- Beranda
- Berita dan Politik
DPRD Kecewa, PAD NTB Sekarang Terburuk Dalam Kurun 8 Tahun
...
TS
nasbungdiehard
DPRD Kecewa, PAD NTB Sekarang Terburuk Dalam Kurun 8 Tahun
Mataram – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB di tahun anggaran 2016 dinilai sangat mengecewakan. Sebab, realisasinya minus Rp 12,8 miliar lebih atau setara minus 0,93 persen, bila dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Sehingga, pencapaian kali ini dianggap paling parah dalam kurun delapan tahun terakhir.
Ketua Fraksi PKS DPRD NTB Johan Rosihan mengatakan, sejak tahun anggaran 2009 lalu, faktanya PAD NTB terus tumbuh positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan di atas 20 persen.
Ia mencatat angka pencapaianya dimulai dari Rp 471 miliar di tahun 2009, meningkat menjadi Rp 515 miliar di tahun 2010. Selanjutnya, tumbuh lagi menjadi Rp 741 miliar di tahun 2011. Dan, terus tumbuh menjadi Rp 745 miliar di tahun 2012.
Berikutnya, meningkat menjadi Rp 858 miliar di tahun 2013. Selanjutnya, naik menjadi Rp 1,115 triliun di tahun anggaran 2014. Serta, tumbuh meningkat kembali menjadi Rp 1,372 triliun di tahun 2015 lalu.
Tapi, di tahun 2016, PAD turun menjadi Rp 1,359 triliun. “Ini yang sulit dipahami alasannya, kenapa realisasi PAD itu bisa turun signifikan,” ungkapnya saat menyampaikan laporan fraksinya tentang ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016, Rabu (21/6).
Menurut Johan, pihaknya sedikit heran atas fakta disaat realisasi PAD NTB turun, namun pertumbuhan ekonomi NTB tetap positif dan termasuk yang terbaik di Indonesia. Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan yang cenderung terus meningkat, tentunya akan berimplikasi positif bagi peningkatan capaian realisasi PAD di NTB. Namun hal tersebut malah tidak terjadi.
Kerisauan Johan beralasan, lantaran penurunan realisasi PAD kali ini, justru terjadi pada akhir-akhir pengabdian Gubernur Dr TGH. Muhamad Zainul Majdi dan Wagub H Muhamad Amin. Sehingga, patut menjadi atensi semua pihak agar jangan sampai penurunan tersebut dapat menjadi noda dalam cerita positif yang hendak dibangun pada era kepemimpinan TGB di NTB.
“Kami minta penurunan PAD ini harus disikapi, jangan sampai hal ini menjadi blunder politik pada gubernur yang berkeinginan melanjutkan kiprahnya ke pentas nasional usai menjabat setahun lagi,” katanya.
Menurut Johan, agar jelas apa kendala dan faktor penyebab menurunnya PAD itu, maka pihaknya mengusulkan ke pimpinan DPRD agar sebaiknya meminta BPK RI melakukan audit investigatif atas penerimaan asli daerah milik pemprov.
“Kehadiran BPK sebagai supreme auditor diperlukan untuk mengurai permasalahan dalam tata kelola PAD. Kami mengusulkan, hal ini diperioritaskan,” tandas Johan Rosihan. (prm)
0
2.3K
44
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.8KThread•41.5KAnggota
Urutkan
Terlama
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru