Tidak ada penulis klasik yang lebih sering dikutip pemikirannya oleh komentator politik modern daripada Plato.[1] Plato memunculkan sebuah gagasan atau ide yang dipahaminya sejak adanya Perang Peloponesia. Perang tersebut menjadi perseteruan besar antara Athena dan Sparta untuk memperebutkan Hegemoni Yunani pada masanya (434-404 SM). Meskipun pada akhirnya Sparta lah yang menjadi pemenangnya, tetapi pencarian Plato terhadap gagasan atau idenya tentang politik pada perang tersebut menjadi makin jelas. Akar pemikiran Sosiologi politik Plato adalah ‘’the transcendent good” yaitu pencarian tentang “Yang Baik”. Thucydides mencoba merumuskan analisa saintifik mengenai perseteruan tersebut memakai frame naturalistik Democritus dan Protagoras. Namun, sayangnya tidak dapat menggambarkan resep utilitarian untuk kestabilan demokrasi dan konsensus dalam penjelasannya.[2]

Plato sebagai pengikut Socrates seperti dilansir Si-Pedia.com (30/01/2015) memiliki titik tolak pemikiran filsafatnya sendiri yakni membagi dua macam pengetahuan tentang politik, yaitu pengetahuan akal dan pengetahuan indera. Pengetahuan akal yang cenderung konstan dan tidak berubah, sedangkan pengetahuan indera cenderung berubah-ubah. Selanjutnya, pengetahuan indera itu dikatakan Plato sebagai dunia pengalaman, sedangkan pengetahuan akal menjadi dunia realitas atau dunia ide. Selanjutnya, Plato berpendapat bahwa di dalam negara atau polis yang ideal terbagi menjadi 3 golongan, (1) golongan tertinggi, terdiri dari orang-orang yang memerintah (Para Penjaga, Para Filsuf); (2) golongan pembantu, terdiri dari prajurit, yang bertugas untuk menjaga keamanan negara dan menjaga ketaatan para warganya; dan (3) golongan rakyat biasa, terdiri dari petani, pedagang, tukang, yang bertugas untuk memikul ekonomi negara.

Konsepsi untuk menciptakan suatu Negara Ideal merupakan implikasi filosofis dan doktrinnya tentang Idea. Tujuan hidup Plato juga dapat diketahui dari obsesinya tentang suatu wujud sebuah "Negara Ideal", teratur serta mencakup di dalam masyarakat berpendidikan. Menurut Plato, sistem pemerintahan haruslah didasari oleh idea yang tertinggi, yaitu Idea kebaikan atau kebajikan, dan kemauan untuk melaksanakan itu tergantung pada budi. Tujuan pemerintahan yang benar ialah untuk mendidik warga Negara mempunyai budi yang hanya bersumber dari pengetahuan.[3] Maka, muncullah istilah “The Philosopher King” sebab Plato menyatakan bahwa “kesengsaraan dunia tidak akan berakhir sebelum filsuf menjadi raja atau raja-raja menjadi filsuf.” Pada dasarnya, pernyataan Plato tersebut merupakan kesimpulan bahwa Negara tidak akan baik jika yang berkuasa bukanlah orang yang berperilaku baik. Seperti ajaran dari guru besarnya Socrates dan Phytagoras sebagai berikut:

“Kebajikan itu berisi pengetahuan tentang yang baik-baik. Oleh karena itu, bagaimana membangun Negara dan pemerintahan agar di dalamnya orang tertarik pada kebajikan tersebut, Dengan demikian pelaksanaan pemerintahan, mengacu pada Agama, kepercayaan yang trasendental, rohaniah dan metafisika.” (Plato, 427-347 SM)

Berbeda sedikit dengan pandangan Plato tersebut, Aristoteles memiliki pandangan sendiri tentang negara yang Ideal. Aristoteles merupakan filsuf yang lebih empirik dibanding gurunya, Plato. Pemikirannya mereduksi berbagai argumen-argumen Plato yang cenderung utopis menjadi sebuah kajian yang lebih empirik dan keilmuan. Kritik-kritik pada suatu pemikiran Plato juga sering diutarakannya. Namun, selayaknya seorang pengkritik, Aristoteles memiliki solusi dalam penyelesaian masalah di dalam beberapa kritikannya.

