JAKARTA - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mencatat sebanyak 37.000 perusahaan kontraktor swasta mengalami kebangkrutan dalam tiga tahun terakhir.

Wakil Ketua Umum III Bambang Rahmadi Gapensi menjelaskan, data tersebut dilihat dari penurunan jumlah anggota Gapensi dari sekitar 80.000 saat ini tinggal 43.000 anggota.

"Itu berarti turun terus. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, karena enggak ada kerjaan, atau ada kerjaan lama-lama enggak dibayar akhirnya bangkrut juga. Itu fakta," ujarnya di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Dia juga menyebutkan, perusahaan kontraktor swasta telah mengantongi porsi 45% dari total proyek infrastruktur yang saat ini tengah dibangun oleh pemerintah. Mereka menilai, porsi tersebut masih kecil dibandingkan dengan porsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya yang menggenggam 55% proyek infrastruktur.

Bambang meminta pemerintah meningkatkan porsi swasta. Sebab, jatah 45% terdistribusi kepada 140.000 kontraktor.

"BUMN kemudian itu hanya dibagi 8 kontraktor sementara ada 140.000 kontraktor kebagian kuenya hanya kurang lebih 45% kan ini timpang," kata dia.


Sekadar informasi, kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2015-2019 sebesar Rp4.769 triliun. Adapun APBN dan APBD hanya mampu membiayai sebesar Rp1.951,3 triliun atau setara dengan 41,3%.

Sisanya, sebanyak Rp2.817,7 triliun atau setara 22,2% akan dialokasikan untuk BUMN dan sebesar Rp1.751,5 triliun atau setara 36,5% diharapkan berasal dari partisipasi pihak swasta.

Sumber

JAKARTA - Keterlibatan pihak swasta dalam proyek pembangunan infrastruktur pemerintah masih minim. Porsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menjadi mayoritas, sekaligus menjadi pemain utama dalam proyek-proyek infrastruktur.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa menjelaskan, kendala pihak swasta untuk menjadi pemain utama dalam proyek infrastruktur adalah pendanaan dari proyek itu sendiri.

Di satu sisi, swasta membutuhkan pendanaan proyek yang pasti, sedangkan proyek infrastruktur sendiri masih membutuhkan berbagai subsidi silang mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


"Masih banyak tambal sulam tambal sulam, kalau swasta kan ingin pendanaannya harus jelas dulu bagaimana bagaimananya. Kalau BUMN kan bisa cross subsidi gitu loh," ujarnya di Jakarta, Rabu (14/3/2018).


Senada, Direktur Pengembangan Usaha PT Hutama Karya (Persero) Putut Ari Wibowo menyatakan, beberapa proyek penugasan yang dikerjakan oleh Hutama Karya bahkan pembayarannya baru dilunasi tahun depan.

"Dengan belum matangnya finansial untuk membiayai proyek, kita ngajak swasta jadi mikir jangan nanti kita ngajak malah jadi dispute. Dari situ kalau mau melibatkan swasta sungkan," ujarnya.

Sekadar informasi, kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2015-2019 sebesar Rp4.769 triliun. Adapun APBN dan APBD hanya mampu membiayai sebesar Rp1.951,3 triliun atau setara dengan 41,3%.

Sisanya, sebanyak Rp2.817,7 triliun atau setara 22,2% akan dialokasikan untuk BUMN dan sebesar Rp1.751,5 triliun atau setara 36,5% diharapkan berasal dari partisipasi pihak swasta.

Sumber

JAKARTA, iNews.id - Puluhan ribu kontraktor swasta bangkrut dalam tiga terakhir menurut catatan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi).

Wakil Ketua Umum Gapensi Bambang Rahmadi mengatakan, ada sekitar 37 ribu kontraktor swasta yang bangkrut. Hal itu tersebut dilihat dari penurunan jumlah anggota Gapensi dari sekitar 80.000 pada 2015, tapi saat ini tinggal 43 ribu anggota.

"Itu berarti turun terus. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, karena enggak ada kerjaan, atau ada kerjaan lama-lama enggak dibayar akhirnya bangkrut juga. Itu fakta," ujarnya di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Kontraktor swasta kebanyakan mendapatkan proyek dengan kontrak yang tidak terlalu besar. Kalaupun terlibat dalam proyek besar biasanya mereka berperan sebagai sub-kontraktor (subkon), bukan kontraktor utama (mainkon). Sementara proyek besar, terutama infrastruktur dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Di Bursa Efek Indonesia, tidak banyak perusahaan konstruksi swasta. Beberapa diantaranya yang cukup besar antara lain PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL), PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS), dan PT Acset Indonusa Tbk (ACST) milik Astra Group.

