Maraknya ‎sejumlah pekerjaan konstruksi milik pemerintah yang ambruk saat yang tengah dikerjakan, tak hanya diakibatkan oleh kelalaian kerja para pekerjanya. Persoalan tersebut, tentu mengundang sejumlah pertanyaan besar di berbagai kalangan. Tak hanya terkesan dibuat asal-asalan dan tidak profesional, namun, tercium adanya dugaan korupsi dalam pengerjaan proyek tersebut.

Salah satu contoh, runtuhnya tembok lintas bawah atauunderpass di jalan perimeter bagian selatan Bandara Soekarno-Hatta. Tak hanya itu, insiden ambruknya cetakan kepal tiang tol Becakayu di kawasan Cawang, Jakarta Timur.

Harus Gerak Cepat

Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengemukakan, KPK belum bergerak sama sekali untuk menyelidiki kasus terkait infrastruktur.

"Karena sejauh yang saya lihat memang tidak ada. Jangankan menangani kasus-kasus yang terkait infrastruktur, KPK memang tidak serius," ujar Uchok di Jakarta, Jumat (9/3/2018).

Uchok menegaskan sudah seharusnya lembaga yang mempekerjakan para aparat hukum dengan gaji yang besar itu, tidak hanya banyak tidur. "Harusnya KPK meneropong kasus-kasus proyek infrastruktur, terutama yang sampai menelan korban jiwa," ungkapnya.

Ia meminta KPK untuk turun tangan dan gerak cepat menyelidiki proyek infrastruktur yang terus memakan korban.

"KPK harus bergerak cepat. OTT penting dan harus didukung tapi mengusut proyek infrastruktur terus memakan korban juga penting. Apalagi jika dalam proyek tersebut diduga terindikasi korupsi. Supaya ada kejelasan dalam proyek infrastruktur apakah ada indikasi korupsi atau tidak maka perlu diaudit. Tapi setidaknya dengan kejadian dan umur bangunan menimbulkan persepsi publik ada dugaan korupsi," paparnya.

Kinerja ‎Buruk

‎Emrus Sihombing, Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner kembali menyoalkan ambruknya sejumlah pekerjaan Konstruksi milik pemerintah yang tengah dikerjakan.

"Menyedihkan dan memprihatinkan pengelolaan konstruksi di Indonesia. Kurang dari rentang satu bulan terakhir ini, tiga peristiwa runtuhnya bangunan konstruksi di ibukota dan di bandara internasional Soekarno-Hatta yang dimuat di berbagai media, yaitu ambrolnya tembok di jalan perimeter bagian selatan Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng; Crane Ambruk di Proyek DDT PT KAI Matraman; dan ambrolnya kanopi Bursa Efek Indonesia (BEI) Tower II di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan," jelas Emrus Sihombing di Jakarta, Jumat (9/3/2018).

Menurut dia, Tiga peristiwa yang seolah beruntun ini, menunjukkkan manajamen konstruksi di Indonesia, khususnya bidang pengawasan konstruksi bangunan, dari kementerian PUPR dan Kementerian BUMN sangat buruk.

"Sudah jamak analisis dari pakar konstruksi yang menjelaskan bahwa manajemen konstruksi tidak berjalan sebagaimana semestinya. Bahkan ada yang mempertanyaan bagaimana proses pengadaan barang dan jasa dalam bidang konstruksi tersebut." terang dia.

Oleh karena itu, Emrus menegaskan, KPK perlu turun untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dalam bidang konstruksi berjalan dengan baik atau terjadi kemungkinan kong kalikong.

Oleh sebab itu, kata Emrus, yang paling bertanggungjawab atas kegagalan manajemen konstruksi dari tiga peristiwa di atas yaitu dua menteri yaitu, Menteri PUPR dan Menteri BUMN.

"Sangat sulit diterima akal sehat bilamana ke depan kedua menteri ini menciptakan argumentasi sebagai tindakan'cuci tangan' untuk menghindari tanggung jawab," terang dia.

Mengingat ketiga peristiwa ini sangat berdekatan, Emrus juga menegaskan, bahwa kejadian ini menunjukkan kedua menteri tidak melakukan fungsi pengawasan yang memadai.

https://m.harianterbit.com/welcome/read/2018/03/10/94620/0/25/Proyek-Konstruksi-Terindikasi-Korupsi-KPK-Harus-Gerak-Cepat

Yg korupsi gebuk