bye ... bye ... bye ....

Merdeka.com - Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan meninggalkan warisan utang sebesar Rp 2.532 triliun (kalau diassumsikan kurs Rp12.000/US$1, berarti setara US$ 228 miliar) . Utang itu berasal dari pinjaman luar negeri selama pemerintahan SBY. "Pada tahun 2014, utang Indonesia sebesar Rp 2.532 triliun," kata Uchok dalam acara diskusi bertajuk 'Implikasi ekonomi politik utang rezim SBY terhadap rezim Jokowi dan anak cucu bangsa', di Galery Cafe, Jakarta, Senin (29/9).

Maka, tambah dia, jika Indonesia ingin melunasi utang yang begitu besar itu setiap warga negara dapat dikenakan beban sebesar Rp 10.042.659.

Tak hanya itu, Uchok juga mengatakan bahwa kenaikan utang pada pemerintahan SBY dari 2013 ke 2014 mencapai Rp 157 triliun. "Karena setiap tahun APBN selalu defisit, setiap tahun juga Indonesia harus mencari pinjaman untuk menutupi defisit," ucapnya.

Uchok pun menilai di masa pemerintahan mendatang, pemerintah harus mengurangi pengeluaran anggaran yang dinilai tidak produktif. Hal itu dilakukan guna menutup defisit APBN. "Kalau kita ingin mengetatkan ikat pinggang atau anggaran itu bisa dilakukan, seperti anggaran fasilitas untuk pejabat, perjalanan dinas, belanja operasional, makan minum untuk tamu. Itu bisa diperkecil atau dihilangkan tiap kementerian," tutupnya.
http://nasional.rimanews.com/politik...Y-untuk-Jokowi


Warisan Utang, Beban Berat yang Ditinggalkan Rezim SBY untuk Jokowi
13 Agustus 2014 | 13:18


Jok, Jok ... ojo lali sampeyan usai awakku lengser sesuk, cicilen utang-utangku zaman rezimku biyen. Saranku, ojo milih menteri ekonomi sing doyang utang maneh, kayak jeng Sri iku contohnya, sing aslinya memang SPG dari IMF dan World Bank. Paham maksudku, Jok!

Rimanews-Sekitar dua bulan lagi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan wakilnya Boediono akan lengser dari jabatannya dan digantikan oleh presiden dan wakilnya yang baru. Namun, kepergian SBY dari kursi kepresidenan bukan tanpa warisan. Setumpuk utang ditinggalkan oleh pasangan yang terpilih pada 2009 ini.

Bank Indonesia (BI) mencatat total utang luar negeri Indonesia per Januari 2014 mencapai USD269,27 miliar atau Rp3.042,751 triliun jika mengacu kurs Rupiah sebesar Rp11.300 per USD. Besaran utang tersebut naik sekira USD5,21 miliar atau 1,97 persen dari jumlah utang bulan sebelumnya yang tercatat berada pada USD264,06 miliar.

Utang luar negeri Indonesia terbesar masih berasal dari sektor swasta yang mencapai USD141,35 miliar, yang terdiri dari utang pihak perbankan sebesar USD23,96 miliar dan nonbank mencapai USD117,39 miliar.

Sementara itu, utang luar negeri pemerintah dan Bank Sentral tercatat membengkak sekira USD4,38 miliar atau sekira 3,5 persen hingga mencapai USD127,92 miliar. Besaran tersebut masih didominasi utang pemerintah yang mencapai kurang lebih 92 persen atau sekira USD118,87 miliar. Utang luar negeri BI sendiri pada Januari 2014 tercatat mencapai USD9,045 miliar atau turun sekira USD205 juta dari besaran utang bulan sebelumnya yang mencapai USD9,225 miliar.

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, mengakui bahwa utang yang diwariskan rezim SBY menjadi beban berat Jokowi-JK. Selain itu, APBN-P tahun 2014 dan ruang fiskal yang tersedia pada tahun 2015 sangatlah terbatas untuk melaksanakan agenda kerakyatan.

Namun demikian, menurut Hasto, buramnya potret fiskal menjadi tantangan dan seni pemerintahan tersendiri bagi Jokowi. "Rakyat, khususnya yang rentan terhadap berbagai persoalan kemiskinan seperti petani dan nelayan, harus menjadi fokus perhatian kita," tegas Hasto mengutip pernyataan Jokowi, Rabu (13/8).