Pendekatan Aristoteles terhadap teori politik dapat kita analisis dalam bukunya Politics, kemudian dikembangkan lagi dalam bukunya yang berjudul “Nichomechean Ethics, Rhetoric dan Methapysic. Inti pemikiran politiknya setidaknya ada empat premis etis dan filosofis yang sangat dikenal, [4] yaitu: (1) Manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kehendak bebas; (2) Politik adalah ilmu praktis; (30 Ada hukum moral universal yang harus dipatuhi semua manusia; dan (4) Negara adalah institusi alamiah.


DIlansir dari BBC Two (18/01/2017), dapat kita pahami seperti juga dalam bukunya Ethics, bahwa tujuan alamiah manusia adalah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah aktivitas jiwa agar sesuai dengan kebijakan yang sempurna. Kebahagiaan yang sejati hanya bisa dicapai dengan mengupayakan kehidupan moral dan kebaikan intelektual. Dengan kata lain, pelacakan watak manusia merupakan hal pokok bagi teori politik. Sementara itu, ada kesamaan dalam pandangan Plato dan Aristoteles bahwa pada dasarnya kebajikan adalah tujuan dari politik dalam membentuk Negara yang Ideal meskipun cara yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan politik itu berbeda. Sedangkan perbedaannya yang paling jelas antara keduanya, bahwa Aristoteles mengarahkan objek kajian politiknya pada warga bukan pada elite politiknya. Yang paling utama adalah kepedulian tentang karakter warganya bukan memihak pada elite politiknya atau terpaku pada elite politiknya saja.

Alfred North Whitehead memberi catatan khusus, seperti dilansir CNN Indonesia (11/10/2014) terhadap dua sosok guru dan murid kritis tersebut. Bagi Whitehead, seluruh tradisi Barat tak lain banyak dipengaruhi oleh pemikiran Plato dan meerupakan catatan kaki untuk Plato. Sementara Aristoteles adalah salah satu orang yang memberi catatan kaki tersebut karena dia hanyalah satu di antara murid Plato yang brilian, kritis dan produktif.[5] Meskipun sering berbeda pendapat antara keduanya, mereka mengembangkan diskusi yang sangat dialektis dan konstruktif. Sehingga kritik antara keduanya merupakan kritik membangun dan hasilnya dapat dirasakan sampai di belahan dunia manapun.

Berkaitan dengan itu, di dalam buku Deliar Noer, rupanya menjadi penerus dari budaya kritis yang konstruktif. Konsepsi Plato tentang Negara Ideal digambarkan dalam buku Noer memang masih cenderung kurang lengkap. Ada beberapa bagian yang masih mungkin digali dan didalami untuk memberikan gambaran yang lebih detail lagi. Namun, Noer telah memberikan gambaran umum terhadap dasar-dasar dari pemikiran plato terutama tentang “Negara Kota” yang digagas oleh Plato.[6] Maupun pemikiran tentang karakter warga negara yang diutamakan oleh Aristoteles. Hal ini sangat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam kaitannya khazanah edukasi, sesuai yang menjadi tujuan hidup Plato dan Aristoteles. Maka, seperti yang telah dianggap banyak orang tentang Plato yang selalu menjadi catatan kaki dalam studi politik dan berbagai studi filsafat ataupun menurut Dante Alighieri “the master of those who know” julukan untuk Aristoteles.[7] Sejatinya kembali kepada kesamaan konsepsi di dalam berpolitik bahwa manusia memiliki tujuan hidup yang amat mulia yaitu kebahagiaan. Sekarang, tinggal bagaimana caranya mencapai itu, boleh lewat jalan Plato maupun Aristoteles. Silakan anda pilih juga renungkan.



Referensi

[1] Steven Palmquist, Pohon Filsafat (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 336-340.

[2] Thucydides, The Peloponnesian War (New York: random House, 1951), hlm. 3-18.

[3] Henry J. Schmandt, A History of Political Philosophy (USA: The Bruce Publishing Company, 1960), hlm. 76-77.

[4] Ibid, hlm. 89-90.

[5] Alfred North Whitehead, Adventrure of Ideas (New York: Macmillan,1933)

[6] Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat (Jakarta: Penerbit Mizan, 1999)

[7] Peter L. Phillips Simpson, The Politics of Aristotle. (Chapel Hill-London: The University of North Carolina Press, 1997), hlm. 12-20.



Internet

http://www.bbc.co.uk/programmes/p04pydmg

http://www.wiseones.org/interesting-people/plato.html

http://www.si-pedia.com/2014/11/biografi-dan-pemikiran-filsafat-plato.html