan Lumpur

Padahal, lanjut Jhonny, sudah ada cerminan dari sejumlah titik banjir sebelumnya seperti di Pasteur, Pagarsih, Gedebage, Cisaranten serta titik lainnya yang menunjukan seluruh jaringan sungai di Kota Bandung harus disterilkan, baik aliran sungainya ataupun daerah bantarannya.

"Dinsos bertanggung jawab, itu kalau harus digusur kali dibersihkan, kemudian ada dinas menangani direlokasi, kemudian dinas perizinan harus menertibkan juga, Dinas PU perbaiki kirmir. Jangan dianggap 35 tahun sekali banjir atau secara periodik, tapi bagaimana menata kota itu harus bereskan," bebernya.

Saat ini menurut Jhony pemkot sudah tidak bisa lagi menyalahkan masyarakat lantaran tidak bisa menjaga sungai dengan baik.‎

"Jangan menyalahkan masyarakat, karena pemerintah juga bisa melarang ini itu, dibersihkan kembali dan kalau bisa kerugian masyarakat dibantu," tegasnya.

Jhonny menyarankan agar Pemkot harus fokus melakukan penataan pemukiman yang berada di bantaran sungai. Sebab, menurutnya konsep pembuatan langkah antisipasi pengurangan air tidak hanya sebatas membuat sodetan atau kolam retensi.

"Nah daerah kumuh harus ditata kembali, pemerintah harus menata kembali merapikan dan membutuhkan dana besar. Kalau memang kesulitan bagaimana sekarang bekerjasama dengan swasta fokus untuk melakukan penataan," jelasnya.

Perihal dampak dari Kawasan Bandung Utara (KBU) ini Jhonny menilai sejauh ini penataan hanya menjadi bahasa lisan saja. Bahkan pengetatan izin pun cuma menjadi wacana, lantaran pada kenyataannya pembangunan dan alih fungsi lahan terjadi cukup sporadis.

Jhony menuturkan ‎Pemerintah Provinsi (Pemprov) selaku pemegang kebijakan bersama pemerintah kabupaten kota yang bersangkutan dengan KBU jangan hanya membiarkan begitu saja lahan yang ada tanpa dikelola dengan baik. Tetapi harus memiliki konsep yang matang dan jelas.

Diutarakan Jhony, apabila semua pihak serius menginginkan KBU sebagai daerah resapan air‎, maka mulai saat ini harus sudah dilakukan pembangunan.

Konsep pembangunannya adalah mengembalikan KBU menjadi kawasan hutan, dengan tanaman utama pohon kayu keras.

"Kalau bisa dibangun secepatnya seluruhnya, tapi bukan gedung, perumahan, hotel, tapi kalau ingin jadi resapan air, maka pemerintah kota kabupaten bersama provinsi harus jelas mau diapakan kalau ingin menjadi daerah resapan air dan penting maka harus ditanami pohon-pohon tanaman keras, dihutankan, bukan perkebunan dan sebagainya itu tidak cocok sebgaai resapan air, kalau itu dihutankan," bebernya.

‎Banjir bandang disertai lumpur dan pepohonan yang terjadi di Cicaheum dinilai Jhonny sudah menjadi indikasi bahwa lahan yang tersedia di KBU saat ini sudah tidak mampu lagi menjadi resapan air. Di samping daya tampung sungai yang semakin mengecil untuk bisa mengalirkan air.

"Air jatuh harusnya ke tanah, tapi karena banyak beton pembangunan dan tanah terbuka tidak mudah menyerap air karena ditanami kol atau cabe, sehingga air mengalir ke bawah menggerus tanah erosi sehingga menjadi lumpur, setelah jatuh ke bawah harusnya bisa dialirkan tapi sungai tidak terurus baik, karena air deras sehinga kirmir juga bobol‎," urai dia.

Untuk itu, Jhonny menyarankan agar KBU segera ditanami pohon-pohon yang bisa menjadikannya ‎kembali sebagai hutan. Soal regulasi pembangunan, sambung dia, pemerintah juga harus ketat apabila pemilik lahan hanya diperbolehkan menjadikan tanahnya menjadi bangunan sebesar 10 persen saja.

http://www.inilahkoran.com/berita/ba...ir-di-cicaheum