- Beranda
- Berita dan Politik
Kedatangan KPK ke Riau Disebut Hanya Habiskan Anggaran Daerah, Sekwan Tunjukkan Bukti
...
![mau.mau.lah](https://s.kaskus.id/user/avatar/2016/03/13/avatar8572642_1.gif)
![Avatar border](https://s.kaskus.id/images/avatarborder/1.gif)
TS
mau.mau.lah
Kedatangan KPK ke Riau Disebut Hanya Habiskan Anggaran Daerah, Sekwan Tunjukkan Bukti
Quote:
![Kedatangan KPK ke Riau Disebut Hanya Habiskan Anggaran Daerah, Sekwan Tunjukkan Bukti](https://dl.kaskus.id/cdn2.tstatic.net/pekanbaru/foto/bank/images/bukti-2_20180316_204505.jpg)
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa tidak ada kegiatan KPK di Provinsi Riau yang dibiayai oleh pihak Pemprov Riau ataupun DPRD Riau.
Koordinator Supervisi Pencegahan Korupsi KPK, Ardliansyah Malik Nasution kepada Tribun mengatakan, setiap kegiatan KPK di Provinsi Riau, selalu menggunakan biaya sendiri, dan tidak dibiayai pihak manapun.
"Seperti kegiatan di Pemprov Riau kemaren, itu semua kita yang biayai. Mulai dari nasi kotak makan siang, dan lainnya. Bahkan karena pesertanya ramai, kami malah nambah. Sampai membagikan nasipun kami yang bagikan," kata Adliansyah kepada Tribun.
Untuk kegiatan di DPRD Riau menurut Adliansyah, diminta Sekwan DPRD Riau untuk pakai biaya DPRD, karena kegiatan tersebut adalah untuk DPRD Riau, namun menurut pria yang akrab dengan nama Coki ini, dirinya menolak, dan tetap bersikukuh untuk pakai biaya sendiri.
![Kedatangan KPK ke Riau Disebut Hanya Habiskan Anggaran Daerah, Sekwan Tunjukkan Bukti](https://dl.kaskus.id/cdn2.tstatic.net/pekanbaru/foto/bank/images/bukti_20180316_204355.jpg)
Dia juga mengatakan, andai saja benar ada kegiatan KPK yang dibiayai pihak pemerintah daerah seperti tudingan salah seorang anggota dewan sebelumnya, maka menurut dia bisa dijatuhkan sanksi pemecatan.
"Ini bahaya bukan masalah main-main. Kalau benar ada dibiayai kegiatan KPK di Riau, dan orang pusat taHu, saya jamin orangnya akan langsung dipecat, ngeri kalipun," ujarnya dengan logat khas Sumatera Utara.
Dia juga menjelaskan bahwa pertemuan audiensi pihaknya dengan anggota DPRD Riau pada Jumat pagi, yang terdapat kotak kue dibiayai juga oleh pihak KPK. Walau kue tersebut disediakan oleh DPRD, dan namun dikatakan Adliansyah diganti oleh pihaknya.
Ia pun menunjukkan bukti pembayaran kue kotak tersebut kepada Tribun.
"Untuk peserta semuanya kita yang bayar semuanya di kegiatan ini," ujarnya
Sebelumnya, anggota DPRD Riau, Muhammad Adil meminta agar kedatangan KPK ke Provinsi Riau kali ini membuahkan hasil, dan tidak lagi sekedar memberikan warning dan ancaman, yang ia istilahkan dengan menakut-nakuti.
Terkait adanya indikasi pemaksaan pokok pikiran anggota DPRD Riau yang masuk dalam APBD, menurutnya hal itu jelas tidak boleh dilakukan, apalagi tidak ada nomenklatur yang mengatur atau nomenklatur yang sesuai dengan pokok pikiran yang dimasukkan.
“Itu jelas bisa dipidana. Jangankan sudah menerima uang, rencana saja itu bisa ditindak tegas,” kata Adil kepada Tribun, Senin (13/3/2018)
Dikatakan politisi Hanura ini, hal itu harus disikapi langsung oleh pihak KPK, dan tidak lagi menjadi gertak sambal, agar hal itu menjadi efek jera bagi para pelaku dan juga bagi pihak yang berencana akan melakukan hal yang sama. Jika masih tetap tidak dengan ada tindakan, menurut Adil hal itu percuma saja, tidak akan membuat pihak yang melakukan korupsi menjadi takut.
“Kalau hanya datang seperti dulu itu percuma juga KPK datang ke sini, mereka tak bernyali, cuma ngabis-ngabisin biaya saja datang ke sini,” imbuhnya.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau ini juga mengatakan, dulu, kalau KPK turun ke daerah, semua pembiayaan dibiayai oleh KPK sendiri, bahkan sampai ke hal sekecil apa pun, hal itu untuk menjaga integritas KPK.
“Kalau KPK yang dulu, mereka datang ke Riau pakai biaya sendiri,. Mereka adakan acara, makan mereka biaya sendiri, bahkan sampai untuk kue pun mereka pakai biaya sendiri. Kalau sekarang mereka ke sini, pemerintah daerah yang menfasilitasi, mereka datang ke DPRD juga difasilitasi DPRD,” ulasnya.
Sedangkan terkait adanya dugaan pemaksaan untuk memasukkan Pokok Pikiran anggota dewan yang tak sesuai dengan nomenklatur APBD, menurutnya pihak KPK harus berikap tegas dan buktikan langsung, karena secara aturan itu sudah jelas tidak boleh, sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku.
Namun dugaan Muhammad Adil justru salah, Sekretaris DPRD Riau justru memperlihatkan kuitansi pesanan konsumsi pertemuan dengan DPRD Riau yang seluruhnya dibiayai oleh KPK.(*)
http://pekanbaru.tribunnews.com/2018...i-ini?page=all
0
2K
Kutip
16
Balasan
![Guest](https://s.kaskus.id/user/avatar/default.png)
![Avatar border](https://s.kaskus.id/images/avatarborder/1.gif)
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
![Berita dan Politik](https://s.kaskus.id/r200x200/ficon/image-10.png)
Berita dan Politik![KASKUS Official KASKUS Official](https://s.kaskus.id/kaskus-next/next-assets/images/icon-official-badge.svg)
672.1KThread•41.8KAnggota
Urutkan
Terlama
![Guest](https://s.kaskus.id/user/avatar/default.png)
![Avatar border](https://s.kaskus.id/images/avatarborder/1.gif)
Komentar yang asik ya