Cirebon - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menggenjot pemberian sertifikat tanah untuk masyarakat. Tahun ini, Jokowi menargetkan Badan Pertanahan Nasional (BPD) mendistribusikan 7 juta sertifikat tanah.
Sengketa tanah, menurut Jokowi, jadi salah satu faktor yang membuat dirinya gencar melakukan sertifikasi tanah. Jokowi menyebutkan sebanyak 126 juta masyarakat Indonesia seharusnya sudah memegang sertifikat tanahnya masing-masing. Namun, hingga kini sertifikasi tanah terhadap 126 juta masyarakat itu masih belum terselesaikan.
"Untuk itu kita genjot, tahun lalu target 5 juta sertifikat, sekarang 7 juta sertfikat, tahun depannya bisa 9 juta yang keluar," kata Jokowi dalam acara pemberian sertifikat tanah di gedung pertemuan The Radiant, Kabupaten Cirebon, Senin (11/3/2018).
Usai menjelaskan tentang target pemberian sertifikat, Jokowi menyarankan kepada penerima sertifikat untuk menyimpan sertifikat tanahnya secara baik.
"Sertifikatnya diplastikin, terus di-fotocopy. Simpan di lemari yang berbeda. Biar kalau hilang gampang mengurusinya," katanya.
Jokowi juga mempersilahkan bagi yang ingin menggadaikan sertifikat yang telah diberikan. Namun harus berdasarkan pertimbangan yang matang.
Alasannya juga harus kuat, seperti untuk menambah modal usaha. Jangan sampai, keputusan itu malah menambah beban.
"Kalau digadai tidak apa-apa. Tapi, hitung dulu, kalkulasikan dulu, mampu tidak buat mengangsur cicilannya. Jangan dipaksakan. Digadai buat modal usaha juga tidak apa-apa, kalau untung duitnya ditabung," kata Jokowi.
Di tempat yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Sofyan Djalil mengatakan sebanyak 9.810 sertifikat tanah diberikan kepada masyarakat yang berasal dari lima daerah di Wilayah III Cirebon, yakni Kabupaten Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan Kota Cirebon.
"Yang hadir di sini hanya 3.000 orang. Setelah acara ini, 6.810 sertifikat akan didistribusikan ke masyarakat melalui BPN masing-masing daerah," ucapnya.
Sofyan mengatakan 9.810 sertifikat tanah yang dibagikan itu merupakan sisa dari program sertifikasi tanah pada 2017. "Mudah-mudahan di Jawa Barat pemberian sertifikat tanah ini bisa selesai pada 2023 nanti," kata Sofyan.
Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan sertifikat yang diterima masyarakat tersebut memiliki peluang untuk dijadikan agunan ke bank. Kondisi tersebut, sambungnya, bisa membuka peluang usaha dan ekspansi kegiatan ekonomi di daerah.
"Program ini membantu pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Tahun lalu, daerah yang menerima sertifikat tanah ini tingkat kemiskinannya tinggi, kalau secara keseluruhan Jawa Barat turun sebesar 7,4%," ucap pria yang akrab disapa Aher itu saat memberikan sambutan. (zlf/zlf)
Sumber
