TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah merilis data jumlah utang pemerintah Indonesia hingga akhir Februari 2018 mencapai Rp 4.035 triliun. Posisi ini naik 13,46 persen dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 3.556 triliun atau 29,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Schneider Siahaan memastikan negara mampu membayar utang tersebut dengan strategi politik anggaran dan pengelolaan utang yang baik.

Strategi yang dimaksud Scheneider adalah, jika penerimaan pajak tahun ini diperkirakan mencapai Rp 1.800 triliun dibagi dengan struktur jatuh tempo utang, maka pemerintah mampu melunasi utang dalam jangka waktu sembilan tahun. "Utang rata-rata akan lunas selama 9 tahun. Jika utang sekitar Rp 4.000 triliun dibagi 9 tahun, setiap tahun kita bayar Rp 450 triliun," kata Scheneider.

Kalau negara punya penerimaan Rp1.800 triliun dan utang jatuh tempo Rp 450 triliun, lanjut Scheneider, negara tentu mampu membayar utang-utang tersebut. "Jadi itu yang namanya mengelola," ujarnya.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah harus mampu mengelola pembiayaan fiskal, di antaranya, dilakukan secara pruden dan terukur, mengutamakan efisiensi biaya, dan selaras dengan pengembangan pasar keuangan.

Kepercayaan diri pemerintah semakin meningkat karena rasio GDP masih terjaga pada level aman. Tercatat per akhir Januari 2018 adalah 29,1 persen atau masih di bawah batas 60 persen yang ditetapkan UU Keuangan Negara no. 17 tahun 2003.

Senada dengan itu, Deputi Direktur Departemen Statistik Bank Indonesia, Tutuk Cahyono mengatakan, utang pemerintah masih tumbuh stabil sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya. "Masih terjaga dengan baik," kata Tutuk di lokasi yang sama.

Adapun rasio PDB Indonesia saat ini tercatat relatif kecil dibandingkan negara lainnya seperti Vietnam dengan rasio PDB 63,4 persen, Thailand dengan 41,8 persen, Malaysia dengan 52,7 persen dan Brasil dengan 81,2 persen.



https://bisnis.tempo.co/read/1070100...ra-mampu-bayar

itu baru utang pemerintah ya