Hasto mengungkapkan, Jokowi berulang kali menegaskan bahwa Kantor Transisi harus menjabarkan program-program seperti mempercepat Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, penataan rumah rakyat agar lebih sehat, dan mencerminkan kualitas sosial kehidupan yang berperikemanusiaan serta kemudahan rakyat di dalam mendapatkan pekerjaan. "Ke depan tidak boleh lagi nelayan tidak bisa melaut hanya karena tidak ada solar, ataupun modal", tegas Hasto.

Karenanya, Hasto meminta Pokja APBN dan Energi harus mencari terobosan. "Kebijakan ekonomi berdikari dan kedaulatan energi memerlukan cara berpikir baru dalam implementasi kebijakan. Tidak boleh lagi kebijakan pemerintah tersandera oleh berbagai kelompok kepentingan seperti mafia impor dan mafia minyak," tegas Hasto.
http://nasional.rimanews.com/politik...Y-untuk-Jokowi


Jokowi bakal tambah utang jika Sri Mulyani jadi menteri
Senin, 13 Oktober 2014 14:22


Sri Mulyani.

Merdeka.com - Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah melakukan lobi terhadap Sri Mulyani Indrawati. Jokowi-JK yang ingin mantan Menteri Keuangan ini masuk dalam kabinetnya.

Namun wacana ini mendapat cibiran pedas dari lawan politik Jokowi-JK. Wakil Bendahara Umum Golkar, Bambang Soesatyo menilai, jika Sri Mulyani benar-benar jadi menteri di kabinet Jokowi maka peran asing untuk Jokowi-JK di pilpres benar adanya. "Kalau benar Jokowi akan meng-hire Sri Mulyani masuk kabinet itu berarti apa yang diduga masyarakat selama ini peran asing benar," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/10).

Bambang menduga kucuran dana itu berasal dari IMF dan Bank Dunia. Hal ini, kata dia, akan mendapatkan perlawanan yang keras dari Koalisi Merah Putih. "Terutama pengaruh IMF dan Bank Dunia itu akan dapat perlawanan kuat dari Koalisi Merah Putih karena kita telah bertekad jadi benteng terakhir pertahanan kedaulatan ekonomi rakyat Indonesia," tegas dia.

Menurut dia, Sri Mulyani banyak terlibat dalam pembengkakan utang Indonesia ke luar negeri. Dia yakin, pemerintahan Jokowi nanti juga bakal banyak berutang jika benar Sri Mulyani ditunjuk menjadi menteri. "Sri Mulyani banyak membuat komitmen terhadap pembengkakan utang dengan jumlah sangat tinggi. Pemerintahan Jokowi akan terlibat utang baru seperti yang ada dalam pemerintahan SBY," terang dia.

Bambang mengingatkan Jokowi tentang janjinya soal Tri Karya dan revolusi mental. Dia tak yakin Jokowi bisa mengimplementasikan janjinya itu jika menarik Sri Mulyani menjadi menteri. "Kita menantang pembuktian Jokowi terhadap implementasi Tri Saktinya, dan revolusi mental kalau orientasinya ketergantungan pada asing. Di mana revolusi mental dan Tri Sakti yang dipegang, lagi-lagi kalau itu benar rakyat dikibuli kembali," pungkasnya.
http://www.merdeka.com/politik/bamso...i-menteri.html


Kebiasaan mewariskan utang sejak Soekarno hingga SBY
Selasa, 9 Juli 2013 07:30

Merdeka.com - Usia republik ini sudah menginjak angka 67 tahun. Sepanjang itu pula Indonesia terbelit yang namanya utang. Bahkan, utang pemerintah semakin membesar dari masa ke masa. Mulai dari era orde lama, orde baru hingga era reformasi.

Lima kali pergantian presiden nampaknya belum mampu mengantarkan Indonesia keluar dari lilitan utang. Bukannya membawa Indonesia keluar dari utang, masing-masing presiden justru melanjutkan tongkat estafet warisan utang untuk presiden selanjutnya. Indonesia pun semakin terperangkap dalam kebiasaan utang.

