RMOL. Ekonom Faisal Basri gelisah dan prihatin. Dia mensinyalir ada pembusukan yang tengah terjadi di tubuh pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo saat ini. Pembusukan itu membuat pemerintahan  Jokowi menjadi pemerintahan yang tidak berdaya.

Keprihatinan itu disampaikan Faisal Basri dalam twitnya lewat akun @FaisalBasri pagi ini (Sabtu, 17/3). 

"Terjadi pembusukan di dalam pemerintah sendiri, mengarah pada ungoverned government," katanya.

Dia menyesalkan aksi main tabrak dimana aturan yang diterbitkan pemerintah tidak mengindahkan aturan yang lebih tinggi. Contoh paling mutakhir, kata Faisal Basri lagi, adalah penerbitan PP 9/2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. PP itu ditandatangani Jokowi hari Kamis kemarin (15/3). 

Dengan PP ini, impor garam dan ikan tak perlu rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

"Untuk kepentingan siapa?" tanya Faisal lebih lanjut.

Dia juga mengatakan, kini bermunculan perusahaan baru yang tiba-tiba mendapat jatah impor garam. Sementara perusahaan yang memerlukan garam tak dapat.

"Lisensi impor diobral. PT Sarinah impor beras ketan. Importir umum boleh impor tekstil. Perusahaan baru berdiri dapat kuota impor garam. Pantas neraca perdagangan defisit 3 bulan berturut-turut, membuat rupiah loyo," demikian Faisal Basri. [dem]
http://ekbis.rmol.co/read/2018/03/17...ntahan-Jokowi-
--
serasa makin amburadul tata kelola negara..