Bambang melanjutkan, kontraktor swasta selama ini memang tidak terlalu banyak mendapatkan proyek infrastruktur yang digenjot pemerintah. Berdasarkan data Gapensi, kontraktor swasta memperoleh 45 persen dari total proyek infrastruktur. Sementara sisanya sebesar 55 persen menjadi porsi BUMN.

Menurut Bamban, porsi 45 persen tersebut tergolong kecil karena jumlah kontraktor swasta mencapai ratusan ribu. Dia pun meminta agar pemerintah meningkatkan porsi swasta dalam pembangunan infrastruktur sehingga tidak menjadi penonton saja.

"BUMN itu hanya dibagi delapan kontraktor sementara ada 140.000 kontraktor kebagian kuenya hanya kurang lebih 45 persen kan ini timpang," kata dia.

Selain meminta porsi tambahan proyek, Gapensi juga meminta agar pemerintah memberikan kepercayaan bagi mereka untuk menjadi mainkon. Dia menuturkan, beberapa perusahaan swasta yang menjadi subkon memiliki pengalaman pahit dengan proses pembayaran yang lama.

"Bahkan swasta nasional sempat bangkrut karena enggak dibayar bayar saat jadi sub kontraktor BUMN. Itu yang di asosiasi dapat laporan dari teman-teman daerah seperti itu," kata dia.

Dia juga mengimbau BUMN untuk fokus kepada satu bisnis saja sesuai dengan lini bisnisnya sehingga sehingga tidak seluruh sektor usaha dikuasai perusahaan pelat merah. Keluhan tersebut pernah dia sampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian BUMN.

"Kita kemudian minta BUMN jangan kemudian jadi gurita. Kalau dia memang BUMN dilahirkan jadi BUMN di infrastruktur atau konstruksi dia stay di situ dong jangan kemudian dia bentuk anak perusahaan cucu perusahaan ada hotel ada properti yang sebenernya itu bisa diambil oleh porsi swasta nasional," kata Bambang. (Yohana Artha Uly)


Sumber

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha meminta kepada pemerintah terutama kepada untuk memperbesar peran swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur. Saat ini, hanya sebagian kecil dari perusahaan karya atau kontraktor swasta yang mendapat proyek pembangunan infrastruktur.

Wakil Ketua Umum III Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Bambang Rahmadi mengatakan dari total proyek infrastruktur yang saat ini tengah digenjot pemerintah, swasta mendapat porsi 40 persen.


Porsi tersebut dinilai masih rendah, mengingat banyaknya perusahaan karya swasta di Indonesia. Sedangkan dengan total investasi yang sangat besar, yakni mencapai Rp 4.000 Triliun, semuanya didominasi oleh perusahaan plat merah karya yang hanya berjumlah 8 perusahaan.

"Besar sekali Rp 4.000 triliun. Tapi kemudian itu hanya dibagi 8 kontraktor (BUMN) sementara ada 140 ribu kontraktor (swasta) kebagian kuenya hanya kurang lebih 40 persen. Kan ini timpang," kata Bambang, Rabu (14/3/2018).

Selama ini swasta banyak yang hanya sebatas dijadikan sebagai sub kontraktor dengan pembayaran yang tidak tepat waktu.

"Bahkan swasta nasional sempat bangkrut karena tidak dibayar-bayar saat jadi sub kontraktor BUMN. Itu yang di asosiasi dapat laporan dari teman-teman di daerah seperti itu," imbuhnya.

Bambang berharap, perusahaan BUMN setidaknya lebih banyak menggandeng swasta sebagai mitra usaha, sehingga diharapkan swasta nasional bisa ikut tumbuh seiring berkembangnya jumlah infrastruktur yang sedang dibangun.

"Sehingga porsi BUMN tidak terlalu besar. Sertakan kita sebagai partner jangan hanya sebagai sub kontraktor. Karena faktanya di lapangan sub kontraktor bayarnya lama dengan alasan ini dan itu."

Selain itu, Bambang meminta agar perusahaan BUMN tidak menguasai semua sektor dengan membuat banyak anak cucu perusahaan. Sebab, jika kondisi ini terus berlanjut, Bambang mengatakan bukan tidak mungkin sentimen swasta pada BUMN akan menjadi negatif.

"Saya takut kalau ini tidak segera diperbaiki sentimen swasta kepada BUMN ini muncul jadi massive jadi gerakan nasional atau sosial yang bisa bahayakan apa yang dicita-citakan oleh Jokowi. Jokowi itu kerjanya sudah bagus di mana infrastruktur digenjot tapi porsinya tolong dibagi dong." tutup dia.

Sumber