Jangan heran jika Indonesia seakan sulit melepaskan diri dari jerat utang. Sebab, kebiasaan berutang sudah dimulai sejak republik ini masih seumur jagung. Pun demikian dengan budaya mewarisi utang yang sudah dimulai sejak Indonesia baru berusia 4 tahun.

Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan menuturkan, Indonesia sudah diwarisi utang oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1949. Warisan utang dari pemerintah Hindia Belanda itu adalah salah satu kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda.

"Sebagai syarat kemerdekaan. Penyerahan kedaulatan disertai pengalihan utang dari pemerintahan Hindia Belanda," kata Dani kepada merdeka.com, Senin (8/7) malam.

Presiden Soekarno sempat tak setuju dan membatalkan warisan utang yang menjadi beban bagi Indonesia. Utang dari pemerintah Hindia Belanda pun tak seluruhnya dibayar. Tapi bukan berarti Soekarno anti terhadap utang. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Bung Karno juga pernah berutang ke negara lain.

"Utamanya ke negara-negara blok timur, Uni Soviet dan sekutunya. Ada bantuan (utang) dari AS, tapi jumlahnya tidak lebih besar dari utang yang diperoleh dari Uni Soviet dan sekutunya," jelasnya.

Soekarno pun melanjutkan tradisi pengalihan utang ke pemerintahan Soeharto . Bung Karno mewarisi utang sekitar USD 2,3 miliar (di luar utang Hindia Belanda USD 4 miliar).

Saat dilantik sebagai presiden, Soeharto sudah menanggung beban utang dari Soekarno . Tapi, bukannya melunasi utang sebelumnya, Soeharto yang berkuasa selama lebih dari 32 tahun justru semakin rajin melakukan pinjaman baru.

Bedanya, Soeharto tidak memilih utang dari negara blok timur, tapi cenderung ke blok barat dan lembaga asing semisal Bank Dunia dan IMF. Warisan utang dari Hindia Belanda yang sempat dibatalkan oleh Soekarno , justru di re-schedule ulang oleh Soeharto pada 1964. Selain mereschedule ulang, Soeharto juga mendapat komitmen pinjaman baru. Utang di era Soeharto , kata dia, diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi. Mulai dari bangun infrastruktur, bangun pabrik, industri, dan lain-lain.

"Tapi yang tidak dilupakan adalah utang di era Soeharto banyak disebut utang haram karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena dikorupsi," jelasnya. Data yang ada menyebutkan, rezim orde baru berutang sebesar Rp1.500 triliun yang jika dirata-ratakan selama 32 tahun pemerintahan Soeharto , utang negara bertambah sekitar Rp 46,88 triliun tiap tahun.

Saat dilengserkan pada 1998, Soeharto pun melanjutkan tradisi mewarisi utang ke Presiden Habibie. Utang luar negeri mencapai USD 53 miliar ditambah utang BLBI yang dimasukkan sebagai utang dalam negeri. Totalnya, Soeharto mewarisi utang sekitar USD 171 miliar.

Proses akumulasi utang pun terus berlanjut di era Presiden Habibie. Bahkan, Habibie tercatat sebagai presiden yang membuat utang Indonesia makin besar hanya dalam waktu singkat. Pada masa kepemimpinannya yang hanya seusia jagung, kata Dani, Habibie mengakumulasi tambahan utang luar negeri hingga USD 20 miliar. Warisan utang dari Habibie sekitar USD 178 miliar.

Zaman reformasi tidak berarti Indonesia lepas dari jerat utang. Presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur , sempat menurunkan utang luar negeri pemerintah sekitar USD 21,1 miliar. Dari USD 178 miliar menjadi USD 157 miliar. Namun, utang pemerintah secara keseluruhan meningkat. Sebelum lengser, Gus Dur mewarisi utang sebesar Rp 1.273,18 triliun ke pemerintahan Megawati.

Pun demikian di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno putri yang duduk menjadi orang nomor satu di republik ini setelah Gus Dur lengser. Di masa Megawati berkuasa, terjadi penurunan jumlah utang melalui penjualan aset-aset negara. Pada 2001 utang Indonesia sebesar Rp 1.273,18 triliun turun menjadi Rp 1.225,15 triliun pada 2002.

Sayangnya, di tahun-tahun berikutnya utang Indonesia terus meningkat. Pada 2004, total utang Indonesia menjadi Rp 1.299,5 triliun. "Sebetulnya pada masa Gus Dur dan Megawati tambahan utang baru terbilang sedikit, tidak terlalu besar," jelasnya.

Budaya warisan utang berlanjut ke era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Setelah mendapat warisan utang sebesar RP 1.299 triliun, utang Indonesia justru semakin membengkak menjadi Rp 1.700 triliun di 2009 atau lima tahun pertama masa kepemimpinan SBY.

Catatan positif pada masa kepemimpinan SBY, Indonesia melunasi utang-utangnya pada dana moneter internasional atau International Monetary Fund (IMF) yang telah menjerat sejak 1997. Pada Oktober 2006, sisa utang pada IMF sebesar USD 3,7 miliar yang harusnya jatuh tempo pada 2010 telah diselesaikan oleh BI. Sebelumnya, pada Juni 2006, BI juga membayar utang ke IMF sebesar Rp 3,7 miliar. Jadi, dalam waktu satu tahun anggaran, sisa utang ke IMF sebesar Rp 7,4 miliar telah dilunasi.

Data terbaru, menjelang berakhirnya masa kepemimpinan SBY di 2014, utang Indonesia semakin menggunung. Per April 2013, utang pemerintah sudah menembus Rp 2.023 triliun. "Harus diakui, di era SBY memang terjadi akumulasi utang yang besar dibanding presiden-presiden sebelumnya," katanya.

Dari pemaparan tersebut, kata dia, tergambar bahwa warisan utang secara turun temurun sudah dilakukan sejak dulu. "Setiap presiden pasti mewariskan utang ke presiden selanjutnya," ucapnya.

Jika sekarang utang Indonesia sudah lebih dari Rp 2.023 triliun, berapa utang yang akan diwariskan SBY saat lengser tahun depan? "Bisa lebih besar dari sekarang," singkatnya.
http://www.merdeka.com/uang/kebiasaa...ingga-sby.html

Bandingkan Peninggalan Utang Soekarno, Soeharto, dan SBY
Selasa, 05 Juli 2011 , 09:42:00 WIB



RMOL. Pada hari ini, 5 Juli, pada 52 tahun silam, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit. Dekrit untuk membubatkan parlemen dan kembali UUD 1945. Setelah mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, Presiden membentuk Kabinet Kerja dengan program utama, memastikan sandang pangan, keamanan dan Irian Barat kembali ke pangkuan RI. Selain itu Jakarta resmi jadi Ibukota RI.

Karena, sebut aktivis Hatta Taliwang, waktu itu ada 3 kota yang jadi wacana ibu kota negara, yaitu Malang, Magelang dan Bandung. "Sejak itu Jakarta dibangun besar-besaran. (Seperti ), Monas, Jakarta by pass, Lapangan Merdeka, Lapangan Banteng, Semanggi, Stadion Senayan, Gedung DPR/MPR, (masjid) Istiqlal, Sarinah, HOTEL INDONESIA, dan lain-lain," beber Hatta pagi ini.

Tak hanya sampai di situ. Lanjut Hatta, Bung Karno juga membangun Angkatan Perang secara besar-besaran sehingga ABRI sangat disegani di Asia. Tapi yang menarik, dari keseluruhan proyek raksasa yang dibangun itu, Orde Lama hanya mewariskan hutang negara lebih kurang US$ 2,5 miliar.

Lalu Hatta membandingkan utang peninggalan Orde Lama dengan rezim Soeharto dan pemerintahan SBY saat ini.

"Rezim Soeharto mewariskan lebih kurang US$ 70 M. Bandingkan hutang rezim sekarang ini juga puluhan milyar USD, tapi nggak tampak bekas. Karena tokoh-tokoh bangsa kita dulu (Orla) relatif tidak memperkaya diri. Banyak yang pensiun tak punya rumah pribadi," kata Hatta
http://www.rmol.co/read/2011/07/05/3...arto,-dan-SBY-

Utang Tersebut Turun-temurun

Penyebab krisis, di antaranya adalah utang luar negeri yang terus membengkak, terhitung bulan Februari 1998 pemerintah melaporkan tentang utang luar negeri tercatat diantaranya utang swasta nasional USD73,962 miliar dan utang pemerintah USD63,462 miliar, jadi utang seluruhnya mencapai 137,424 miliar dolar AS.

Sementara itu, pada akhir 2004, utang Indonesia tercatat sekira Rp1.299,50 triliun, namun periode pertama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat Presiden, utang naik Rp724,22 triliun, angka ini menorehkan jumlah utang terbesar sepanjang tahun.

Bukan rahasia lagi, bila sejak zaman Bung Karno dan Pak Harto, Indonesia memang sudah memiliki utang yang sangat banyak, namun pemerintahan SBY merupakan rezim yang jumlah utangnya paling besar. Utang itu baru mungkin bisa dilunasi 45-65 tahun mendatang dengan syarat Indonesia menghentikan utang dan harus berusaha mencari sumber pendanaan pembangunan lain selain utang.

Berikut adalah jumlah utang yang ditinggalkan pada masa-masa krisis hingga sekarang.

Utang di Era Soekarno (1945–1966)

Presiden Soekarno mulai menjabat sejak 17 Agustus 1945, pada masa kekuasaannya, Soekarno meninggalkan utang luar negeri sebesar USD6,3 miliar yang terdiri dari USD4 miliar warisan utang Hindia Belanda atau sejak 1968 disepakati rentang 35 tahun dan jatuh tempo 2003. Selain itu, utang pemerintah USD2,3 miliar dengan rentang 30 tahun sejak 1970 dan jatuh tempo 1999.

Era Soeharto (1966–1998)

Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun terhitung sejak 1966 hingga Mei 1998, dalam masa pemerintahannya, Soeharto meninggalkan utang luar negeri sebesar USD136.088 (1997). Utang terseebut terdiri dari ULN Pemerintah sebesar USD53.865 dan ULN Swasta USD82.223.

Era Habibie (1998–1999)

Habibie menjabat sebagai Presiden di tengah kondisi krisis moneter yang dialami Indonesia saat itu. Presiden BJ Habibie meninggalkan ULN (1999) sebesar USD148.097 terdiri dari ULN pemerintah USD75.862 dan ULN Swasta USD72.235. Utang Pemerintah tersebut naik sebesar USD21.997 dibanding tahun 1997 sebesar USD53.865.

Era Abdurahman Wahid (1999–2001)

Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat sejak 21 Oktober 1999. Pada masanya utang luar negeri turun menjadi USD141.693 terdiri dari utang pemerintah sebesar USD74.916 dan utang swasta USD66.777.

Era Megawati (2001–2004)

Presiden Megawati Soekarnoputri mulai menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 21 Oktober 2004. Data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, mencatat utang hingga Februari 2010 sebesar USD141.273 terdiri dari utang pemerintah USD83.296 dan sawsta USD 57.977. Sedikit turun dari posisi total utang LN tahun 2000 yakni sebesar USD141.693.

Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2009)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sejak 21 Oktober 2004 sampai dengan saat ini. Selama periode pertama kekuasaannya pada 2004 hingga 2009. Berdasarkan data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, pada Februari 2010 posisi utang luar negeri sampai Oktober 2009 meningkat menjadi USD170,785 terdiri dari utang pemerintah USD98,859 juta dan swasta USD71.926.

Hingga hari ini, dalam era SBY jumlah utang Indonesia hingga November tercatat utang Indonesia pada November naik ke Rp2.354,54 triliun dari posisi Oktober sebesar Rp2.276,98 triliun. Jika dilihat secara ytd dari 2012, maka utang tersebut mengalami kenaikan Rp367,83 triliun dari posisi pada 2012 sebesar Rp1.977,71 triliun.
http://economy.okezone.com/read/2013...-turun-temurun

-----------------------------

Soekarno dengan utang US$2,3 miliar yang diwariskannya, dia berhasil mendapatkan Irian Barat (sekarang Papua). Soeharto dengan warisan utangnya yang US$53 milar itu, berhasil membangun sendi ekonomi dan politik NKRI yang modern dan maju; Lalu SBY dengan utang yang diwariskann melebihi angka US$ 200 miliar itu, dapat apa saja? Sistem Demokrasi ala Amrik dan sistem ekonomi Neolibs yang semakin membuat NKRI kehilangan sebagian kedaulatan ekonominya itu? Apes dah!

M aa f ... masih BELUM MERDEKA!!!